POLITICAL CONTESTATIONS AROUND KEYSTONE XL PIPELINE CONSTRUCTION IN THE UNITED STATES

GABRIEL ARI YUDISTIRO, Dr. Maharani Hapsari, S.IP., M.A.

2016 | Skripsi | S1 ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL

Politik pipa minyak sudah semakin menonjol di politik Amerika dalam beberapa tahun terakhir, terutama terkait dengan kasus pipa minyak Keystone XL. Amerika Serikat saat ini tercakup dalam jaringan infrastruktur pipa energy yang luas dan kompleks. Departemen Perhubungan Amerika Serikat (2014) memperkirakan ada lebih dari 4 juta kilometer jaringan pipa yang melintasi seluruh negeri. Sebenarnya, sebagian besar pembangunan jaringan pipa ini biasanya berjalan tanpa diketahui oleh publik, namun serangkaian acara berprofil tinggi seperti kecelakaan, tumpahan minyak, dan upaya lobi diplomatik oleh pemerintah Kanada telah menarik perhatian nasional dan internasional tentang masalah ini, sehingga membuatnya menjadi sangat kontroversial dalam politik Amerika. Permasalahan utama dari pipa Keystone XL adalah bahwa hal itu membutuhkan persetujuan dari Presiden karena pipa tersebut melintasi perbatasan internasional. Dalam konstruksi seperti ini, proyek yang diajukan harus menerima persetujuan presiden setelah pertama-tama dinilai oleh Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat. Selanjutnya, Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat harus memutuskan apakah sebuah proyek mendukung kepentingan nasional, dan penentuan ini umumnya dilakukan setelah pertimbangan penilaian seluruh aspek, mulai dari aspek ekonomi, energi, dan analisis mengenai dampak lingkungan, sebelum keputusan akhir dibuat oleh Presiden. Selama periode menunggu persetujuan Presiden sejak pengajuan proposal pada tahun 2008, TransCanada telah menghadapi tantangan dari lawan mereka, terutama dari kelompok-kelompok kepentingan seperti penduduk setempat, pemilik tanah, peternak, petani, masyarakat adat, dan terutama aktivis lingkungan. Mereka telah berhasil mempengarui para pembuat kebijakan dengan Presiden Obama akhirnya menolak proposal Keystone XL pada bulan November 2015 karena proyek tersebut dinilai tidak melayani kepentingan nasional Amerika Serikat. Dengan melihat kontestasi antara pendukung dan penentang proyek sebagai inti dari makalah ini, penulis ingin menjawab pertanyaan tentang bagaimana kontestasi ini terjadi. Dengan demikian, analisis teritorialisasi yang dilakukan oleh TransCanada dan bagaimana pluralism mencerminkan tindakan perlawanan terhadap teritorialisasi oleh affected communities akan menjadi titik focus dalam makalah ini.

The issue of oil pipeline has been increasingly more salient in American politics in recent years, notably related to the case of Keystone XL. The United States is currently covered in an extensive and complex network of energy pipeline infrastructure. The U.S. Department of Transportation (2014) estimates there are over 4 million kilometers of pipelines crossing around the country. Actually, most of the construction of these pipelines usually went without being noticed by the public, however, a series of high-profile events such as accidents, spills, and diplomatic lobbying efforts by the Canadian government have attracted national and international eyes on this issue, thus making it become highly controversial in American politics. The main issue on the Keystone XL pipeline is that it requires a presidential approval since the pipeline is crossing international borders. In such construction, a proposed project must receive a presidential approval through first being assessed under U.S. State Department. Subsequently, the U.S. State Department must decide if a project is in the national interest, and this determination generally takes place after the consideration of whole aspect assessment, ranging from economic, energy, and compulsorily, the consideration of environmental impacts, before ultimately final decision is to be made by the President. During the period of waiting Presidential approval since the proposal submission in 2008, TransCanada had been facing challenges from their opponents, notably from interest groups of locals, landowners, ranchers, farmers, indigenous groups, and particularly environmentalists. They have successfully influenced the policy makers that President Obama eventually rejected the proposal in November 2015 in the basis of insignificancy to serve national interest. By looking at the contestation between the proponents and the opponents of the project as the crux of this paper, the writer would like to address the question of how this contestation did take place. Accordingly, the analysis of territorialization conducted by TransCanada and how pluralism reflects the counter territorialization action by the affected communities will be the focal points in this paper.

Kata Kunci : Keystone XL, Territorialization, Pluralism, Interest Groups in The U.S., Oil Pipeline