Kemampuan keuangan daerah Kabupaten Kapuas dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah

SUKARNO, Slamet, Dr. Pratikno

2003 | Tesis | Magister Administrasi Publik

Dalam mgka pelaksanaan otonomi daerah, kemampuan keuangan daerah setempat menjadl salah satu faktor penentu keberhasilan pelaksanaan pembangunan. Untuk itu kontribusi dari PAD (Pendapatan Asli Daerah) menjach menentukan dalam upaya mencapai kernanchian pengelolaan keuangan daerah. Penelitirn ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kemampuan keuangan daerah Kabupaten Kapuas yang dapat dicapai. Kemampuan daerah dalam penelitian ini diukur dari rasio pendapatan asli daerah terhadap total pendapatan daerah, rasio bagi hasil pajak dan bukan pajak terhadap total pendapatan daerah, rasio pendapatan asli daerah terhadap belanja rutm, dan rasio sumbangan dan bantuan terhadap total pendapatan daerah. Metode Penelitian yang digunakan adalah metode penelitian desknpsi kualitatif dengan menganalisis hasil wawancam, data primer maupun data sekunder yang terdapat di Kantor Dispenda Kabupaten Kapuas, Sekretariat Daerah, BPS Daerah, dan data dan Bappeda Kabupaten Kapuas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kontribusi sumbangan dan bantuan masih mendominasi dalam total pendapatan daerah dimana secara rata-rata memberikan kontribusi sebesar 82% terhadap total pendapatan daerah. Pada sist belanja rutin, belanja pegawai menunjukkan proporsi rata-rata terbesar yaitu 77,03% Sektor dengan alokasi terbesar dalam belanja pembangunan adalah sektor transportasi sebesar 39,46%. Pertumbuhan rata-rata tertinggi dalam belanja pembangunan dicapai oleh sektor perdagangan, keuangan, dan koperasi yai tu sebesar 1.292,74%. Derajat Otonomi Fiskal Kabupaten Kapuas dilihat dari rasio pendapatan asli daerah terhadap total pendapatan daerah dalam APBD menunjukkan tingkat yang sangat kurang yaitu sebesar 3,22%. Derajat Otonomi Fiskal Kabupaten Kapuas dilihat dari rasio bagi hasil pajak dan bukan pajak (BHPBP) terhadap total pendapatan daerah dalam APBD menunjukkan juga tingkat yang belum optimal yaitu sebesar 12,90 %. Derajat Otonomi Fiskal Kabupaten Kapuas dilihat dari kemampuan pendapatan asli daerah terhadap dalam membiayai pengeluaran rutin dalam APBD berada dalam kategori sangat kurang 5,46%. Derajat Otonomi Fiskal Kabupaten Kapuas dilihat dari tingkat ketergantungan daerah terhadap pusat yang dicerminkan pada rasio sumbangan dan bantuan dari pemerintah pusat terhadap total penerimaan daerah dalam APBD menunjukkan nilai yang sangat tinggi yaitu rata-rata sebesar 82%. Realisasi pajak dan retribusi daerah tidak pernah mencapai target dan kemampuan manalerial menunjukkan koordinasi antar bidang dan seksi serta faktor kepemimpigan yang penting. Kepuasan wajib pajak cukup tinggi. Kesemuanya memberikan pengaruh terhadap derajat otonomi fiskal. Rekomendasi dart hasil penelitian ini adalah peningkatan PAD (Pajak As11 Daerah) perlu dilakukan melalui intensihi dan ekstensifikasi pajak secara proporsional, peningkatan potensi daerah melalui investasi sektor swasta, peningkatan kemampuan organisasi Kantor Dispenda, dan perbaikan kemampuan aparatur pemerintah daerah yang berkaitan dengan upaya pemungutan pajak dan retribusi daerah

In implementation of autonomy, it need the capacity of local government to manage the financing that comes from the local tax and retribution. The application of desentralization field and authonomy make the consequently to have the authonomy of financing source to run the regional government development. The regional financial capacity was measured using ratio of local original income to total income, ratio of tax and non-tax share to total income, ratio of local original income to routine expenditure, and ratio of grant and subsidy to total income, This research uses the descriptive qualitative methode by analyzing the depth interview, elaboration primer and secondary data that available and comes from Dispenda, Sekda, BPS and Bappeda Kapuas Regency. The result of research finds that the contribution of grant and subsidy was still dominated the total income as it contributed to 82%. In routine expenditure, officialexpenditure showed the highest proportion as 77.03%. Sector in the biggest allocation of development expenditure was transportation sector as 39.46%. The highest growth in development expenditure was achieved by trading, financial and cooperative sector as 1292.74%. Ratio of regional original income to total income showed bad condition as 3.22%. Ratio of tax and non tax share to total income showed bad condition as 12,90%. Ratio of regional original income to routine*expenditure was bad categori as 5.46%. The dependency level according to ratio of grant and subsidy to total income was in high dependency as 82%. Realization of regional tax and retribution never achieved its targets and the managerial capability showed a coordination amongst area and sections and the leadership became important. The tax payer’s satisfaction is enough. All of this has contribution to fiscal autonomy degree. Recommendation could be submitted are increasing the income tax through the intensively and extensively strategy in the propotional policy, increasing the potential of local economy by inviting the private sector to make the investment, increasing the performance of organization, and reenggenering the the skill of beureaucrats to do the task of collecting the tax and restribution in this region.

Kata Kunci : Otonomi Daerah,Keuangan Daerah