PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA KELALAIAN MEDIS YANG DILAKUKAN OLEH DOKTER

AHMAD THIB FARIS, Dr. Supriyadi, S.H., M.Hum.

2016 | Tesis | S2 Hukum Kesehatan

Penelitian mengenai penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana kelalaian medis yang dilakukan oleh dokter bertujuan untuk mengetahui penerapan peraturan perundang-undangan oleh Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim dalam penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana kelalaian medis yang dilakukan oleh dokter dan untuk mengkaji prospek penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana kelalaian medis yang dilakukan oleh dokter ke depannya. Penilitian ini terdiri dari dua jenis bentuk penelitian dimana pada rumusan masalah pertama berjenis empiris dan rumusan masalah kedua berjenis normatif, dengan menggunakan sumber data primer dan sumber data sekunder. Subjek penelitian terdiri dari sembilan responden. Data dianalisis secara deskriptif kualitatif. Dalam penerapan peraturan perundang-undangan oleh Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim dalam penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana kelalaian medis yang dilakukan oleh dokter akan menggunakan Pasal 359 atau 360 KUHP maupun Pasal 84 ayat (1) atau ayat (2) Undang-Undang Tenaga Kesehatan baik dengan penerapan pasal secara tunggal apabila penyidik atau jaksa tersebut telah yakin dengan unsur-unsur dalam pasal yang digunakan telah terpenuhi, maupun dengan penerapan pasal secara berlapis apabila penyidik atau jaksa tersebut kurang yakin terhadap satu pasal yang akan digunakannya. Prospek penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana kelalaian medis yang dilakukan oleh dokter ke depan adalah dengan mengoptimalkan fungsi PPNS yang dapat membantu penyidik POLRI dalam melakukan penyidikan serta penegakan hukum di pengadilan untuk kedepannya diharapkan memiliki Majelis Khusus Tindak Pidana Kesehatan dengan mempertimbangkan efektifitas dari segi tata kelola negara dan independensi dari hakim dapat terjaga.

Research on the criminal enforcement against criminal acts of medical negligence by doctors aimed to determine the application of the legislation by investigators, the public prosecutor, and the judge in the criminal enforcement against criminal acts of medical negligence by doctors and to explore the prospects of criminal enforcement medical negligence against criminal acts performed by a doctor in the future. This research consists of two types of research which forms the first problem formulation empirical manifold and the second normative manifold formulation of the problem, with the use of primary data and secondary data sources. The research subjects consisted of nine respondents. Data were analyzed by descriptive-qualitatively method. In the application of the legislation by investigators, the public prosecutor, and the judge in the criminal enforcement against criminal acts of medical negligence by doctors would use Article 359 or 360 Criminal Code and the first or second paragraph of Article 84 of Law Health Workers Act either by the application of article singly if the investigator or the prosecutor was convinced with the elements in articles used have been met, as well as by the application of articles in layers if the investigator or prosecutor is less confident about the articles that will be used. Prospects for criminal enforcement against criminal acts of medical negligence by doctors for the future is to optimize the function of Government Employee Investigator (PPNS) to assist the police investigator in conducting the investigation, and enforcement in the courts for the future is expected to have the Assembly Special Crime of Health Judges to consider the effectiveness in terms of good governance management but also the independence of judges can be maintained.

Kata Kunci : Penegakan Hukum Pidana, Tindak Pidana, Kelalaian Medis, Dokter