Laporkan Masalah

PENGAMBILALIHAN KEWENANGAN PENGELOLAAN TPA PIYUNGAN DARI KARTAMANTUL OLEH PEMERINTAH PROVINSI DIY

LAILY FADLLIYAH, Dra. Ambar Teguh Sulistiyani, M.Si

2016 | Skripsi | S1 ILMU ADMINISTRASI NEGARA (MANAJEMEN DAN KEBIJAKAN PUBLIK)

Pengelolaan sampah TPA Piyungan merupakan salah satu sektor strategis yang dikelola oleh Kartamantul. Setelah kurang lebih 14 tahun TPA Piyungan dikelola oleh Kartamantul, kewenangan pengelolaan TPA Piyungan diambilalih oleh Pemerintah Provinsi DIY sejak tanggal 1 Januari 2015. Penelitian mengenai pengambilalihan pengelolaan TPA Piyungan dirasa menarik untuk dilakukan karena, pertama bahwa lingkup pelayanan TPA yang sangat luas menunjukkan bahwa pengelolaan TPA Piyungan merupakan urusan yang sangat strategis. Kedua, capaian kerjasama Kartamantul yang sering disebut sebagai best practice mendeskripsikan bahwa kerjasama antar daerah tersebut selama ini berjalan dengan baik, gagasan tersebut kemudian menjadi rancu karena adanya pengambilalihan pengelolaan TPA Piyungan oleh DIY. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui argumentasi pengambilalihan kewenangan pengelolaan TPA Piyungan dari Kartamantul oleh Pemerintah Provinsi DIY. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif untuk memperoleh kedalaman data. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, studi pustaka,dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengambilalihan kewenangan pengelolaan TPA Piyungan dari Kartamantul oleh Pemerintah Provinsi DIY merupakan sebuah upaya perbaikan terhadap pengelolaan TPA Piyungan yang selama ini belum maksimal. Pengambilalihan kewenangan pengelolaan TPA Piyungan disebabkan oleh tiga faktor. Pertama, adanya perubahan peraturan perundang-undangan mengenai teknis pengelolaan TPA Piyungan mewajibkan TPA Piyungan dioperasikan dengan metode sanitary landfill. Kedua, lemahnya kapasitas Kartamantul dalam mengelola TPA Piyungan dengan metode sanitary landfill, baik dalam hal ketersediaan sarana dan prasarana maupun pembiayaan operasional dan pemeliharaan TPA Piyungan. Ketiga, adanya misi Pemerintah Provinsi DIY untuk mengelola TPA Piyungan yang lebih baik.

TPA Piyungan solid waste management was one of strategic sector which was managed by Kartamantul. After 14 years managed by Kartamantul, TPA Piyungan management authority was expropriated by DIY Provincial Government since 1st January 2015. The research about TPA Piyungan management authority expropriation is significant because, first the wide service area coverage of TPA Piyungan indicated that TPA Piyungan is a very strategic affairs. Second, Kartamantul achievement as one of the best practice in inter-local cooperation described that the Kartamantul inter-local cooperation was running well. The notion about Kartamantul as one of the best practice in inter-local cooperation become distracted because of the DIY Provincial Government expropriation authority over TPA Piyungan management. This research aims to determine argumentations of DIY Provincial Government expropriation of Kartamantul authority over TPA Piyungan management. The method is qualitative, which is intended to obtain depth data. Data collected through interviews, literature review, and observation. The results showed that DIY Provincial Government expropriation of Kartamantul authority over TPA Piyungan management was an improvement effort against the poor management of TPA Piyungan. The expropriation authority over TPA Piyungan was caused by three factors. First, changes in TPA Piyungan technical management legislation, which is required TPA Piyungan to be operated by using sanitary landfill method. Second, the poor capacity of Kartamantul in operating TPA Piyungan by using sanitary landfill, especially in operational and maintenance financing and providing infrastructure and facilities in TPA Piyungan. Third, DIY Provincial Government's mission to actualize the better TPA Piyungan management.

Kata Kunci : TPA Piyungan, Kartamantul, Pengambilalihan Kewenangan, Pengelolaan Sampah

  1. S1-2016-335656-abstract.pdf  
  2. S1-2016-335656-bibliography.pdf  
  3. S1-2016-335656-tableofcontent.pdf  
  4. S1-2016-335656-title.pdf