Analisis kebijakan pembentukan daerah Kota Tomohon

MONGDONG, Jefry Ferdinand Richard, Dr. Muhadjir Darwin

2003 | Tesis | Magister Administrasi Publik

Seiring dengan dinamika perkembangan masyarakat di era reformasi, di berbagai daerah muncul keinginan untuk membentuk daerah otonom baru. Hal ini secara yuridis dimungkinkan dengan adanya UU Nomor 22 Tahun 1999 dan PP Nomor 129 Tahun 2000. Tesis ini berjudul Analisis Kebijakan Pembentukan Daerah Kota Tomohon. Tujuan penelitian ini yaitu: (1) untuk mengidentifikasi, mengeksplorasi dan menganalisis tuntutantuntutan kebijakan dari berbagai stakeholders terhadap pembentukan daerah Kota Tomohon, (2) untuk mengeksplorasi dan menganalisis proses fonnulasi kebijakan pembentukan daerah Kota Tomohon, (3) untuk menganalisis kelayakan pembentukan daerah Kota Tomohon, (4) untuk mengkaji prospek Kabupaten Minahasa pasca pemekaran dan mengestimasi potensi PAD Kota Tomohon. Data yang digunakan dalam penulisan ini berupa data primer yang diperoleh dari wawancara mendalam dengan stakeholders dan data sekunder bempa dokumen yang diperoleh dari instansi pemerintah yang terlibat dalam proses kebijakan pembentukan daerah Kota Tomohon. Metode analisis data adalah metode kualitatif dengan logika berpikir induktif dan metode estimasi berdasarkan time series data analysis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya membentuk Kota Tomohon merupakan aspirasi masyarakat yang kemudian direspons oleh Pemerintah dan DPRD Kabupaten Minahasa benvujud pernyataan dukungan dan rekomendasi. Hal ini dapat dipandang sebagai manifestasi dukungan politik mereka terhadap aspirasi yang berkembang dalam masyarakat yang tercermin dari peran Bupati Minahasa dan Ketua PPDKT yang aktif melakukan lobby politik sampai ke tingkat pusat untuk mewujudkan Tomohon sebagai daerah otonom. Dengan demikian maka kebijakan pembentukan daerah Kota Tomohon tidak lepas dari peran aktor politik daerah dan kepentingan mereka sehubungan dengan Pembentukan Daerah Kota Tomohon. Berdasarkan berbagai indikator kelayakan pembentukan kota, menunjukkan bahwa Tomohon tidak layak untuk dibentuk sebagai suatu daerah kota otonom. Oleh karena itu maka untuk saat ini dan masa yang akan datang diperlukan upaya pengembangan potensi daerah yang berimplikasi pada peningkatan PAD

Available in Fulltext

Kata Kunci : Kebijakan Pemerintah,Pembentukan Daerah