Analisis pelimpahan pegawai negeri sipil pusat di pemerintahan kota Banjarmasin Propinsi Kalimantan Selatan

YUZAR, Muslih Febrin, Prof.Dr. Miftah Thoha

2003 | Tesis | Magister Administrasi Publik

Tujuan dari penelitian yang menggunakan metode deskriptif kualitatif ini adalah untuk mengetahui bagaimana perubahan struktur kepegawaian pasca pelimpahan PNS, mengetahui bagaimana pengembangan kualitas pegawai, serta untuk mengetahui bagaimana efektivitas pelimpahan PNS tersebut di Kota Ba nja rmasin . Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelimpahan PNS telah meningkatkan jumlah pegawai Pemko Banjarmasin sebesar 5,6 kali lipat dari yang semula berjumlah 1.394 orang pada tahun 2000 menjadi 7.838 orang pegawai pada tahun 2001. Pelimpahan PNS juga meningkatkan perwajahan tingkat pendidikan pegawai dengan rincian pendidikan SD meningkat sebesar 35/29 persen, SMP 40,61 persen, SMA 84/08 persen, Diploma 89/20 persen, S1 86/56 persen dan S2 50 persen. Berkaitan dengan pengembangan kualitas, pelimpahan PNS tidak merubah kebijakan pengiriman pegawai dalam arti pemko mengirim sesuai kuota yang dianggarkan. Namun secara kuantitas terjadi peningkatan jumlah pegawai yang dikirim mengikuti pendidikan formal sebesar 94 persen untuk pendidikan SMA ke Diploma, meningkat 54/10 persen untuk pendidikan SMA dan Diploma ke tingkat S1 dan meningkat 53 persen untuk pendidikan S1 ke S2. Untuk pendidikan penjenjangan terjadi peningkatan sebesar 34, 27 persen dan untuk pendidikan nonformal seperti kursus dan lain-lain meningkat 8/57 persen. Berkenaan dengan efektivitas pelimpahan PNS dapat diketahui bahwa dilihat dari produktivitas, pegawai limpahan yang telah didiklat ternyata tidak menunjukkan peningkatan kinerja sehingga dari sisi produktivitas ini, pelimpahan PNS tidak efektif. Dari sisi fleksibilitas, ternyata Pemko Banjarmasin fleksibel dalam beradaptasi terhadap perubahan dari luar yaitu dilimpahkannya PNS pusat ke daerah. Penyesuaian yang dilakukan Pemerintah Kota Banjarmasin melalui penambahan jumlah dinas/instansi dan penambahan jumlah jabatan struktural. Dengan kenyataan itu, efektivitas pelimpahan PNS dilihat dari sisi fleksibilitas ini dapat dikatakan efektif. Kemudian dari sisi ketiadaan ketegangan/konflik, penelitian menunjukkan adanya konflik atau ketegangan yang terselubung seperti terjadinya kecemburuan pegawai bukan limpahan terhadap pegawai limpahan karena merasa tersaingi, tergeser kedudukannya, berkurangnya kesempatan memperoleh pendidikan dan sebagainya. Dilihat dari sisi ketiadaan ketegangan/konflik ini, pelimpahan PNS tidak efektif. Dengan melihat kepada kenyataan dilapangan, disarankan kepada Pemko Banjarmasin untuk lebih memberikan perhatian kepada peningkatan produktivitas pegawai dan meningkatkan kewaspadaan / antisipasi terhadap kemungkinan berkembangnya konflik yang terselubung diantara pegawainya menyusul dilimpahkannya pegawai pusat ke Pemerintah Kota Banjarmasin karena dapat mem pengaru h i ki nerja Pemerinta h Kota Banja rmasin seca ra kesel u ru han

The aim of this research which use descriptive qualitative method is to know the change of Banjarmasin local government employees structure after the employees handled over, to know how the improvement of employees quality, and to know is the effectivity of employees handled over in Banjarmasin local region. The result of the research shown us that employees handled over was increasing the number of Banjarmasin local region employees 5,6 time more which 1.394 in year 2000 become 7.838 in year 2001. Employees handled over also increase the level of employees educational rank, specifically SD increase 35/29 percent, SMP 40,61 percent, SMA 84,08 percent, Diploma 89,20 percent, Sl 86/56 percent and S2 50 percent. In related to improvement of the employees quality, employees handled over did not change the Banjarmasin local government policy in sending the employees to joint the education and training. Banjarmasin local government send the employees according to quota that had been budgeted. But, quantifically, there was increasing in number of employees that sent to formal education as many as 94 percent at SMA level that sent to Diploma level, increasing 54,lO percent at SMA and Diploma that sent to Sl level, and increasing 53/57 percent at Sl level that sent to S2 level. For technical educational training, there was increasing to as many as 34\27 percent and for non formal education training such as course, etc, there was increasing 8/57 percent. In related to the effectivity of employees handled over, from the productivity side, employees that had been handled over did not show the improvement in their work performance. This condition tell us that employees handled over was not effective. From the flexibility side, it show to us that Banjarmasin local government can adapted the change that came from outside its organization in form of employees handled over from state to local region. Adaptation that Banjarmasin local government performed was add or raise the number of instances and increase the number of structural proffesion. According to that fact, effectivity of employees handled over that viewed from flexibility side was effective. Then, from the absence of strain or conflict, this research found that there was undercover strain or conflict such as jealousy of not handled over employees to handled over employees because of compete feelings, shuffle from his job, reducing opportunities in having educational change, etc. Viewed from this absence of strain or conflict side, employees handled over was not effective. With all that facts that found in the field, to Banjarmasin local government was recommended to give more attention to employees productivity and keep aware of the probability undercover conflict increasing among their employees after the employees handled over, because this thing could influence the whole Banjarmasin local government performance.

Kata Kunci : Diklat PNS,Perubahan Struktur Kepegawaian, Employees Handled Ovec 5tructure, Effectiviiy