STUDI KOMPARATIF MENGENAI AZAS EQUALITY BEFORE THE LAW DALAM THE INTERNATIONAL COVENANT ON THE CIVIL AND POLITICAL RIGHTS TERHADAP UNDANG-UNDANG NOMOR 48 TAHUN 2009 TENTANG KEKUASAAN KEHAKIMAN

ENENG SITI PURMALA , Linda Yanti Sulistiawati, S.H., M.Sc.,Ph.D; Dr. Heribertus Jaka Triyana, S.H., LL.M., MA; Fajri Matahati Muhammadin, S.H., LL.M.

2016 | Skripsi | S1 ILMU HUKUM

INTISARI Hak asasi manusia merupakan hak yang melekat pada eksistensi manusia itu sendiri, bahkan bagi bangsa Indonesia hak asasi manusia merupakan hak konstitusional. Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara hukum yang menjunjung tinggi azas equality before the law sebagai pondasi utama penyelenggaraan fair trial. Jaminan atas fair trial diberikan dengan tujuan untuk menghapuskan kesewenang-wenangan negara atas hak asasi manusia warganya. Azas equality before the law termuat dalam jaminan yang diatur dalam The International Covenant on The Civil and Political Rights (telah diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Ratifikasi The International Covenant on The Civil and Political Rights) dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, kedua pengaturan yang telah mengikat bagi Indonesia tersebut dapat dilihat pengaturan jaminan atas fair trial, sehingga bagi Indonesia pemenuhan jaminan fair trial merupakan suatu kewajiban hukum. Selain untuk melihat pengaturannya, metode komparasi digunakan untuk mengukur indikator-indikator jaminan fair trial yang diperlukan untuk mendukung terciptanya equality before the law dalam praktik peradilan di Indonesia.

ABSTRACT Human Rights are rights adhere to the existence of the human itself. Moreover, regarding Indonesian nation, human rights are constitutional rights. The Unitary State of the Indonesian Republic is a state law that upholds the equality before the law principle as a main pillar of the fair trial implementation. The guarantees of fair trial are given with the aims to guarantee fairness for everyone including towards misuse authority by the ruling party. The equality before the low principle was regulated in The International Covenant on The Civil and Political Rights (It has already ratified by Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 about Ratifikasi The International Covenant on The Civil and Political Rights) and Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 about Kekuasaan Kehakiman The guarantees of fair trial regulation can be found in both regulations which has to be in accordance to the Indonesian nation. Therefore, meeting legal requirement of fair trial guarantees for Indonesian nation is a legal liability. In addition to see the regulation, comparative method was used to measure the indicators of free trial guarantees that are needed to support for the standings of the equality before the law on the judicial practice in Indonesia.

Kata Kunci : Kata kunci : equality before the law, fair trial, hak asasi manusia, The International Covenant on The Civil and Political Rights, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.