Dampak Kebijakan Desentralisasi Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2001-2014

WHITA RATNASARI, Prof. Mudrajad Kuncoro, Ph.D

2016 | Skripsi | ILMU EKONOMI

Sejak tahun 2001, pemerintah Indonesia telah menerapkan kebijakan desentralisasi fiskal. Penelitian ini bertujuan menganalisis tren pertumbuhan ekonomi dan kapasitas fiskal, pola tipologi daerah dan mengetahui seberapa jauh desentralisasi fiskal, kemiskinan, dan sektor-sektor unggulan di masing-masing kabupaten/kota terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota Daerah Istimewa Yogyakarta. Data yang di gunakan pada penelitian ini terdiri dari 5 kabupaten/kota DIY periode 2001-2014 yang terdiri dari data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) ADHK, penerimaan daerah, pengeluaran daerah dan variabel kontrol lain yang mempengaruhi. Hasil menunjukkan bahwa model tren linier merupakan model yang paling baik jika dibandingkan dengan model lainnya, dilihat dari nilai R-squared dan F statistik, kemudian jika dilihat berdasarkan kelompok klasifikasi pada analisis tipologi daerah, yang termasuk daerah maju adalah Kabupaten Sleman dan Kabupaten Bantul dan yang termasuk daerah tertinggal adalah kabupaten Kulonprogo dan Gunungkidul. Variabel desentralisasi fiskal belum memberikan pengaruh yang positif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di kabupaten/kota DIY. Sedangkan faktor-faktor lain yang mempengaruhi laju pertumbuhan ekonomi di DIY tahun 2001-2014 adalah sektor perdagangan, hotel dan restoran.

Since 2001, the Indonesian government has implemented fiscal decentralization policy. This study aims to : analyze the trend of economic growth and fiscal capacity, patterns of regional typology and find out how much fiscal decentralization, poverty and the leading economy sectors in each district/city affect the economic growth of the district/city of Yogyakarta. The data used in this study consists of five districts/cities in DIY from 2001 to 2014,consisting Gross Domestic Regional Product (GDRP), Local Revenue, Government Expenditure and other control variables. The results showed that linear trend is the best model when compared to other models, seen from the value of R-squared and F statistics. The research also found that if seen from the group classification typology analysis area, Sleman and Bantul district are the developed ones, Kulonprogro and Gunung Kidul district are the disadvantaged ones. The conclusion is fiscal decentralization has not given a significant positive effect on economic growth in the district/city of Yogyakarta. It is also found that other factors that affect the rate of economic growth in the province in 2001-2014 is trade, hotel and restaurant.

Kata Kunci : Desentralisasi Fiskal, Kapasitas Fiskal, Kemiskinan, Pertumbuhan Ekonomi