Kinerja Badan Pemberdayaan Masyarakat Propinsi Jawa timur sebagai merjer dari Kantor Pembangunan masyarakat desa dan Biro Pemberdayaan Perempuan

SRIYONO, Dr. Agus Dwiyanto

2003 | Tesis | Magister Administrasi Publik

Tujuan penelitian memberikan deskripsi atau gambaran yang mendalam berkaitan dengan adanya Penggabungan/merjer Biro Pemberdayaan Perempuan dan Kantor Pembangunan Masyarakat Desa ke organisasi Bapemas Propinsi Jawa Timur,selanjutnya penelitian ini juga akan mendeskripsikan dan menganalisis hal sebagai berikut: bentuk dan perubahan struktur organisasi, tugas pokok, fungsi, visi dan misi organisasi dan kinerja organisasi. Penelitian ini termasuk jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif yang lebih menekankan pada pengungkapan makna dan proses dari berbagai faktor yang berhubungan dengan perubahan struktur organisasi birokrasi se rta hambatannya, khususnya dilingkung Bapemas Propinsi Jawa Timur.Pada tesis ini akan mencoba menjawab permasalahan Bagaimana proses perubahan struktur organisasi Bapemas Jatim? Bagaimana kinerja oganisasi Bapemas setelah terjadinya merjer? Variabel yang digunakan dalam penelitian ini merupakan variabel Kinerja Organisasi Bapemas dilihat dari efektifitas, efisiensi dan ekonomis. Dampak adanya perubahan struktur organisasi pertama bentuk struktur organisasi, tugas pokok, fungsi, visi dan misi organisasi. Bentuk struktur organisasi sebelum berubah merupakan struktur yang gemuk atau besar, sehingga struktur yang baru sekarang betul-betul sangat ramping, hal ini dapat dilihat dari jumlah orang yang menduduki jabatan dari jumlah 45 orang, sekarang tinggal 23 orang, selain itu jumlah proyek dari 23 proyek sekarang tinggal 5 proyek, sehingga berdampak terhadap biaya anggaran jabatan struktural maupun fungsional. Dibidang koordinasi sangat mudah untuk dikordinasikan karena PMD dan Biro PP mempuntai tugas pokok dan fungsi yang berbeda tetapi sasaran sama , dengan adanya penggabungan maka koordinasi dapat dilaksanakan dan saling terkait antara bidang-bidang yang ada di Bapemas. Kinerja organisasi organisasi lebih meningkat dengan alasan bahwa yang semula keberadaan PMD akan dilikwidasi oleh Dewan. Dengan tidak jadinya dilikwidasi maka semua staf yang ada di Bapemas mulai menunjukan kedisiplinannya, selain itu seluruh pejabat yang saling berlumba untuk meningkatkan kinerjanya karena takut kena mutasi atau justru non job. Kesimpulan: dengan adanya pengabungan dua instansi yaitu Biro PP dan Kantor PMD tersebut dengan tugas pokok, fungsi, visi dan misi yang berbeda tetapi pada kenyataan dapat berjalan dengan baik dan tidak ada yang dominan. Program pemberdayaan masyarakat dan pemberdayaan perempuan tidak dapat dipisahpisahkan karena pemberdayaan perempuan merupakan bagian dari pada pemberdayaan masyarakat. Dalam pelaksanaan kegiatan dengan adanya merjer tersebut justru program pemberdayaan lebih meningkat, hal ini disebabkan semua Bidang yang ada di Bapemas ikut berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan perempuan. Selain itu koordinasi antara bidang-bidang yang ada di Bapemas dapat berjan dengan baik, sehingga program yang menyangkut pemberdayaan perempuan dapat dikaitkan dengan program yang lain. Rekomendasi: Pertama, visi dan misi yang telah ditetapkan oleh organisasi Bapemas perlu adanya sosialisasi kepada seluruh jajaran Bapemas dan masyarakat, sehingga program yang akan direncanakan selalu menggacu pada misi dan visi tersebut, selain itu masyarakat yang akan menggusulkan kegitanya sudah tahu visi dan misinya Bapemas, sehingga akan memudahkan dalam pembuatan rencana program kegiatan.Kedua, untuk meningkatkan kinerja organisasi maka diperlukan meningkatkan kualitas sumber daya manusia, dengan melalui pendidikan formal maupun non formal, dengan memiliki pengetahuan dan ketrampilan yang lebih tinggi pada akhirnya dapat meningkatkan kinerja organisasi.Ketiga, untuk menangulangi adanya konplik maka diperlukan komitmen bersana pimpinan yang ada di Bapemas, karena keberadaan Bapemas selalu diawasi, dimonitoring, dan kontrol oleh Dewan, sehingga perlu peningkatan kinerja, agar keexsisannya Bapemas lebih nampak dihadapan anggota Dewan dan Gubernur.

The objective of this study is to provide a deepened description regarding the fusion of Women Empowerment Bureau (Biro PP) and Rural Community Development Office (PMD) into Bapemas (Society Empowerment Committee) of East Java Province, furthermore this study will also describe and analyze the following subjects: organizational structure formation and changes, the main duties, functions, vision, and mission of the organization, and organization performance. This research constitute descriptive research that using qualitative approach and more likely to emphasize on sense revealing and process of various factors related to the changes of bureaucracy organizational structure along with its barriers, particularly within the Bapemas in East Java Province. In this thesis, the author attempts to provide solution of the problem on How the transformation process of The Bapemas Jatim organizational structure? How is Bapemas performance after merging? The variables used in this study constitute Bapemas organization performance observed from its effectiveness, efficiency and economically. Implications of the existing organizational structure changes firstly are formation of organizational structure, main duties, functions, vision, and mission of the organization. The previous organizational structure before changing was a large structure with a few main duties and functions, while the current structure is virtually slim, it can be considered from the amount of people who occupy the position, that are reduced from 45 to 23 by now. Besides that, the amount of projects reduce from 23 to 5, therefore it has effects to the budget cost of structural and functional positions. In the coordination sector, it can be easily coordinated since the PMD and PP Bureau are having several different main duties and functions but remain having the same goals. By the implementation of fusion so coordination can be conducted and connected among departments in Bapemas. Organization performance improved by the reason that initially, the existence of PMD would be liquidated by parliament. By the cancellation of liquidation, all staff in Bapemas starts to show their discipline, as well as the officials mutually compete to improve their performances for they afraid of mutations or even become jobless. Conclusion: By the fusion of PP Bureau and PMD Office that different from their main duties, functions, vision, and mission, in fact it works quite well without the emergence of domination. The community and women empowerment programs can not be separated because women empowerment is a part of community empowerment. In activities implementation, by the realization of the fusion, the empowerment program more improved instead, because all departments in Bapemas participate in women empowerment activities. Beside that, the coordination among departments in Bapemas performs well, so the program related to women empowerment can be connected to other programs. Recommendations: Firstly, visions and missions determine by Bapemas need to be socialized to whole lines of Bapemas and society, so the program would be planned is always refer to those visions and missions, beside the public that propose activities has already known visions and missions of Bapemas, so the making of activity program plan would be easier. Secondly, in order to improve the organization performance, it requires human resources quality improvement, through formal and non-formal educations. By having higher knowledge and skills, eventually it would improve organization performance. And thirdly, to overcome conflicts, the commitment of Bapemas officials is required. Because the existence of Bapemas would always be supervised, monitored, and controlled by Parliament, it requires performance improvement, so that the existence of Bapemas would more apparent toward parliamentarians and the Governor.

Kata Kunci : Kinerja Badan Pemberdayaan Masyarakat