Pelaksanaan Keterbukaan Informasi di Polres Bantul
ANI YULIATUN, Dr. Phil. Ana Nadhya Abrar, M.E.S
2016 | Tesis | S2 Ilmu KomunikasiABSTRAKSI Ciri khas dari UU KIP adalah mensyaratkan kepada setiap badan publik dan institusi negara untuk mempersiapkan segala kebutuhan terkait penyediaan akses informasi publik. Di Institusi Kepolisian Republik Indonesia (POLRI), mekanisme Keterbukaan Informasi Publik berguna untuk memastikan access to justice bisa dinikmati masyarakat luas. Dalam kurun waktu 2010-2015 Humas Polres Bantul telah menorehkan beberapa prestasi dalam mengelola pemberitaan kegiatan Polri sebagai pendukung program keterbukaan informasi publik, akan tetapi hal ini sangat kontradiktif dengan yang terjadi dilapangan. Beberapa hal yang menjadi inti dari UU KIP tersebut masih belum sepenuhnya diimplementasikan oleh Sub Bag Humas Polres Bantul, Maka peneliti menganggap penelitian ini penting dilakukan untuk membedah bagaimana implementasi UU KIP di Polres Bantul tahun 2010-2015. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif yang menggunakan metode studi kasus untuk menemukan jawaban atas rumusan masalah yang diajukan. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan UU KIP pada Polres Bantul masih belum optimal. Polres Bantul masih menemui berbagai kendala baik secara kelembagaan maupun substansial seperti minimnya pengetahuan PPID tentang Keterbukaan Informasi Publik,kurangnya kemampuan dan kompetensi personil di humas, sulitnya koordinasi antar unit di satuan kerja. Untuk itu peneliti merekomendasikan pembenahan kelembagaan dan substansial melalui peningkatan sosialisasi, penyiapan sumber daya,dan pembenahan struktur organisasi, agar pelaksanaan UU KIP menjadi lebih optimal. Kata kunci : UU KIP, Polri,keterbukaan informasi
ABSTRACTION Characteristic of the Freedom of Information Law is to require every public agencies and state institutions to prepare for all the needs related to the provision of access to public information. Institutions in the Indonesian National Police (INP), Public and useful mechanism to ensure access to justice could be enjoyed by the wider community. In the period 2010-2015 Public Relations Bantul police have chalked several achievements in managing the reporting activities of the Police as a supporting program of public disclosure, but it is very contradictory to what happened in the field. Some of the things that became the core of the Freedom of Information Law is still not fully implemented by the Police Public Relations Sub Bag Bantul, so researchers believe this research is important to dissect how the implementation of the Freedom of Information Law in Bantul 2010-2015. This research is a qualitative descriptive study using case studies to find answers to the formulation of the problem posed. Based on the results of this study concluded that the implementation of the Freedom of Information Law in Bantul still not optimal. Bantul various constraints both institutionally and substantially as the lack of knowledge about KIP PPID, lack of ability and competence of personnel in public relations, the difficulty of coordination between the units in satker. To the researchers recommend institutional and substantial improvements through increased socialization, preparation resources, and improvement of the organizational structure, so that the implementation of the Freedom of Information Law to become more optimal. Keywords: Freedom of Information Law, the Police, the disclosure of information
Kata Kunci : UU KIP, Polri, Keterbukaan Informasi
