Akuntabilitas pelayanan publik studi kasus pada kantor kecamatan Sanankolon kabupaten Blitar

SANTOSA, Agus, Dr. Agus Dwiyanto

2003 | Tesis | Magister Administrasi Publik

Krisis multidemensional yang melanda Indonesia tidak bisa dilepaskan dari buruknya kondisi birokrasi kita saat ini. Berbagai stereotipe terhadap birokrasi seperti pungutan liar, korupsi, kolusi, red-tape, proseduralisme, orwellization, patrimonial, empire building, high cost economy datang dari berbagai elemen bangsa ini bahkan dari negeri manca, menunjukkan betapa buruknya kinerja birokrasi dalam berbagai dimensinya. Salah satu dimensi kinerja tersebut adalah dimensi akuntabilitas. Bertolak dari kenyataan tersebut penelitian ini ingin melihat bagaimana kondisi salah satu dimensi kinerja yaitu akuntabilitas dalam penyelenggaraan pelayanan publik di Kecamatan Sanankulon Kabupten Blitar dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif dengan tidak mengesampingkan cara-cara kuantitatif dalam pengumpulan data. Sedangkan metode pengumpulan data yang dipergunakan adalah wawancara, kuisioner, observasi dan studi dokumentasi. Dengan menfokuskan pada dua kasus pelayanan yaitu pelayanan KTP dan Akta Tanah dtemukan fakta bahwa Akuntabilitas penyelenggaraan pelayanan publik di Kecamatan Sanankulon masih dalam kondisi yang buruk. Hal ini terlihat dari berbagai indikatornya yaitu penggunaan acuan pelayanan yang tidak konsisten, prioritas atau orientasi pelayanan bukan pda kepentingan publik dan pemberian solusi yang tidak ikhlas, dalam arti mengharapkan imbalan dari pengguna jasa. Masih buruknya kondisi akuntabilitas dalam penyelenggaraan pelayanan publik di Kantor Kecamatan Sanankulon tersebut dsebabkan budaya paternalisme yang masih dipegang kuat oleh aparat dan masyarakat. Budaya tersebut juga yang menjadikan kedua faktor lainnya yaitu etika dan kontrol masyarakat tidak berfungsi dengan baik. Untuk itu penelitian ini menyarankan: pertama, Pemerintah daerah perlu merumuskan standar pelayanan yang jelas untuk setiap jenis pelayanan. Standar tersebut meliputi/berisi prosedur pelayanan; persyaratan; biaya dan waktu penyelesaian pelayanan untuk setiap jenis pelayanan. Dan standar tersebut hendaknya diumumkan secara terbuka/transparan kepeda masyarakat melalui berbagai media yang ada, seperti papan pengumuman kecamatan, radio, leaflet pelayanan daerah dan sebagainya. Kedua, meningkatkan pengawasan terhadap etika aparat dan memberikan sanksi kepada aparat terhadap pelanggaran yang dilakukannya. Ketiga, menghilangkan pemakaian simbul, kebiasaan, dan bahasa yang bernuansa feodalistik dan paternalistik yang selama ini digunakan oleh aparat. Keempat perlu kiranya dirumuskan suatu piagam pelanggan yang berisikan, pertama : kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi oleh penyedia jasa dan hak-hak yang dimiliki oleh penyedia jasa dalam setiap jenis pelayanan. Kedua : kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi oleh pengguna jasa untuk mendapatkan pelayanan dan hak-hak yang dimiliki pengguna jasa terhadap pelayanan yang diterimanya.

The multidimensional crisis that hit Indonesia can not be separated from our bad bureaucracy condition nowdays. Various stereotype to bureaucracy such as the illegal collection of fund, corruption, collusion, red-tape, proceduralism, orwellization, patrimonial, empire building, high cost economy come from many both elements of nation and foreign countries, show how bad the bureaucracy performance in various dimensions. One of the performance dimension is the accountability dimension. Leave from the reality this research want to know how the condition of one performance dimension that is accountability in implementing the public service in Sanankulon Subdistrict, Blitar District and the factors affected it. This research is a descriptive qualitative with not presiding quantitative data collection. While the data collection method used is the interview, questionnaire, observation and the documentation study. By focusing for the two service cases that is KTP service and land certificate, it is found the fact that accountability of the public service implementation in Sanankulon Sub district is still in bad condition. This is performed in various its indicator that is the use of service reference which not consistent, priority or service orientation not for public interest and giving solution in unsincere ways, in sense to expect incentives from service user. The still bad implementation of public service in office of Sanankulon sub-district due to paternalism culture that still strongly hold by apparatus and society. Such culture also make two other factor that is ethics and society control not function well. For those this research suggests: first, local government need to formulate clear service standard for each type of service. Such standard including service procedure: qualification, cost and time of service solution for each type of service. And such standard should be announced transparently to society through some existed media, such as sub district announcement board, radio, leaflet of local service, and so on. Second, improving control for personnel ethics and make sanction to personnel over deviating he done. Third, to alleviate the use of symbols, habit, and language have feudalistic and paternalistic sense for long time applied by personnel, Fourth, the necessity to formulate a customer charter containing: first: obligation must provided by service user and rights possessed by service provider for each type of service. Second: obligation must be met by service user in getting service and rights possessed by service user over service he accepted.

Kata Kunci : Kualitas Layanan Publik, Kantor Kecamatan