Peran Dinas Penerangan Kota Palangkaraya di era awal pelaksanaan kebijakan otonomi daerah

ATTA, Dr. Riswandha Imawan

2003 | Tesis | Magister Administrasi Publik

Penetapan kebijakan otonomi daerah tidak lain adalah merupakan pernyataan tekad dari ketulusan pemerintah untuk mewujudkan good governance dengan penguatan civil society sebagaimana yang diinginkan publik dalam agenda tuntutan reformasi itu. Sebagai konsekwensinya, Pemda bersama perangkat legislatif daerah harus mampu menciptakan kondisi yang lebih baik dalam berbagai bidang pembangunan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dengan kondisi yang semakin baik maka outcome kinerja eksekutif dan legislatif perlu disosialisasikan kepada publik, akses terhadap informasi semakin dibutuhkan masyarakat. Peran Dinas Penerangan Kota Palangka Raya diperlukan. Berangkat dari asumsi ini penulis (1) ingin mengetahui peran yang dimainkan Dinas Penerangan Kota Palangka Raya di era awal pelaksanaan kebijakan otonomi daerah, (2) ingin mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi peran yang dimainkan Dispen tersebut. Untuk memecahkan fenomena yang terjadi pada lembaga Dispen, dalam penelitian ini penulis menggunakan teori peran organisasi publik di mana pola dan bentuk perannya berbeda kepada publik, baik ditinjau dari aspek politik maupun aspek organisasional sebagai faktor paling dominan yang mempengaruhi peran Dispen tersebut. Tinjauan aspek politis mendeskripsikan penerapan good governance, sedangkan tinjauan faktor organisasional mendeskripsikan tentang struktur organisasi intern, kepemimpinan dan sumber daya manusia. Dengan menggunakan metode penelitian deskriptif pendekatan kualitatif penulis mengadakan analisis terhadap hasil wawancara, data dan fakta baik primer maupun sekunder yang terdapat di Dinas Penerangan Kota Palangka Raya. Dari hasil analisis penelitian penulis berkesimpulan bahwa pada era otonomi daerah Dispen telah mengambil peran baru di bidang penerangan. Peran baru tersebut masih belum memenuhi kriteria sesuai fungsinya, disebabkan Dispen masih melakukan kontrol informasi melalui pemberian perizinan kepada penyelenggara usaha hiburan. Sedangkan faktor-faktor yang mempengaruhi terlihat bahwa penerapan good governance terindikasi transparan, penyimpangan ditekan sedemikian rupa, akuntabilitas berjalan normal, elemen hubungan antara pihak Dinas Penerangan dengan masyarakat pers berjalan tanpa ada tekanan, dan terjadi secara konstitusional. Faktor struktur organisasi ditemukan bahwa Sub Dinas Pelayanan & Koordinasi Media Penerangan melaksanakan fungsi dari Dinas Pendapatan Daerah sebagai pemungut pajak hiburan dan Sub Dinas Penerbitan & Pameran mengerjakan pekerjaan dengan mengulang-ulang pekerjaan yang sudah dilansir oleh institusi lainnya. Faktor kepemimpinan berlangsung tidak optimal yang terindikasi dari kurangnya kemampuan pimpinan memecahkan masalah yang terkait dengan peran tambahan Dinas Penerangan untuk melakukan pemungutan pajak hiburan. Sumber daya manusia yang ada telah memiliki tingkat pendidikan yang memadai, namun ketrampilannya kurang mendukung. Sebagai jalan keluar penulis memberikan rekomendasi, sebaiknya tugas pokok dan fungsi organisasi yang ditangani oleh lembaga Dinas Penerangan Kota Palangka Raya sekarang digabungkan saja dengan tugas pokok dan fungsi institusi lainnya yang ada di jajaran Pemda Kota Palangka Raya dan lembaga Dispen yang ada sekarang sebaiknya dijadikan Sub Dinas Pelayanan Informasi dan Penerangan saja. Kata Kunci : Peran organisasi, fungsi, struktur organisasi, kepemimpinan, struktur, dan sumber daya manusia

Deciding a local autonomy policy is either a willingness statement of government fairly to reach good government by empowering civil society as the public want in those reformation agenda. In consequence, local government and local legislative officers must be able to create better condition in various field of development for increasing people welfare. By better condition, executive and legislative performance outcome need to be socialized to public, access to information is needed by people. Information Service Agency’s role in City of Palangka Raya is needed. Start of the researcher’s assumptions (1) want to know a role played by Information Service Agency of Palangka Raya in early era of implementing local autonomy policy, (2) want to know some factors that influence role which played by that Information Service Agency. To solve those phenomena that happened in institution of Information Service Agency, in this research, it used theory on public organizational role in which pattern and role style were different to public, either referred to political aspect or referred to organizational aspect as dominant factor that influence role of that Agency. Observation on political aspect describe application of good governance, while observation on organizational factor describe about internal organizational structure, both in leadership and human resources. By using descriptive method in qualitative research approach, researcher conducted analysis to result of interviewing, data and facts either from primary or secondary data that taken from Information Service Agency in City of Palangka Raya. From result of analysis, researcher concluded that on local autonomy era, Information Service Agency had carried new role out in field of information. Those new roles had not fulfilled criterion as the function, it was caused by remaining control of information through applying a permit requirement to amusing businessmen. Meanwhile some factors that influence showed that implementation of good government was indicated transparently, mismanagement was reduced, accountability was normal, element of relationship between Information Service Agency and press society work without suppression, and it happened constitutionally. Factors on organizational structure was found that Sub Agency on Information and Coordination of Information Media conducted their functions from Local Treasury Agency as amusement tax picker and Sub-Agency on Publishing and Exhibition conducted their duties repeatedly, not optimally indicated of lack of capability on leader in solving related problem with additional role of Information Service Agency to conduct taking amusement taxes. The existence human resources had have level of education enough, but the skill was lower. As the solution, researcher gave a recommendation, it should be better that basic task and organizational function handled by institution like an Information Service Agency on City of Palangka Raya was combined to other basic task and institution function in range of Local Government of City of Palangka Raya and Information Service Agency that at present be better to be unified into Sub Agency of Information Service and News.

Kata Kunci : Otonomi Daerah,Peran Dinas Penerangan, role of organization, function, organizational structure, leadership, structure, and human resources