Efektivitas Pemerintah Kabupaten Purbalingga dalam Pembentukan Pengelola Corporate Social Responsibility

RINTA MEILANI, Dr. Samodra Wibawa

2016 | Skripsi | S1 ILMU ADMINISTRASI NEGARA (MANAJEMEN DAN KEBIJAKAN PUBLIK)

INTISARI Pemerintah di berbagai belahan dunia mulai menunjukkan kepentingannya di bidang CSR. Perusahaan adalah aktor potensial yang dapat berkontribusi dalam pembangunan. Pemerintah daerah kabupaten Purbalingga secara resmi mengesahkan Perda Nomor 28 Tahun 2012 tentang Tanggungjawab Sosial Perusahaan. Salah satu poin penting dalam perda tersebut adalah diamanatkannya pembentukan pengelola TSP selambat-lambatnya satu tahun sejak perda tersebut disahkan. Organisasi tersebut berisi pihak-pihak yang dianggap sebagai stakeholder perusahaan. Namun, peran pemerintah kabupaten Purbalingga belum cukup efektif karena organisasi pengelola CSR/TSP belum terbentuk. Sehingga penelitian ini bertujuan untuk mengetahui alasan ketidakefektivan peran pemerintah dalam pembentukan pengelola CSR. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan melakukan indepth interview ke beberapa informan yang terlibat dalam kebijakan dan analisis data sekunder. Ada tiga faktor yang membuat peran pemerintah belum efektif, yaitu kualitas isi kebijakan, keberadaan peraturan dan kepatuhan dari target group. Ketiga faktor tersebut saling berkaitan satu sama lain, kualitas isi kebijakan menentukan persepsi dan kepatuhan target group. Dalam konteks perda ini, terdapat pertentangan dari pihak target group. Selain itu, pemerintah juga cenderung menunda pembuatan aturan untuk mengimplementasikan kebijakan ini.

ABSTRACT Government arround the world started increasingly proactive in CSR issues. Business society is potential actors that could contribute in development agenda. Local Goverment of Purbalingga Regency officially released Local Government Regulation Number 28 on Corporate Social Responsibility. Purbalingga����¯�¿�½������¢������¯������¿������½������¯������¿������½s CSR Policy mandating the establishment of CSR organization at least a year after the regulation had been legalized. This organization involving a number of stakeholders. Unfortunately, the CSR organization is not established yet, so the role of government is not effective. This research is using qualitative approach, and the data was collected from indepth interview with several people who related to the policy and document analysis. There are several factors that affected ineffectiveness of local government role. First, the quality of policy content, second, the existing of regent regulation to implement policy adn obedience of target group. Those three factors are related each other. Quality of policy content determine target group perception regarding to the policy. The government also tends to postpone the agenda of implementation rule making.

Kata Kunci : Corporate Social Responsibility, stakeholder, government role, Purbalingga