Implementasi kebijakan penyelenggaraan pendaftaran dan pencatatan penduduk Kota Depok

BADDU, Rusly, Dr. Yeremias T. Keban

2003 | Tesis | Magister Administrasi Publik

Penyelenggaraan pendaftaran dan pencatatan penduduk di Kota Depok, dimaksudkan untuk memperoleh gambaran menyeluruh terhadap komponen pertumbuhan penduduk. Kebijakan tersebut diharapkan agar setiap penduduk dalam aktifitasnya dapat dijadikan tolok ukur dalam proses pembangunan kependudukan pada masa sekarang dan akan datang. Disamping itu pendaftaran dan pencatatan penduduk juga untuk mengetahui pertumbuhan penduduk secara alami, urbanisasi dan akibat adanya perluasan wilayah.. Pertumbuhan penduduk Kota Depok 5-6% pertahun, selain tersebut diatas, juga diperuntukan sebagai daerah penyangga kependudukan DKI-Jakarta dan BOTABEK. Sebagai kajian dalam tesis ini adalah bagaimana proses implementasi kebijakan penyelenggaraan pendaftaran dan pencatatan penduduk dan faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan tersebut. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pelaksanaan kebijakan tersebut belum berjalan sesuai harapan semua pihak, yang ditandai dengan pendaftaran dan pencatatan penduduk belum menjangkau pada tingkat akan kebutuhan penduduk. baik berdasarkan asas domisili, hak dan kewajiban maupun sebagai subyek hukum. Kondisi sebagaimana tergambar di atas dipengaruhi faktor Komunikasi dalam pelaksanaan implementasi kebijakan itu sendiri terhadap penduduk masih sebagai proses Administrasi Kependudukan, Struktur Organisasi yang mendukung kebijakan tersebut belum sepenuhnya berjalan sesuai peranannya, terutama Dinas Kependudukan, Kantor Kecamatan dan Kelurahan sebagai ujung tombak pelaksanaan kebijakan, Disposisi atau sikap pejabat dan staf serta penduduk itu sendiri masih dipengaruhi oleh sikap birokrasi dan kewenangan dalam organisasi yang berbeda serta sumber daya sebagai pendukung utama kebijakan baik jumlah dan kualitas baik pada Dinas Kependudukan, Kecamatan dan Kelurahan masih belum optimal dalam pelayanan kependudukan. Dengan kondisi tersebut, penulis merekomendasikan beberapa hal didalam pelaksanaan implementasi kebijakan penyelenggaraan pendaftaran dan pencatatan penduduk yaitu: aspek hukum, sosial budaya, aksesibilitas, data/informasi dan aspek sosial. Agar rekomendasi tersebut dilaksanakan dengan baik, diperlukan dukungan komunikasi, struktur organisasi, disposisi dan sumber daya manusia aparatur dalam penyelenggaraan pendaftaran dan pencatatan penduduk di Kota Depok

The implementations of inhabitant registration at Depok city are meant to be having an entire image toward the inhabitant growth component. That policy expectant is for each inhabitant activity can be made as a measuring rod in the inhabitant development process at present and future time. Beside that the registration and recording are for knowing the inhabitant growth in natural way, urbanization as the implication of the expanding area. The inhabitant growth of Depok City are 5 % – 6 % yearly, beside the matter that was mentioned above also to be as inhabitant support area of DKI Jakarta and JABOTABEK. This thesis recite are how the implementation process have the inhabitant registration and recording policy and the influence factors of that policy implementation. Based on the research are shown that the process of that implementation run are not appropriate with what all party expectant, which marked with the inhabitant registration and recording are not yet reach on the level of the inhabitant needs, either based on domicile base, right and obligation even as the law subject. The condition as well drawn above are influenced by communication in the policy implementation it self toward the inhabitant still as an inhabitant Administration process, Organization Structure which support that policy are not fully run as the role, especially Demography Agency, office of sub district head and political district as the front edge of the policy implementation, disposition or the official attitude and staff along with the inhabitant it self are still influenced by the attitude of birocration and competency in the organization which different also the resources as main supporting in the policy as well the sum and quality in the demography agency, office of sub district head and political district still not optimize on the demography service. With that condition, the writer recommending several matter in the policy implementation of the inhabitant registering and recording which is: law aspect, social culture, accessibility, data/information and social aspect. In order that recommendation is implement well it need a communication support, organization structure, disposition and human resources of apparatus in the implementation of inhabitant registering and recording at Depok City

Kata Kunci : Kebijakan Pemerintah Daerah Tk II,Pendaftaran dan Pencatatan Penduduk