Implementasi kebijakan program penghijauan di Kawedanan Ciawi Kabupaten Bogor

SUCIPTO, Bambang, Dr. Yeremias T. Keban

2003 | Tesis | Magister Administrasi Publik

Secara umum hakikat kebijakan publik adalah pemanfaatan strategis sumber daya untuk menyelesaikan permasalahan Negara. Wacana permasalahan yang muncul menjadi kebutuhan publik yang terus berkembang dan salah satu tahapan yang harus ditempuh adalah melalui Implementasi Kebijakan Publik. Wacana permasalahan tersebut dimulai dengan adanya lahan kritis pada lingkup nasional yang perlu segera mendapatkan penyelesaian dan lang kah utama dalam penyelesaiannya yaitu melalui kebijakan penyelamatan hutan, tanah dan air. Selama ini pemerintah telah menetapkan kebijakan program reboisasi (di dalam kawasan hutan) dan program penghijauan (di luar kawasan hutan) yang tertuang pada Inpres Bantuan Pembangunan. Pada komponen bantuan program penghijauan, penanganan lahan kritis telah ditetapkan dan diprioritaskan pada daerah-daerah dataran tinggi maupun daerah-daerah aliran sungai pada bagian huh di luar kawasan hutan. Sasaran program utamanya adalah tanah milik atau garapan perorangan melalui suatu kegiatan konsewasi tanah vegetatif pola hutan rakyat. Pemerintah Daerah Kabupaten mempunyai tanggung jawab atas pelaksanaan di wilayahnya untuk mengupayakan suatu gerakan masyarakat merehabilitasi lahan miliknya agar produktivitas lahan meningkat sekaligus dapat mempertahankan kelestarian fungsi lingkungannya. Oleh karena itu dalam ruang lingkup penelitian ini penulis ingin melihat sejauhmana Implementasi Kebijakan Program Penghijauan (Suatu Studi Kasus di Kawedanan Ciawi Kabupaten Bogor) dapat mencapai keberhasilan kegiatan penghijauan selama Pelita VI. Hasil penelitian menunjukan, bahwa tingkat pencapaian yang ditunjukkan melalui luas lahan penghijauan selama Pelita VI sebesar 6.536 Ha. Dari has ini yang dilaksanakaq melalui suntikan bantuan program penghijauan mencapai seluas 4.232,50 ha (64,7S0/0). Ini berarti, lahan seluas 2.303,50 (32,25%) adalah hasil kegiatan penghijauan swadaya murni yang dilaksanakan oleh masyarakat. Selain itu, ternyata hasil kegiatan penghijauan dapat memberikan akses terhadap pendapatan kelompok sasaran program dan tercapainya tingkatjkerapatan vegetatif yang diharapkan, sehingga mempengaruhi ketersediaan air sebagai kebutuhan rumah tangga maupun untuk proses produksi. Tingkat pencapaian keberhasilan tersebut dipengaruhi oleh adanya peran kelembagaan dan karakteristik masyarakat lokal. Pengertian dari karakteristik masyarakat lokal adalah karakteristik yang dimiliki oleh masyarakat setempat dan yang ikut mempengaruhi keberhasilan kegiatan penghijauan. Adapun karakteristik ini terdiri dari tingkat pemahaman masyarakat, status kepemilikan lahan, peranan tokoh masyarakat dan adanya partisipasi masyarakat.

Generally the essence of public policy is the strategic use of resources to solve state problems. The problems that raise become increasing public needs, and one of those stages that must be passed through is the Implementation of Public Policies. The topic of problem has begun by the existence of nation-wide critical lands which are necessary to be solved and has become the main step in its solution, that is through the preservation policy of forest, land, water and policy that around local society participation. Local government has responsibility to its achievement, then the more capacity of territory to realise the objective of policy, so a territory was assumed get achievement in the such implementation of policy. Policy implementation process is a delivery process that is arranged after policy that is adopted, then outcome is expected exist. On the forest outside greening program, the achievement initially get by President Instruction land wide 4.395 hectare that consist of 5 region along development stage VI. In fact, in its development can be adsorb the readiness of community participation are 8.702 hectare (almost twice of president instruction land). ihe results of a research show that the readiness of community participation in greening implementation at research sites has been high enough, that are 4.997 hectare (57%). While, the other region like Cibinong 10,40%, Jonggol 6,32%, Leuwiliang 13,78% and Jasinga 12,30%. The achievement in Ciawi residence then analysed to answered the outcomes, they are greening vegetative density and how is its impact give access to society revenue. Basically, that achievement is influenced by the role of institution and society participation. The other supporting are field owning status, because it is influenced to revenue and motivation of society role and society figure that joint in greening program, so it determine that achievement. Recommendation here are the achievement need to be informed to other residence in Bogor regency. To solve the owning fragmentation of heir law and guntai field/ absentee, so local government need to make a limitation by a set of law (Perda) with its sanctions, by declare that the region of water rain buffer is forbidden to be built physic building or just for vegetative only

Kata Kunci : Kebijakan Program Penghijauan,Pemda TkII