Analisis proses pemilihan Gubernur Propinsi Maluku Utara

ABDURRAHMAN, Ahmad Yani, Dr. Riswandha Imawan

2003 | Tesis | Magister Administrasi Publik

Deformasi di Indonesia telah mengalami perkembangan cukup signifikan pasca runtuhnya rezim Orde Baru. Diawali dengan reformasi UU dibidang politik, pemerintah juga melaksanakan reformasi dibidang pemerintahan dengan mengeluarkan UU Nomor: 22 tahun 1999 tenang pemerintahn Daerah. UU ini telah merubah wajah politik pemerintahan dari sentralisitis menjadi desentralisitis dengan memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Memberi akses terhadap proses demokratisasi di daerah melalui penguatan peran dan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan politik melalui optimalisasi fungsi DPRD sebagai mitra pemerintah daerah, lembaga legislatif untuk memainkan perannya menciptakan mekanisme checks and balances.Dengan peran demikian DPRD tidak saja melaksanakan tugas, controling, budgeting maupun legislation tetapi juga melaksanakan rekruitmen politik sehingga dapat melahirkan pemimpin politik di daerah (Gubernur, Bupati dan Walikota) yang aspiratif dan akomodatif. Penelitian ini mencoba mendeskripsikan proses pemilihan Gubernur Propin Maluku Utara pada tanggal 5 Juli 2001 dalam kerangka pelaksanaan Otonomi Daerah berdasarkan UU Nomor 22 tahun 1999 maupun PP Nomor: 151 Tahun 2000 tentang Tatacara Pemilihan, Pengesahan dan Pemberhentian Kepala Daerah. Sehingga melalui penelitian ini akan dapat diketahui faktor-faktor yang menjadi hambatan dalam proses pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Propinsi Maluku Utara termasuk pula mengetahui sikap Pemerinah Pusat untuk mengatasi hambatan yang terjadi dalam proses tersebut. Temuan penelitian ini menjelaskan bahwa proses pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada era otonomi daerah mengalami perubahan paradigma yang mendasar dimana otoritas untuk melaksanakan rekrutimen pejabat politik sepenuhnya menjadi kewenangan DPRD dengan segala peran tugas dan fungsi yang dimilikinya. Tetapi pemilihan juga telah membawa implikasi baru yaitu munculnya semangat etnosentrisme yang berlebihan sehingga telah menggeser substansi demokrasi. Implikasi lain adalah muncul praktek politik uang yang terjadi dikalangan anggota DPRD serta masih intervensi Pemerintah Pusat terhadap pemerintah daerah yan disebabkan karna pelaksanaan desentralisiasi administrasi tidak diikuti dengan desentralisasi politik. Rekomendasi dari penelitian ini adalah bahwa seiring dengan perkembangan demokrasi maka proses pemilihan Kepala Daerah sebaiknya dikembalikan kepada rakyat sebagai pemegang kedaulatan melalui proses pemilihan secara langsung serta merevisi PP Nomor: 151 Tahun 2000 karena sudah tidak sesuai dengan tuntutan masyarakat maupun perkembangan demokriasi karena dalam implemetasinya banyak masalah.

Development of democracy in Indonesia has undergone significant changing after the collapse of the New Order regime. Started with reformation political law, the government also reforms the governmental realm by issuing the Act no. 22 1999 about the local government. This Act has changed the form of government politic from centralistic through the authority given to local government to organize and arrange their own household affairs. Giving the access towards a process of democratization in the local levels by strengthening the their roles and participation of society in political decision making through an optimal function of local legislative (DPRD) as a counterpart of the local government. In this condition, the local legislative hopefully plays its role to create a mechanism of checks and balances. Through such a role, the local legislative not only performs its tasks, controlling, budgeting, and legislation but also perform a political recruitment in order to produce aspirative and accommodative political leaders. This research tries to describe selection process of Governor of North Malucus Province on July 5, 2001 in frame of local autonomy application based on the Act no. 22 1999 and Government Regulation no. 151 2000 about the Election Procedures, Legalization, Dismissal of Local Leaders. This research intends to reveal handicap factors in the election process of the Governor and Vice Governor of North Malucus Province and the Central Government policy to overcome the hindrance of the process. The finding of this research shows that the election process of the Local Leader and his Vice in local autonomy era undergoes basic changing of paradigm in which the authority to run the recruitment of political leader totally becomes the authority of the Local Legislative (DPRD) with all roles, functions, and duties its has. This election has also brought a new implication that is the emergence of an over spirit of ethnocentrism consequently this spirit degrades the substance of the democracy. Another implication is that emergence of money political practice among members of the Local Legislative as an indicator of the weakness of the act that regulates the election, and a strongness of the Central Government intervention to the Local Government that causes the implication of administration decentralization not followed by the decentralization in political realm. A recommendation from this research is that in accordance with the development of democracy, the process of Local Leader election be given back to the people as the owners of sovereignty through a direct election process and for that purpose it recommend that the Government Act No. 151 2000 be revised for this Act does not fit people’s request and development of democracy because its implementation brings many problems.

Kata Kunci : Kepala Daerah Tk I,Proses Pemilihan