Evaluasi pengembangan organisasi Sekretariat DPRD Kabupaten Tanggamus

ARIFIN, Mohammad, Prof.Dr. Miftah Thoha

2003 | Tesis | Magister Administrasi Publik

Dalam rangka kelancaran penyelenggaraan Otonomi Daerah, maka kini DPRD bukan lagi menjadi bagian dari Pemerintah Daerah melainkan berkedudukan sejajar dan menjadi mitra dari Pemerintah Daerah. Untuk mendukung pelaksanaan,tugas-tugas anggota dewan tersebut, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Tanggamus melakukan pengembangan Organisasi Sekretariat DPRD Kabupaten Tanggamus. Melalui tesis ini, peneliti mencoba mengevaluasi apakah Pengembangan Organisasi yang diterapkan pada Organisasi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanggamus, membuat organisasi tersebut menjadi lebih baik atau tidak. Hasil dari evaluasi ini akan digunakan untuk memberikan masukan/input bagi organisasi Sekretariat DPRD Kabupaten Tanggamus dalam rangka perbaikan organisasinya. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian survey. Untuk analisa data, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif yang didukung dengan analisis kuantitatif sederhana. Hal ini dilakukan untuk meminimkan pengaruh subyektivitas peneliti. Dalam mengevaluasi Pengembangan Organisasi Sekretariat DPRD Kabupaten Tanggamus, digunakan Variabel Tunggal (Mono Variable) yaitu Pengembangan Organisasi. Evaluasi Pengembangan Organisasi ini dilihat dari; tujuan, struktur, tata hubungan, penghargaan, kepemimpinan dan mekanisme kerja. Hasil evaluasi terhadap Pengembangan Organisasi Sekretariat DPRD Kabupaten Tanggamus, mengungkapkan bahwa dari hasil evaluasi terdapat 2 faktor yang nilainya relatif kecil jika dibandingkan dengan faktor yang lainnya. Kedua faktor tersebut adalah faktor struktur dan penghargaan/reward. Pembagian tugas yang telah diatur didalam struktur, dalam pelaksanaannya terkadang terjadi tumpang tindih atau overlapping. Sedangkan hal yang berkaitan dengan penghargaan/reward mengungkapkan bahwa gaji, insentif dan kompensasi yang diterima pegawai dari organisasi, belum mampu memberikan tingkat kesejahteraan yang memadai. Dengan demikian, maka kedua faktor ini perlu mendapat perhatian dari pimpinan organisasi. Agar Pengembangan Organisasi dapat membuat organisasi Sekretariat DPRD Kabupaten Tanggamus menjadi lebih baik secara optimal, maka setidaknya dilakukan penataan kembali struktur organisasi. Penataan yang perlu dilakukan adalah merubah struktur dan tata kerja organisasi Sekretariat DPRD Kabupaten Tanggamus yang saat ini terdiri dari 1 Sekretarias Dewan, 2 Bagian, 7 Sub Bagian, dirubah menjadi 1 Sekretarias Dewan, 3 Bagian dan 6 Sub Bagian. 3 Bagian yang dimaksud adalah Bagian Umum, Bagian Persidangan dan Bagian Keuangan. Jadi mengingat volume pekerjaannya yang cukup banyak, maka untuk keuangan sebaiknya dijadikan bagian tersendiri (tidak berada dibawah Bagian Umum). Untuk Sub Bagian, dari 7 Sub Bagian yang ada, dapat dikurangi menjadi 6 Subbag saja. Sub Bagian yang dimaksud adalah; Subbag Tata Usaha dan Subbag Perlengkapan/Rumah Tangga (berada dibawah Bagian Umum), Subbag Rapat dan Risalah serta Subbag Per-UU-an dan Perpustakaan (berada dibawah Bagian Persidangan), Subbag Perjalanan Dinas dan Subbag Keuangan (berada dibawah Bagian Keuangan). Apabila dilihat dari tugas Sub Bagian Protokol, maka setelah subbag tersebut dihilangkan, fungsinya dapat dilakukan oleh Sub Bagian TU. Jadi Sub Bagian Protokolnya dihilangkan namun fungsinya tetap berjalan.

In order to attain a smooth-running implementation of Regional Autonomy, nowadays the Regional Legislative Assembly (DPRD) is no longer to be only a part of Regional Government but holding an equal position and becomes a partner of the Regional Government. In supporting members of the assembly to carry out their duties, the Regional Government of Tanggamus District is performing the development of Legislative Assembly Secretariat Organization of Tanggamus District. By the thesis, author would evaluate whether or not the Organizational Development applied to the Legislative Assembly Secretariat Organization of Tanggamus District improving the organization. Results of this study will be used to provide inputs for the Legislative Assembly Secretariat Organization of Tanggamus District in their organizational improvement. The study is using the positivistic approximation with sort research of survey. For data analysis, the author used qualitative approach supported by the simple quantitative analysis. The analysis was carrying out in order to minimize author's subjectivity. In evaluating the Legislative Assembly Secretariat Organization of Tanggamus District, the study was using a Mono Variable, i.e., Organizational Improvement. The evaluation on the organizational improvement is observed from its objectives, structure, relationship arrangement, rewarding, leadership, and working mechanisms. The evaluation results of the Legislative Assembly Secretariat Organization Development in Tanggamus District reveals that there were 2 factors found from the evaluation, which their values were relative small as compared to other factors. The two factors are structure and reward factors. The job distributions that have been arranged within the structure were in fact occasionally overlapped one another. Whereas in such case related to the reward indicates that wages, incentives, and compensations accepted by employees from the organization are yet to offer them an adequate degree of prosperity. Therefore, the organization leader has to give a more intensive attention on both factors. The rearrangement required is to change the current structure and management of the Legislative Assembly Secretariat Organization of Tenggamus District, which recently consists of 1 Secretary of Assembly, 2 Divisions, and 7 Sub-divisions to be 1 Secretary of Assembly, 3 Divisions, and 6 Sub-divisions. The 3 divisions mentioned above are Public Division, Court Division, and Finance Division. Thus, according to the large volume of tasks, the finance division should be separated into an independent division (not under the Public Division). While the Sub-divisions are reduced from 7 to only 6 Sub-divisions. The mentioned Sub-divisions are Administration and Equipment/Household Sub-divisions (under the Public Division), Meeting and Treatise Sub-divisions and Legislation and Library Sub-divisions (under the Court Division), Official Travel and Finance Sub-divisions (under the Finance Divisions). Considering the Protocol Sub-divisions tasks, then after the rearrangement, the Administration Sub-division fulfills its functions. That is the Sub-division of Protocol abolished but its function remains.

Kata Kunci : DPRD,Sekretariat,Pengembangan Organisasi, Regional Autonomy, Organizational Development,