Pengembangan struktur kelembagaan Pemerintah Kecamatan dalam menunjang akuntabilitas pelayanan publik di daerah Kabupaten Banjar

AKBAR, Ari Mauluddin, Dr. Pratikno, M.Soc.,Sci

2003 | Tesis | Magister Administrasi Publik

Pelayanan publik yang sangat dibutuhkan inasyarakat di wilayah kecainatan banyak sekali yang tidak tertangani dengan baik oleh pemerintah daerah baik pelayanan yang bersifat administratif, dishbutif, terlebih lagi pelayanan yang bersifat substantif Kehadiran Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah pada p a l 66 ayat (1) dan (6) menempatkan kedudukan kecamatan sebagai perangkat daerah dan pembentukannya ditetapkan dengan peraturan daerah. Kedudukan kecamatan sebagai perangkat daerah memberi peluang pada pemerintah daerah untuk meletakkan "posisi kecamatan" sebagai lini terdepan / basis pelayanan publik bagi masyarakat. Untuk menentukan "posisi kecamatan" selaku perangkat daerah dilakukan penelitian dengan tujuan untuk inengetahui : (1) pelayanan publik apa saja yang diselenggarakan oleh pemerintah kecamatan ; (2) akuntabilitas pelayanan publik tersebut ; (3) kapasitas struktur kelembagaan dalam merespon kebutuhan pelayanan publik ; dan (4) untuk mengembangkan struktur kelembagaan yang responsif terhadap akuntabilitas pelayanan publik Metode penelitian yang digunakan dengan pendekatan penelitian kualitatif (natrralistik), paradigma konstruktivisme, dan strategi etnometodologi. Metodologi yang digunakan rnelalui pengamatan berperan serta, wawancara tak berstruktur, dan dokumen. Penganalisisan data melalui pengelompokan sejwnlah informasi yang sejenis, sehingga diketemukan kategori beserta kawasannya. Dari kategori beserta kawasan yang terbentuk dhubungkan dengan pikiran dan pendapat peneliti akan terbentuk pol#umum / tema yang akan ditafsirkan. Selanjutnya diinterpretasikan dan dipaparkan dalam bentuk laporan penelitian. Pengembangan struktur kelembagaan dilakukan melalui pembenahan terhadap akuntabilitas pelayanan publik dan kapasitas struktur kelembagaan peinenntah kecamatan. Kreteria akuntabilitas pelayanan publik yang digunakan dan Lembaga Administrasi Negara (LAN) yakru kesederhanaan, kejelasan dan kepastian, keamanan, keterbukaan, efisiensi, ekonomis, keadilan yang merata, ketepatan waktq dan kreteria kuantitatif Sdangkan kreteria struktur kelembagaan dikemukakan oleh Henry Mmtzberg yakm spesialisasi pekqaan, formalisasi perilaku, pelatlhan dan indoktnnasi, pengelompokan unit, besarnya unit, sistem perencanaan dan pengawasan, peralatan hubungan, desentralisasi vertikal, dan desentralisasi horizontal. Akuntabilitas pelayanan publik masihjauh dari yang diharapkan. Hal ini diicarenakan oleh terbatasnya kewenangan pemerintah kecamatan, kabumya pengaturan organisasional pelayanan publik antara pemerintah kecamatan dengan perangkat daerah lainnya, serta rendahnya akuntabilitas pemerintah kecamatan itu sendiri. Pelayanan administratif pemerintah kecamatan berlangsung tidak sederhana, tidak ada kejelasan dan kepastian, tidak terbuka, tidak ekonomis, tidak memenuhi keadllan yang merata, dan tidak a& ketepatan waktq serta intensitas pelayanan hanya pada KTP & KK. Dari strukhtr kelembagaan diketahui bahwa kepemimpinan m a t sangat rnempengaruhl terhadap kapasitas kelembagaan dalam menunjang akuntabilitas pelayanan publik seperti berjalannya spesialisasi pekerjaan, formalisasi perilaku, indoktrinasi, pengelompokan unit, besamya unit, sistem perencanaan dan pengawasan, peralatan hubungan desentralisasi vertkal, dan desentralisasi horizontal. Pengembangan kecamatan sebagai basis pelayanan publlk dilakukan melalui pengembangan struktur kelembagaan pemerintah kecamatan yang responsif terhadap akuntabilitas pelayanan publik. Struktur kelembagaan tersebut harus mencakup kewenangan yang dimiliki, pengaturan organisasional dengan perangkat daerah lainnya, serta mampu menunjang akuntabilitas pemerintah kecamatan dalam pelayanan publlk. Selanj utnya perlu dibentuk kelompok jabatan fungsional dan Unit Pelayanan Terpadu (UPT) dalam pelayanan publik. Untuk kecamatan di pedesaan, keberadaan UPT bukan hal yang utama.

Public service has been very required of society in subdistnct region, a lot of which wasn't handled better by local government as service having the character of administrative, distributiic, service particularly having the character of substantif Attendance of UU No. 22 / 1999 about Local Autonomy of section 66 point ( 1 ) and ( 6) placing to position ofsubdistnct as local peripheral and its made specified with by law. Position of subdistnct as local peripheral give the opportuIllty of local govemment to place the suMstrict position" as the first line / public service bases for society. To detennine the 'I subdistrict position" as local peripheral was done by a research as a mean to know : ( 1) public service any kind of which was carried out by subdistrict government ; ( 2) the public accountability of service ; ( 3) ca acities of institute structure in public responsiviness service requirement ; and ( 4) to develop the respons R e institute structure to public accountability of service. Research method used with the research approach qualitative ( naturalistic), paradigm konstructivism, and strategy etnometodologi. Methodologes used by parbsipant observation, unstructure interview, and document. Data analysis of grouping of a number of infonnation which of a kind, so that met a category therewith its area. From category therewith area formed to be attnbuted by mind and researcher opinion Will be formed by a common pattern / theme to be interpreted. After that interpreted and presented in the fonn of research report. Development of institute Structure has done by through correction to accountability of public service and capacities of governmental institute structure fioin subdistnct. Caracteristic Accountability of public service used fkom Institute of State Administration ( LAN) namely simply, clarity and certainty, security, transparent, efficiency, economic, equity of justice, time of accuracy, and quantitative of caractenstic,. While caractenstic of institute structure present by Henry Mmtzberg namely specialization of job, formalization of behavioral, training and indktrination, unit grouping, unit size, planning and control system, liaison devices, vertical decentralization, and horizontal. decentralization. Accountability of public service a long way fiom expected. This matter because of by the limited subdistric of governmental authonty, its blurry is organizational arrangement in public service between subdistrict government with the other local peripheral, and also lower the accountability of subdistrict governmental itself Admmstrative service of suMstrict governmental take place don't simply, no clarity and certauity, untmnsparency, isn't economic, unequty ofjustice, and there isn't time accuracy, and also . service intensity only on KTP & KK. From institute structure known that the leadershp of sub-regency chef very influencing to institute capacities in supporting accountability of public service like as specialization of job, formalization of behavior, indoctrination, unit grouping, unit size, planning and control system, liaison devices, vertical decentralization, and horizontal decentralization. Subdistnct of development as public service bases through development institute structure the responsiviness to accountability of public service. The Institute structure have to cover its authority, organizationd arrangement with the other local peripheral, and also able to support the subdistrict of governmental in accountability of public service. After that require was made by a functional of job and Integreted Service Unit ( UPT) in public service. For the rural sub&Strict, attendence UPT don't primerely.

Kata Kunci : Pemerintah Kecamatan,Pengembangan Struktur Kelembagaan,Akuntabilitas Layanan