Alternatif kebijakan penyusunan formula alokasi bantuan desa studi di Kabupaten Gunungkidul

BASUKI, Edy, Dr. Pratikno, M.Soc.,Sci

2003 | Tesis | Magister Administrasi Publik

Sejak diberlakukannya UU No.22 Tahun 1999 dan UU No.25 Tahun 1999 membawa perubahan dalam Otonomi Daerah. Misi utama dari kedua undang-undang ini adalah desentralisasi termasuk didalamnya desentralisasi fiskal. Bantuan dan sumbangan dari pemerintah atasan kepada pemerintah yang lebih rendah yang disebut transfer dana sebagai salah satu pilar pokok dari desentralisasi fiskal, merupakan sumber pembiayaan yang cukup dominan. Pengalokasian transfer dana dari kabupaten ke desa selama ini masi h memiliki keterbatasan, diantaranya tidak memperhatikan variabel-variabel penentu jumlah transfer ke desa dan formula pendistribusian transfer bersifat relatif stabil yang didasarkan pengalokasian sejumlah tertentu dana per desa. Ketidak adilan dirasakan mengingat si fat kebutuhan maupun potensi penerimaan setiap desa berbeda. Tujuan pemberian bantuan ,sumbangan atau yang disebut juga subsidi adalah untuk : 1) horizontal equity yaitu merupakan kepentingan pemerintah dalam rangka melakukan distribusi pendapatan secara adil dan merata agar tidak terjadi kesenjangan yang lebar antar desa, 2) sufficiency yaitu kecukupan bagi desa penerima untuk menutup kesenjangan fiskal. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui alternatif formula alokasi bantuan yang tepat bagi desa yang sesuai dengan tujuan pemberian bantuan Penelitian ini adalah penelitian deskriptif yang dilakukan terhadap variabel inandiri dengan lokasi di Kabupaten Gunungkidul. Pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara dan studi dokumentasi untuk kemudian dilakukan penilaian data dan memeriksa kebenarannya ( teknik triangulasi ), intepretasi data, serta penyimpulan data. Untuk analisa alternatif kebijakan digunakan metode non domznated ulternatzves 111 e t I1 ods. Dengan cara memodifi kasi kebijakan yang selama ini dilakukan ( status quo ) dimana masing-masing desa memperoleh proposi bantuan yang sama diperoleh alternatif kebijakan bantuan desa dengan formula Bobot Desa X DAuD dan Formula Alokasi Minimum + ( Bobot Desa X DAuD ). Bobot Desa dihitung dari kebutuhan DAuD suatu desa dibagi total kebutuhan DAuD seluruh Kabupaten. Kebutuhan DAuD merupakan selisih kebutuhan desa ( dengan indikator indeks penduduk dan indeks wilayah ) dan potensi penerimaan desa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan yang perlu dilaksanakan adalah kebijakan alokasi bantuan desa dengan formula Alokasi Minimum + ( Bobot Desa X Dana Alokasi Umum Desa ). Alternatif formula ini dinilai lebih baik dibandingkan alternatif formula yang lain karena menciptakan pemerataan dan keadilan, sesuai dengan keputusan politis dan harapan pemerintah desa dan implementasi formula inipun tidak sulit.

The implementations of Regulation Number 22 of 1999 and Regulation Number 25 of 1999 have impact on Local Autonomy. The main mission of both regulations is decentralization including fiscal decentralization. The aid and allowance from higher level government to lower level government so called fund transfer as one of the main pillar of fiscal decentralization, is the dominant finance resource. The fund transfer allocation from regency to village so far still has limitations, among them are that it does not consider determinant variables of the amount of transfers to villages and that transfer distribution formula is relatively stable based on certain amount of fund allocation per village. The injustice is felt in view of the difference in the characteristic of needs and income potency among villages. The objective of block grant is to achieve: I ) horizontal equity, i.e. the government interest in spreading income distribution justly and evenly in order to prevent wide gap among villages, 2) sufficiency, i.e. the sufficiency for the receiver villages to cover fiscal gap. The objective of this study is to find out the proper alternative formula of block grant allocation for the villages. This study constitutes descriptive study that is performed toward autonomous variable take location in Gunungkidul Regency. Data collection is conducted through interviews and documentation study and then followed by data evaluation and validity examination (triangulation technique), data interpretation, and data conclusion. Non dominated alternatives methods are used in policy alternative analysis. By modifying the policies that have already implemented ( satus quo ) in which each villages received the same allowance proportion it can be obtained the village allowance policy alternative with the formula Village Weight X Village General Allocation and the formula Minimum Alocation + ( Village Weight X Village General Alocation ). Village Weight is derived from the Village General Alocation needs of a village divide by total Village General Alocation needs of the whole Regency. The Village General Alocation needs constitute the difference between the village needs ( by indicators inhabitant index and region index ) and the village income potency. The result of this study indicates that the policy needed to be implemented is the village blockk grant allocation policy with the formula Minimum Allocation + (Village Weight x Village General Purpose Grant Allocation). This alternative formula is considered better that the other alternative because it can create distribution and justice, agree with the political decision and the village government expectation and the implementation of this formula is not difficult

Kata Kunci : Pemda TkII,Alokasi Bantuan Desa,Formula