ASPEK SOSIAL EKONOMI DALAM PENGELOLAAN HUTAN RAKYAT SERTIFIKASI FSC DI KOPERASI WANA LESTARI MENOREH (KWLM) KABUPATEN KULON PROGO

SHIBYAN AZIZ, Wiyono, S.Hut., M.Si

2016 | Tugas Akhir | D3 PENGELOLAAN HUTAN SV

Beragam manfaat Hutan Rakyat mendorong masyarakat untuk mengelola secara intensif. Intensifikasi pengelolaan Hutan Rakyat tidak hanya pada aspek teknis kehutanan tetapi juga aspek kelembagaan,salah satunya dengan menerapkan skema sertifikasi FSC. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui kondisi sosial ekonomi, peran para pihak, keuntungan menjual kayu sertifikasi, dan kendala dalam pengeloaan hutan rakyat sertifikasi. Penelitian ini dilakuakan di Koperasi Wana Lestari Menoreh (KWLM) Kabupaten Kulon Progo. Penelitian ini di lakukan dengan cara Wawancara kepada 30 orang petani sertifikasi dan 15orang petani non sertifikasi serta data sekunder yang mendukung bersumber dari dokumen-dokumen KWLM, Dinas Kehutanan, dan BPS. Data tersebut dianalisis menggunakan deskriptif dan kuantitatif untuk mengetahui besar kecilnya kontribusi setiap aspek sosial ekonomi. Hasil penelitian menunjukan bahwa rata-rata luas hutan rakyat 0,70 ha/KK, dan kontribusi hutan rakyat terhadap pendapatan petani sebesar 84,43%. Pihak-pihak yang terkait dalam pengelolaan hutan rakyat bersertifikasi yaitu Dinas Kehutanan, Pemerintah Desa, SCS Global Service, buyer, KWLM, serta kelompok tani dan petani hutan. Manfaat menjual kayu sertifikasi adalah harga kayu lebih tinggi, adanya transparasi harga, dan mendapat 10 bibit dari menebang satu pohon. Kendala Sertifikasi hutan rakyat adalah petani tidak ingin terikat oleh lembaga dan lebih nyaman menjadi petani non sertifikasi

Various benefits of private forest made community to provide people TO manage it intensively. Intencification of community forest management is not just forest technical aspect, but also organization aspect, one of it is to apply FSC sertification scheme. The objective is to determine the condition of social economic, the role of the parties, the benefit of selling certified wood, and the obstacle of certified community forest management. The objective is held at Wana Lestari Menoreh Cooperation, Kulon Progo Regency. The Primary Data is taken from interview session with 30 certified farmers and 15 non-certified farmers and the secondary data is taken from KWLM documents, Forestry Service, and BPS. The data analyzed descriptively and quantitative to determine contribution of every social economy aspect The result showed that the average of community forest areal for every family is 0,70 ha, and community forest contribution for farmer income is 84,43%. Included parties on certififed forestry management is Forestry Service, Village Government, SCS Global Service, buyer, KWLM, and farmer group and farmers. The benefit of selling certified wood are it would be higher price, price transparency, and get 10 seeds from cutting one tree. The problem from certified community forest is farmers didnt want to get bound by the organization and more comofortable to be non certified farmer

Kata Kunci : hutan rakyat, sertifikasi, stakeholder