Dinamika Konflik dalam Implementasi Kebijakan Pertambangan Pasir di Kabupaten Magelang (studi kasus: Konflik Penambang Pasir Tradisional “Punokawan” dengan Penambang Pasir Modern)

BRILLIAN JALU S, Dr. Subando Agus Margono

2016 | Skripsi | S1 ILMU ADMINISTRASI NEGARA (MANAJEMEN DAN KEBIJAKAN PUBLIK)

Konflik pertambangan pasir di Kabupaten Magelang sudah terjadi pada masa pemerintahan orde baru. Konflik pertambangan pasir di Kabupaten Magelang terserbut terkait dengan perebutan sumber daya alam pasir di Merapi antara penambang manual (tradisional) dengan penambang alat berat (modern). Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah untuk menyelesaikan konflik yang terjadi. Salah satu upaya yang ditempuh pemerintah adalah dengan mengeluarkan Peraturan Bupati No 1 Tahun 2011 Tentang Pengusahaan Bahan Galian Akibat Letusan Gunung Merapi. Akan tetapi setelah terbitnya peraturan bupati tersebut pertambangan dengan alat berat masih berlangsung dan konflik masih terjadi. Berdasarkan permasalahan diatas, tujuan dari penelitian ini adalah (1) mendiskripsikan dinamika konflik yang terjadi di penambangan pasir merapi pasca dikeluarkannya kebijakan Peraturan Bupati (perbup) no 1 tahun 2011 Magelang. Dan (2) Mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya konflik dalam kebijakan pertambangan pasir di Kabupaten Magelang. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan kajian studi kasus. Ada dua jenis data yang digunakan, yaitu data primer dan skunder yang didapat dari hasil wawancara mendalam, observasi dan dokumen-dokumen terkait konflik pertambangan pasir di Kabupaten Magelang. Hasil penelitian menunjukan bahwa, konflik pertambangan pasir di Kabupaten Magelang masih terjadi dan semakin kompleks. Adapun faktor-faktor yang menyebabkan konflik tersebut masih terjadi antara lain (1) Implementasi kebijakan pertambangan oleh Pemkab Magelang; (2) Peraturan kebijakan Pemerintah; (3) lemahnya penegakan hukum; dan (4) kecurigaan praktik oknum tidak bertanggung jawab. Kemudian saran dari peniti yakni (1) peningkatan koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah kabupaten Magelang terkait peraturan kebijakan pertambang; (2) Meningkatkan pelayanan publik khususnya dalam pemberian Surat Izin Pertambangan; (3) penguatan dalam penegakan hukum.

Sand mining conflicts in Magelang District has occurred during the reign of the New Order. The sand mining conflicts in Magelang District related to the seizure of natural resources at Merapi sand between the manual miners (traditional) and the machine miners (modern). Various attempts have been made by the government to resolve the conflict. One of the efforts taken by the government is to issue a Decree No.1 of 2011 on Concession Minerals Due To the Eruption of Mount Merapi. Meanwhile, after the publication of the regent regulation, the mining with heavy equipment is still in progress and the conflict is still going on. Based on the above issues, the purposes of this study were (1) Describing the dynamics of conflict of sand mining after the issued policy of Decree No. 1 of 2011 Magelang and, (2) Determining the factors that cause conflicts in the sand mining policy in Magelang District. This study uses a qualitative method using case study. There are two types of data used, namely primary and secondary data obtained from the in-depth interviews, observation and documents related to sand mining conflicts in Magelang District. The results showed that sand mining conflicts in Magelang District is still going on and increasingly to be more complex. The factors that led the conflict are, (1) The implementation of mining policy by Magelang regency; (2) The regulation of the government policy; (3) The lack of law enforcement; and (4) The suspicion practice of irresponsible people. Then the suggestions by the researcher are (1) Enhancing coordination between the central government and local government of Magelang District related to the mining policy rule; (2) Improving public services particularly in the provision of the Mining Permit; (3) Strengthening the rule of law.

Kata Kunci : Perebutan Sumber Daya Alam, Dinamika konflik, Pemetaan konflik