Tinjauan Yuridis Penguasaan Tanah Pertanian bagi Petani Menurut Undang-Undang No.56 Tahun 1960 dan Undang-Undang No. 19 Tahun 2013

AZHARI RAMDHANI, Dr. Jur., Any Andjarwati, S.H., M.Jur.

2016 | Skripsi | S1 ILMU HUKUM

Disharmonisasi peraturan di bidang agraria menjadi permasalahan pokok pengelolaan agraria di Indonesia. Meninjau yuridis pengaturan penguasaan tanah pertanian bagi petani menjadi penting untuk mengidentifikasi disharmonisasi yang terjadi dalam pengaturan penguasaan tanah pertanian. Penguasaan tanah pertanian diatur dalam dua undang-undang yaitu UU No. 56 Prp Tahun 1960 (UU Landreform) dan UU No. 19 Tahun 2013 (UU Perlintan). Penulisan hukum ini mengkaji kedua undang-undang tersebut dari aspek objek, subjek dan larangan dalam penguasaan tanah pertanian bagi petani. Penguasaan tanah pertanian bagi petani pada UU Landreform mengamanatkan kepemilikan tanah pertanian oleh petani sedangkan pada UU Perlintan pengaturan penguasaan tanah pertanian bagi petani menderogasi kepemilikan menjadi izin. Ketidaksesuaian pengaturan tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum dalam penguasaan tanah pertanian bagi petani.

Disharmony in regulation in the field of agrarian has been one of the primary problem in Indonesia. Judicial review on land tenure regulation for farmers be essential to identify disharmony occurring in the regulation. Land tenure for farmer were regulated in two regulation which is Act No. 56 Prp Tahun 1960 (Landreform Act) and Act No.19 Tahun 2013 (Perlintan Act). This legal study examine in the aspect of object, subject and ban of land tenure for farmer. Land tenure in Landreform Act mandate the ownership of agriculture land for farmer while in Perlintan Act regulate land tenure for farmer derogate ownership to permission. This disharmony in regulation causes uncertainty of law in land tenure for farmer.

Kata Kunci : Penguasaan tanah pertanian, Petani, Kepastian Hukum, Landreform