Kinerja Kecamatan Pelaihari dalam pelayanan publik setelah menjadi perangkat daerah Kabupaten Tanah Laut

ISMANTO, Rudi, Dr. Yeremias T. Keban

2003 | Tesis | Magister Administrasi Publik

Penelitian ini dilakukan berangkat dari adanya kebijakan perubahan kecamatan menjadi perangkat daerah. Penelitian bertujuan untuk mengetahui kinerja Kecamatan Pelaihari dalam pelayanan publik serta mencermati apakah perubahan Kecamatan Pelaihari menjadi perangkat daerah Kabupaten Tanah Laut, yang meliputi penataan organisasi dan sumber daya organisasi, dapat menjadi faktor penentu kinerja kecamatan dalam pelayanan publik. Penelitian dilakukan dengan metode kualitatif dengan tehnik pengumpulan data melalui wawancara, dokumentasi dan observasi lapangan. Sumber data primer berasal dari pejabat struktural dan staf/petugas pelayanan publik di Kantor Camat Pelaihari serta masyarakat yang sedang atau pernah menggunakan pelayanan publik, sedangkan data sekunder berasal dari dokumen yang tersedia. Penilaian kinerja kecamatan dalam pelayanan publik dengan menggunakan dimensi kualitas pelayanan publik, akuntabilitas, responsivitas, dan orientasi pelayanan. Penataan organisasi diukur dengan dimensi kewenangan dan struktur organisasi, sedangkan sumber daya organisasi diukur dengan dimensi pegawai, pembiayaan, dan peralatan. Hasil penelitian ditemukan fakta bahwa kinerja Kecamatan Pelaihari dalam pelayanan publik masih kurang baik. Kinerja Kecamatan Pelaihari yang kurang baik ini ditentukan antara lain oleh (1) kewenangan yang diberikan oleh Bupati Tanah Laut kepada Camat Pelaihari belum sesuai dengan kebutuhan masyarakat, (2) struktur organisasi dan tata kerja yang baru tidak memungkinkan adanya spesialisasi tugas pelayanan dan belum ada pendelegasian kewenangan pengambilan keputusan pelayanan publik kepada bawahan, (3) sebagian petugas pelayanan publik belum profesional, (4) tidak tersedia anggaran untuk pelayanan publik, dan (5) fasilitas peralatan yang belum memadai untuk pelayanan publik. Berdasarkan hasil penelitian ini, guna meningkatkan kinerja Kecamatan Pelaihari dalam pelayanan publik disarankan antara lain (1) kewenangan perijinan tertentu agar dilimpahkan secara penuh kepada Camat, (2) memperbaiki struktur organisasi kecamatan yang lebih berorientasi pada pelayanan publik, (3) mengembangkan kemampuan pegawai, dan (4) menyediakan anggaran khusus untuk membiayai dan mengadakan peralatan pelayanan publik

This study is done based on the policy which change the subdistrict to be the sets of district. The aim of this study is to know the performance of Pelaihari subdistrict in public service and to observe what the changing from Pelaihari subdistrict to be the sets of district of Tanah Laut Regency, including the management of organization and resource of organization, can be a determinant factor of the subdistrict performance in public service. This study is done by using qualitative method with the data collection technique through interview, documentation, and field observation. The source of primer data comes from structural official, public service staff in the office of Pelaihari Subdistrict Head, the society which had ever used or is using the public service, while the secondary data comes from the available document. The valuing of the subdistrict performance in public service by using the dimension of quality in public service, accountability, responsivity, and service orientation. The management of organization is measured by dimension of authority and the structure of organization, while the resource of organization is measured by dimension of official, expensing, and equipment. The study result shows that Pelaihari Subdistrict performance in public service is not good enough. Pelaihari Subdistrict performance which is not good enough is determined by (1) the authority which is given by Tanah Laut Regent to Pelaihari ubdistrict Head have not been appropriate with the society need, (2) the new structure of organization and the new system of working do not give possibility of the existing in specialization of the service to subordinate, (3) most of the officials in public service have not been professional, (4) there is no budget for public service, and (5) the facility of equipment have not been adequate for public service. Based on this study result, it is important to improve the Pelaihari subdistrict performance in public service, so, it is suggested as follows (1) the authority of specific license must be given to subdistrict head completely, (2) improving the structure of subdistrict organization which is more orientation in public service, (3) developing the official ability, and (4) providing the special budget to expense and to provide the equipment for public service

Kata Kunci : Kinerja Kecamatan,Layanan Publik