Studi efektivitas dan efisiensi pengadaan sarana dan prasarana pada instansi pemerintah melalui sistem kerjasama operasi dengan pihak swasta/koperasi studi kasus di lingkungan Pusdiklat pegawai Depdiknas

HIDAYAT, Mohammad Sugeng, Prof.Dr. Mitfah Thoha

2003 | Tesis | Magister Administrasi Publik

Kegiatan pelaksanaan pengadaan sarana dan prasarana, baik dalam wujud barang maupun jasa di lingkungan instansi pemerintah, telah diatur oleh kebijakan yang "mengikat" secara nasional. Kebijakan tersebut tertuang dalam Keppres No. 16 Tahun 1994 dan disempurnakan oleh Keppres No. 18 Tahun 2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah. Pada prinsipnya kebijakan tersebut menyatakan bahwa pengadaan sarana dan prasarana di instansi pemerintah dilakukan dengan sistim pengembangan kerjasa operasi dengan pihak swasta/koperasi. Pihak swasta dipriotitaskan pada usaha kecil dan menengah. Yang kemudian menjadi pokok persoalan adalah, apakah implementasi dari kebijakan tersebut selama ini tercatat efektif dan efisien? Hal ini dipandang sudah patut dipertanyakan, karena berbagai keluhan telah banyak bermunculan, balk yang dilaporkan melalui media masa (baik media cetak maupun elektronik). Antara lain menyatakan bahwa kapasitas dan kualitas sarana dan prasarana instansi pemerintah yang diadakan melalui kerjasama operasi dengan pihak swasta dan/atau koperasi ini, sering tidak memenuhi standar yang telah ditetapkan. Juga banyak dilaporkan bahwa sistim tersebut banyak memunculkan terjadi berbagai macam permainan markup, yang menjadikan tingkat efisiensi dalam pengadaan sarana dan, prasarana menjadi lebih rendah. Mendasarkan pada argumentasi tersebut, penelitian ini akan mengkaji tentang tingkat efektivitas dan efisiensi pengadaan sarana dan prasarana instansi pemerintah yang dilakukan melalui kerjasama operasi dengan pihak swasta dan/atau koperasi tersebut di lingkungan Pusat Pendidikan dan Pelatihan (Pusdiklat) Pegawai Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas). Pokok permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah: (1) Faktor internal dan eksternal apa yang menjadi latarbelakang, (2) Bagaimanakah tingkat efektivitas proses, waktu dan hasil/output dari implementasi kebijakan, (3) Bagaimanakah tingkat efisiensi penggunaan sumberdaya manusia pelaksana (SDM), sumberdaya dana dan sumberdaya sarana dan prasarana dalam rangka implementasi kebijakan; pengembangan kerjasama operasi pengadaan sarana dan prasarana dengan pihak swasta/koperasi di Pusdiklat Pegawai Depdiknas. Untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam penelitian ini, digunakan metode analisis "diskriptif" dengan pendekatan variabel "kualitatif". Berdasarkan hasil penelitian, faktor eksternal pendorong dilakukannya implementasi kebijakan pengadaan sarana dan prasarana melalui kerjasama operasi dengan pihak swasta/koperasi di Pusdikat Pegawai Depdiknas, adalah: (1) Kebijakan yang mengikat atau wajib dilaksanakan, (2) Membantu peluang usaha dan berusaha kepada usaha menengah/kecil dan koperasi, (3) Meningkatkan akses pasar dan penyerapan penggunaan produksi dalam negeri, (4) Menekan tingkat in-efisiensi (kebocoran) yang terjadi dalam mekanisme pengadaan barang dan jasa oleh instansi pemerintah. Sedangkan faktor internal pendorong adalah: (1) Transfer of technologi, (2) Keterbatasan penguasaan teknis, dan (3) Keterbatasan sumberdaya manusia (SDM) pelaksana. Proses kegiatan penetapan Panitia Pengadaan (Panitia Lelang) dan Panitia Penerimaan Sarana dan Prasarana, penawaran pemborongan pengadaan sarana dan prasarana kepada pihak swasta/koperasi, kegiatan pra-kualifikasi pihak swasta/koperasi yang mengajukan penawaran pemborongan, pelelangan pemborongan pengadaan sarana dan prasarana, dan evaluasi pengadaan sarana dan prasarana yang dilakukan di Pusdiklat Pegawai Depdiknas, menyimpang dari ketetapan Keppres No. 16 Tahun 1994 dan Keppres No. 18 Tahun 2000. Ketidak efektifan dalam tahap-tahap proses ini telah melanggar prinsip-prinip yang telah ditetapkan kebijakan, yaitu prinsip; (1) Bersaing, (2) Transparan, (3) Adil atau tidak diskriminatif, dan (4) Bertanggung jawab. Sistem pengadaan sarana dan prasarana di Pusdiklat Pegawai Depdiknas, yang dilakukan melalui kerjasama operasi dengan pihak swasta/koperasi tersebut, cukup efisien dalam penggunaan sumberdaya manusia/tenaga pelaksana. Akan tetapi secara "implisit" atau secara "kasat mata", bentuk-bentuk in-efisiensi tersebut luar-biasa besarnya, dan sangat merugikan keuangan negara. Sumber dari kebocoran uang negara dalam kaitan ini, titik pangkalnya adalah pada kasus "mark-up" harga sarana dan prasarana yang akan diadakan tersebut. Besarnya kebocoran tersebut dapat melebihi angka 30% dari badjet setiap anggaran yang digunakan untuk pengadaan sarana dan prasarana tersebut. Peluang untuk melakukan praktik-praktik mark-up" ini dapat terjadi karena panjangnya struktur birokrasi dalam rangka pengadaan sarana dan prasarana pada instansi pemerintah tersebut. Demikian pula karena kebijakan "sama sekali" tidak memberikan instansi yang bersangkutan ikut serta dalam proses pengadaan sarana dan prasarana tersebut, maka peluang adanya "pemborosan" penggunaan uang negara semakin lebar/tinggi. Sebab, disamping adanya praktik "mark-up" juga harus ditambah dengan "tingkat keuntungan" yang diperoleh oleh pihak rekanan (swasta/koperasi). Kemudian yang terjadi adalah kasus ekonomi biaya tinggi (hight cost economic) dalam rangka pengadaan sarana dan prasarana pada instansi pemerintah ini. Oleh karena itu, agar pengadaan sarana dan prasarana pada instansi pemerintah tidak menunjukkan gejala demikian, maka hendaknya kebijakan tersebut perlu 'ditinjau kembali", atau ada "pembaharuan". Alternatif pembaharuan tersebut satah satunya adalah dengan memberikan peluang kepada instansi pemerintah untuk turut serta berperan dalam proses kegiatan pengadaan (pembelanjaan), khususnya pada sarana dan prasarana yang tingkat teknologi, teknis, dan inovasinya dapat dikuasai oleh SDM di instansi tersebut.

Since had been new policy that are Keppres No. 16 Tahun 1994 and Keppres No. 18 Tahun 2000, the processes of doing newly equipment in government organizations or intuition of government must been joined with private sectors and cooperation's. The private sectors priorities are small holder private sectors. These research covered how the affectivity and efficiency of the implementation of the policy. But the problems now, how had been effective and efficiency that implementation of the policy? Many report on magaizines, news papers and televisions had reported that had not been effective and efficient in implementation this policy. One, quality of the equipment not consistent with standard of technique on the planning. Second, the system activities newly equipment processing had been opportunities markup activities that caused nepotism and collusion activities. These research want studying how affectivities and efficiency implementation of the policy in the Centre of Human Resources Education and Training Minstry of National Education. The problems that will studying in the research are: (1) What are internal and external factors that are caused implementation of the policy, (2) How had been affectivities on the processes, output and time that implementation of the policy, and (3) How had been efficiency on the processes, output and time that implementation of the policy. Output of this research presented the factors external that caused implementation of the policy are: (1) That policy had been must implementation in the government organizations or intuition of government, (2) Helped small holder private sector and cooperation, (3) Upgrade access of market and opportunity of business of small holder private sector and cooperation, and (4) Pressed inefficiency in the activities newly equipment processing. The factors internal that caused implementation of the policy are: (1) Needed transfer of technology, (2) Limited capability skill. of technique, and (3) Limited human resources. So output of this research presented that activities newly equipment processing of tenders and evaluations that is doing by the Team of Tender and the Team of Evaluation in the Centre of Human Resources Education and Training Ministry of National Education have not been competitive, transparent, equates or not discriminative, and readabilities. The activities newly equipment processing so hadn't efficient in implicit account, but that effectives in explicit account. That inefficient in implicit account made lose of the budged of newly equipment until about more than 30% and the case losing more national budgeter. The whole or lose of the budged has from mark up price of equipment, and that are form collusions, corruptions and nepotism activities which are be lose national budgeter more. The money from mark up makes financing of cost of lobbying for process of proposal items of activities newly equipment to Directorate General of Budgeter bureaucration and the bureaucration process another, for financing "tactics" that haven't items in the proposal activates newly equipment, for honor members of Team of Tender and the Team of Evaluation newly equipment processing, and for financing administrations need another that haven't items in the proposal activates newly equipment. The system that is doing newly equipment had been joined with private sectors and cooperation's in the government organizations or intuition of government, like in the Centre of Human Resources Rducation and Training Ministry of National Education, had not been effective and efficient because had been high cost economic that caused collusions activities, corruptions activities, nepotism activities and inefficient in implicit account made lose of the budged of newly equipment until about. more than 30% and the case losing more national budgeter. The implication of the research will suggestions that the system very important to revisions. The alternative policy of that revisions is will gives free authority for doing newly equipment for the government organizations or intuition of government, like Centre of Human Resources Education and Training Ministry of National Education. That free authority are since planning until newly equipment processing and evaluating, or back to implementation policy like before new policy that are Keppres No. 15 Tahun 1994 and Keprres No. 18 Tahun 2000.

Kata Kunci : Diklat Pegawai,Pengadaan Sarana dan Pasarana,Efektivitas, Centre of Human Resources Education and Training Minstry of National Education,