Seleksi alternatif model pemilihan lurah desa :: Studi kasus Lurah Desa Banyuraden Kecamatan Gamping kabupaten Sleman

WURYANTO, Widodo, Dr. Pratikno, M.Soc.,Sci

2003 | Tesis | Magister Administrasi Publik

Salah satu wujud nyata dari pelaksanaan demokrasi di tingkat desa adalah rekruitmen Kepala Desa dan proses pemilihannya. Sebelum berlakunya Undang-Undang nomor 22 tahun 1999, proses rekruitmen dan pemilihan Kepala Desa di wilayah Propinsi DIY berpedoman pada Perda DIY nomor 8 tahun 1984 dan kemudian diganti perda nomor 13 tahun 1997 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pegangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa. Menurut perda tersebut kewenangan pemerintah supra desa dalam hal menentukan calon yang berhak dipilih masih sangat kuat. Sementara setelah berlakunya Undang-Undang nomor 22 tahun 1999, tata cara pencalonan, pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa untuk Kabupaten Sleman berdasarkan pada Peraturan Daerah nomor 6 tahun 2000. Dalam perda tersebut kewenangan desa menjadi lebih luas dibandingkan dengan perda sebelumnya. Namun demikian hasil dari pemilihan Lurah Desa menurut perda tersebut kurang memperkuat legitimasi rakyat, karena dengan jumlah calon yang lebih dari lima orang mengakibatkan perolehan suara menjadi merata, sehingga pemenangnya tidak menguasai mayoritas suara. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan studi kasus yang bertujuan untuk menemukan alternatif kebijakan yang paling tepat dalam rangka mewujudkan keadilan demokrasi dalam pemilihan Lurah Desa di Desa Banyuraden. Dengan mengacu pada teori tentang sistem pemilihan yang baik dikaitkan dengan demokrasi pemilihan Lurah Desa, maka penelitian ini akan memberikan rekomendasi terbaik untuk melaksanakan pemilihan Lurah Desa. Metode yang digunakan didalam menganalisis dan membahas hasil penelitian dilakukan dengan metode Analisis Kebijakan Publik. Dalam metode ini analisis kebijakan dilakukan melalui beberapa langkah meliputi: (1) perumusan masalah; (2) peramalan; (3) rekomendasi; (4) pemantauan dan; (5) penilaian. Pembahasan hasil penelitian menemukan beberapa actionable causes yang menjadi penyebab belum terwujudnya keadilan demokrasi dalam Pemilihan Lurah Desa Banyuraden, yaitu: (1) Masih terdapat “rekayasa” dalam menetapkan proses pemilihan; (2) Pemilihan Lurah Desa belum mampu menjadi sarana mengelola konflik sosial; (3) Pemilihan Lurah Desa belum mampu memfasilitasi Pemerintahan Desa yang efisien dan stabil; (4) Pemilihan Lurah Desa belum mampu menegakkan pemerintahan yang akuntabel dan representatif dan; (5) Keterbatasan kemampuan biaya dan administrasi. Setelah dilakukan identifikasi terhadap alternatif kebijakan berdasarkan perumusan masalah di atas diperoleh tiga alternatif kebijakan terpilih yaitu: (1) Alternatif Kebijakan Status Quo (winner take all); (2) Alternatif Kebijakan first-past-the-post 20%; (3) Alternatif Kebijakan Two Round System. Evaluasi yang dilakukan terhadap masing-masing alternatif kebijakan menghasilkan skor yang berbeda. Untuk alternatif I (satus quo)memperoleh skor 17, alternatif kebijakan II (first-past-the-post 20%) memperoleh skor 21, dan alternatif kebijakan III (two round system) memperoleh skor tertinggi 27. Rekomendasi alternatif kebijakan yang dipilih adalah alternatif kebijakan dengan nilai/skor tertinggi. Karena dengan pertimbangan bahwa proses demokrasi pemilihan Lurah Desa akan mampu mewujudkan keadilan demokrasi apabila memenuhi kriteria sebagaimana yang telah ada di dalam alternatif kebijakan III tersebut.

One of the real forms of the implementation of democratic in the village level is the recruitment of Kepala Desa and its process. Before the application of Law number 22 in the year of 1999, the process of recruitment and the selection of Kepala Desa in DIY province was based on the Local Regulation DIY number 8 in the year of 1984 and then replaced by Perda number 13 in the year of 1997 on The Rule of Candidacy, Selection, Appointment and Resign of a Kepala Desa. According to this regulation, the authority of supra village government in determining the candidate to choose was very strong. Meanwhile, after the application of Law number 22 in the year of 1999, the rule of candidacy, selection, appointment and resign of a Lurah Desa for Sleman Regency was based on the Local Regulation number 6 in the year of 2000. In this regulation, the authority of village becomes wider compared with the previous regulation. But, the result of chief selection according to that regulation is not strengthening the citizen legitimacy, because with the number of the candidate, which more than five, result in the equal voice distribution, so that the winner does not have the majority chairs. This study was carried out using the case study approach that aimed to find out the alternatives of the most appropriate policy in implementing the fairness of democratic in Lurah Desa selection in Banyuraden Village. Refereeing to the theory on the good selection system, related with the democratic of chief selection, thus this study would give the best recommendation for the implementation of the selection of Lurah Desa. The method used to analyze and discuss the result of the research was using the method of Public Policy Analysis. In this method, the analysis of policy was carried out through some steps: (1) problem formulation; (2) forecasting; (3) recommendation; (4) monitoring; and (5) evaluating. The discussion of the study found some actionable causes becoming the cause before the implementation of fair democratic in Chief selection in Banyuraden Village: (1) still there was “manipulation” in determining the selection process; (2) The selection of Lurah Desa had not been able to be a tool of social conflict management; (3) the selection of Lurah Desa had not been able to facilitating efficient and stable Village Government; (4) the selection of Lurah Desa had not been able to establish an accountable and representative government; and (5) the limitation of cost and administration capacity. After it was carried out an identification of the alternative of policy based on the problem formulation above, it was obtained three alternatives policies: (1) Status Quo Policy Alternative (winner takes all); (2)” the alternative of first-past-the-post 20%; (3) the alternative of Two Round System Policy. The evaluation carried out on each policy alternative resulted in different scores. For alternative I (status quo) obtained a score of 17; policy alternative II (First-past-the-post 20%) obtained a score of 21, and policy alternative III (two round system) obtained the highest score of 27. The recommendation of policy alternative chosen was the policy alternative having the highest score, because with consideration that the democratic process of the selection of Lurah Desa would be able to realize a fair democratic if meeting the criteria existing in the policy alternative III.

Kata Kunci : Kepala Desa,Model Pemilihan