Studi implementasi pembaharuan kebijakan pengelolaan irigasi (Instruksi Presiden No.3 Tahun 1999 :: Kasus analisis program jasa pendampingan dan fasilitas pemberdayaan P3A di Kabupaten Gowa

TJENRENG, M. Zamsani B, Dr. Yeremias T. Keban

2003 | Tesis | Magister Administrasi Publik

Seiring diterapkannya kebijakan desentralisasi, maka kewenangan pengelolaan irigasi yang selama ini menjadi urusan pemerintah pusat diserahkan pengelolaannya kepada daerah dan masyarakat menyusul keluarnya Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pembaharuan Kebijakan Pengelolaan Irigasi (PKPI). Secara substansial, PKPI ingin memberdayakan dan memberi peran lebih besar kepada masyarakat dalam pengelolaan irigasi. Untuk itu, diperlukan penataan kembali tugas dan tangggungjawab petani dalam pengelolaan irigasi, termasuk kelembagaan perkumpulan petani pemakai air (P3A/GP3A). Program aksi dari PKPI adalah program jasa pendampingan dan fasilitasi pemberdayaan P3A. Bentuk konkrit dari program ini adalah ditempatkannya sejumlah tenaga pendamping petani (TPP) guna mendampingi petani P3A/GP3A, agar secara kelembagaan memiliki independensi dan kemandirian dalam pengelolaan irigasi. Tujuan antara program ini adalah petani pemakai air (P3A) benar-benar memiliki kemandirian dan keleluasaan dalam pengelolaan irigasi, tidak tergantung lagi pada pemerintah, mulai dari perencanaan, pelaksanaan kegiatan, pemeliharaan, pendanaan operasional sampai pada pemanfaatan hasil irigasi, sepenuhnya ada pada masyarakat. Studi ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan (kinerja) implementasi program tersebut, serta faktor apa yang mempengaruhi kinerja yang dicapai saat ini. Lokasi penelitian dilakukan di kabupaten Gowa, yang merupakan salah satu lumbung padi di Sulawesi Selatan. Perkumpulan petani pemakai air (P3A) yang berjumlah 12 P3A yang berada di wilayah kecamatan Pallangga dan Bajeng wilayah pilot project binaan menjadi unit analisis. Hasil penelitian lapangan menunjukkan bahwa kinerja implementasi program yang telah berjalan ± 2 tahun (tahun 2001 dan 2002) hasilnya masih rendah. Fakta lapangan menunjukan: (a) para petani pemakai air yang tergabung dalam P3A dan GP3A belum memiliki kemandirian dalam pengelolaan manajemen irigasi, mulai dari pendanaan sampai pada perawatan jaringan; (b) pengelolaan iuran pemakai air (IPAIR) yang seharusnya dapat menjadi sumber pembiayaan organisasi P3A/GP3A belum bisa berjalan sebagaimana yang diharapkan; (c) masih banyak jaringan irigasi tersier yang tidak berfungsi baik, akibat dari kerusakan jaringan (bobol), tersumbat kotoran atau terputus oleh adanya pembangunan perumahan massal. Hasil pelaksanaan program yang teridentifikasi baru sebatas pada pembentukan organisasi P3A, mendaftaran anggota, dan penggabunagn P3A kedalam beberapa GP3A, dan sebagian sudah ada yang mampu menyusun AD/ART organisasi P3A/GP3A. Dengan demikian, program jasa pendampingan dan fasilitasi pemberdayaan P3A di Kabupaten Gowa yang meliputi 12 P3A dengan luas areal persawahan ±327.44 ha. serta jumlah anggota ± 430 keluarga petanai belum memberikan dampak yang signifikan dalam hal peningkatan pendapatan. Ada 2 varabel yang cukup signifikan mempengaruhi kinerja program, yakni (1) faktor rendahnya daya dukung SDM, berupa terbatasnya jumlah tenaga pendamping yang ditempatkan di lapangan; dan (2) faktor rendahnya daya dukung finansial, dimana dana yang sampai pada pihak ketiga (P4K LP-Unhas) selakau pelaksana kegiatan, jumlahnya relatif sedikit, sehingga tidak mampu meng-cover pelaksananaan kegiatan, terutama biaya bagi penyediaan sarana transportasi bagi para TPP dalam melakukan pembinaan di lapangan. Kecilnya dana yang tersedia, berimplikasi juga pada waktu pelaksanaan pembinaan. Lama pembinaan di lapangan hanya berkisar antara 2 –3 bulan. Untuk memperbaiki kinerja implementasi program ke depan, hal yang mesti diperhatikan oleh para implementor antara lain; (1) jumlah SDM TPP harus proporsional dengan mempertimbangkan daya volume pekerjaan, dan daya jangkau kelompok sasaran; (2) alokasi anggaran harus memadai dengan mempertimbangkan aspek kemampuan nilai tukar terhadap barang dan jasa yang dibutuhkan dalam proses pelaksanaan kegiatan di lapangan; dan (3) konsistensi komunikasi dan intensitas komunikasi harus lebih ditingkatkan agar isi kebijakan dan program benar-benar sampai kepada kelompok sasaran.

The issue of Presidential Instruction Number 3 Year 1999 on Renewal of Irrigation Management Policy (Pembaharuan Pengelolaan Kebijakan Irigasi/PPKI), is a new chapter in irrigation management system in Indonesia. Substantially, PKPI wants to empower and gives a bigger role to the people on irrigation network management. Therefore, restructurizarion on task and accountability of the farmer in irrigation management, including water user farmer institutionalization (Perkumpulan Petani Pemakai Air/P3A/GP3A). The action program of PKPI is assistance service program and P3A empowerment facilitation. The concrete thing of this program is dispatch a number of farmer assistants (TPP) to assist P3A/GP3A farmer in order that the farmer has the freedom and autonomy in irrigation management. The purpose of this program is water user farmer (P3A) having autonomy and freedom in irrigation management, not depend on goverment anymore beginning from planning, activity implementation, maintenance, operational fund to utilization of irrigation products are fully on the hand of the people. While the final purpose in the irrigation network has more utilization with a fair water distribution for all farmers, so that they can make the field efficient use on order to get high productivity an income as well. This study was done to know how far is the success of performance of program implementation, and what factors influence the performance that has been achieved a long this time? The research located in Gowa Regency that was one of the biggest rice bam in South Sulawesi. Group of water used farmers (P3A) in amount of 12 P3A taht is placed in Pallangga and Bajeng sub disrict were the pilot project region became the analysis unit. The result of the research showed that program implementation performance that has been running for more less 2 years (2001 and 2002) was still low. It indicated by field findings as follow : (a) the farmers of water user joined in P3A and GP3A had not autonomy in irrigation management since funding to network maintenance; (b) water user tax management (IPAIR) that should be able to become the source of P3A/GP3A organisation funding can’t run well yet as it is wished; (c) there are still many tertier irrigation network that doesn’t function well as the impact of network damage (gave way), clogged up by waste was still in P3A organization establishment, member registration, and P3A annexation into some GP3A, and a part of them has been able to arrange statutes and rules of association of P3A/GP3A organization. Thus, assistance service program and P3A empowerment facilitation in Gowa Regency, which include 12 P3A with the width of field area is more and less 327,44 Ha and number of the member is more and less 430 farmers families haven’t given a significant impact in case of welfare improvement. There were two variables that had a big enough influence program performance, they were: (1) lack of human resource (SDM) support ability of limitedness of assistant number dispatced in the field site; and (2) lack of financial support where the fund got by the third party (P4K LP-UNHAS) as activity implementer is a bit small that can’t cover the activity implementation particularly fund for transportation means provision for TPP in doing guidance in the field site. Lack of fund provided was implicated to the time schedule of guidance implementation where the duration was 2-3 month in the field site. The things must be concerned by the implementors to improve the next program implementation performance are : (1) number of SDM TPP must be proportional considering the work volume capacity, and achieveable capacity of the target group; (2) budget allocation must be adequate considering the exchange capacity aspect to the goods and service needed in the process of impelmentation in the field; and (3) consitentency and intencity in communication must be increased in order that the content of policy and program delivered to the target group.

Kata Kunci : Kebijakan Irigasi, Program Jasa Pendampingan dan Fasilitas P3A