Implementasi kebijakan UU Nomor 11 Tahun 1967 tentang ketentuan pokok-pokok pertambangan :: Studi kasus perizinan pengusahaan pertambangan rakyat bahan galian strategis (timah) berdasarkan Perda no.6 tahun 2001 Kabupaten Bangka

ARKUM, Darol, Dr. Yeremias T.Keban

2003 | Tesis | Magister Administrasi Publik

Penelitian ini bertujuan 1) Mengetahui hasil implementasi perijinan pertambangan timah rakyat berdasarkan kebijakan Undang-Undang No. 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan dan atau Perda No.6 Tahun 2001 2) Mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi hasil implementasi kebijakan tersebut. Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif melalui pengumpulan data dengan cara wawancara, observasi langsung dan dokumentasi. Implementasi kebijakan Undang-Undang No.11 tahun 1967 tentang Ketentuan- Ketentuan Pokok Pertambangan dan atau Peraturan Daerah No.6 tahun 2001 tentang Pengelolaan Pertambangan Umum di Kabupaten Bangka menunjukkan belum mencapai tujuannya. yaitu sedikitnya jumlah masyarakat penambang yang memiliki surat Ijin Usaha Pertambangan yaitu 49 dari 5.724 masyarakat penambang. Implikasinya menyebabkan rendahnya kontribusi sektor pertambangan timah rakyat terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bangka yang hanya mencapai Rp. 21.071.647,OO- (0,04 %), tidak tertibnya kegiatan usaha pertambangan menimbulkan kerusakan lingkungan serta tidak teridentifikasinya tenaga kerja yang di serap oleh sektor pertambangan timah rakyat. Hasil implementasi kebijakan ini dipengaruhi oleh 3 (tiga) faktor yaitu faktor kewenangan Bupati Kepala Daerah Tingkat IT Bangka, faktor kepatuhan kelompok sasaran terhadap output-output kebijakan dan faktor komunikasi. Faktor kewenangan menunjukkan bahwa dalam pelaksanaanya kewenangan manajerial dan kewenangan teknis belum dilaksanakan sepenuhnya. Ha1 ini karena kendala lokasi kegiatan pertambangan rakyat yang bersifat acak dan tidak menetap serta jauhnya lokasi pertambangan dengan sistem administrasi Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka. Faktor kepatuhan kelompok sasaran terhadap output-output kebijakan menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka belum menerapkan sanksi-sanksi hukum sebagaimana yang terdapat dalam Undang-Undang Pertambangan No. 11 tahun 1967 dan atau Perda No. 6 tahun 2001 yang telah ditetapkan terhadap kegiatan penambangan pada lokasi yang tertutup. Ha1 ini karena pertimbangan perekonomian masyarakat. Faktor komunikasi dari pembuat kebijakan ke pelaku kebijakan. Pemerintah daerah belum melakukan upaya sosialisasi secara efektif terhadap Undang- Undang No. 11 Tahun 1967 dan Perda No. 6 Tahun 2001 tersebut guna memberikan informasi tentang tujuan dan isi kebijakan tersebut kepada masyarakat Kabupaten Bangka.

The aims of this research was that 1) how the process of the implementation of policy of the Regulation number 11, 1967 about The Basic Rules on Mining and Regional Acts on Public Mining Management by using case study, 2) How the factors have rule in the implementation so that the policy goal can be achieved or not. The research is a descriptive and qualitative research. The data is collected through interview, direct observation and documentation. The implementation of the Regulation number 11, 1967 about The Basic Rules on Mining or Regional Acts number 6, 2001 about Management of General Mining at Bangka Regency shows the aim has not been reachable as expected. The indication of failure in the implementation of this policy is the holder of People Mining Admission is little. Based on the data from Mining Office and Energy at Bangka Regency shows that the number of Miners who hold the Admission is only 49 of 5.724 miners are all over Bangka in 2001-2002. According to the information from PT. Timah said that the sum of Inconventional Mining has been getting increase for every time. The implication of underprosentation of Society who hold Mining Admission caused the Regional Natural Income from mining sector at Bangka Regency has been understandard, namely Rp. 21.071.647,OO- (O,04 %) (twenty one million seven hundred and sixty one hundred thousand and forty seven rupiahs). The activities of mining at forbidden area was so apprehensive so that it caused the environmental destruction and the sum of employees who involved in People Mining Sector are unidentified. Implementation of this policy consist of three main factors namely Head Regency’s authority level I1 Bangka, the loyality of miners on policy output and communication factors. The authorithy factor shows that implementation managerial and technical authority has not been practiced totally according with the regulation fixed. It is caused by the locational problem of people mining activity randomly and nomadenly and it is far from administration system of Local Government at Bangka Regency District and because of very large geography. The loyality factor of target group on policy output-output shows that the Local Government of Bangka not applied law sanction as it is at the Mining Laws number 11, 1967 and Regional Regulations number 6, 2001 settled of people mining activity who have no Mining Admission and miners who take the mining activity at the forbidden area. Its because society economics problem. Another factor has serious influence of failure on policy implementation is communication. Local Government has not socialized effectively about the Laws and Regional Regulation. It is aimed to inform the objectives and the content of policy to people of Bangka Regency.

Kata Kunci : Kebijakan Pemerintah,UU No11 Th1967,Pertambangan, Policy Implementation - Tin Mining Admission Regulation