Peranan birokrasi dalam pelayanan perizinan investasi di Propinsi Jambi

QODRI, Mhd. Amin, Dr. Samsubar Saleh

2003 | Tesis | Magister Administrasi Publik

Penelitian mengenai peranan birokrasi terhadap izin investasi yang dilakukan oleh Kantor BKPMD, sesungguhnya dipicu oleh tiga kondisi, yaitu penyelenggaraan otonomi daerah yang memberikan konsekuensi bagi daerah untuk membiayai rumahtangga sendiri, sehingga upaya pungutan pajak dan retribusi daerah digencarkan melalui intensifikasi maupun ekstensifikasi. Kondisi kedua yaitu keluhan para pengusaha terhadap berbagai pungutan yang ada, yang dianggap sebagai beban dan bertendensi sebagai ekonomi biaya tinggi, dan kondisi ketiga yaitu perlunya kemudahan investasi di daerah untuk menggerakkan perekonomian daerah yang memiliki implikasi pada terbukanya lapangan pekerjaan yang mampu meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat daerah setempat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauhmana peranan birokrasi pemerintah, khususnya Instansi BKPMD yang berkaitan dengan kemudahan izin investasi yang ada di Propinsi Jambi. Sekaligus ingin menjawab bagaimana varian dari faktor-faktor yang dianggap relevan dan dominan dalam mempengaruhi peranan birokrasi tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif kualitatif. Pendekatan kualitatif berupaya menganalisis kedalaman dimensi dari variabel penelitian dan juga digunakan dalam bentuk tabel terutama untuk mengukur besaran tingkat efektivitas yang berhubungan dengan kinerja BKPMD, dalam memberikan pelayanan bagi para investor. Temuan yang diperoleh dari penelitian ini adalah peranan dari BKPMD belumlah secara positif mendukung efektivitas peranan yang diharapkan dalam pelayanan pengurusan izin investasi. Berbagai masalah masih mewarnai proses pengurusan izin, baik yang bersifat teknis, administratif ataupun distorsi yang terjadi sebagai akibat praktek KKN dengan beroperasinya praktek percaloan dalam proses pengurusan izin investasi. SDM yang ada di BKPMD secara umum cukup memadai, namun tidak sejalan dengan kualitas pelayanan yang diberikan kepada para pengguna jasa. Teknologi informasi yang dikelola dan dimiliki oleh BKPMD secara umum belum memenuhi tuntutan kecepatan pelayanan bagi iklim investasi. Sikap dari para pengusaha atau para investor masih cenderung negatif terhadap praktek KKN, namun salah satu penyebabnya adalah akibat ulah dari para pengusaha itu sendiri yang kurang disiplin dalam melengkapi semua persyaratan yang ada, dan lebih memilih jalan pintas dengan bekerja sama dengan para calo untuk mempercepat keluarnya izin investasi. Rekomendasi yang dapat diberikan dari hasil penelitian ini adalah perlunya pembenahan peran birokrasi dalam pelayanan perizinan investasi di BKPMD, melalui perbaikan standar kerja yang baku yang berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan dan perlu dilakukannya deregulasi di bidang perizinan investasi dengan tujuan memangkas prosedur dan menghindari tumpang tindihnya persyaratan administratif antar instansi, dan memberantas praktek KKN, serta mengkondisikan iklim investasi yang sehat di Propinsi Jambi.

The research discusses the role of bureaucracy to investation licence by BKPMD, in fact it triggered three conditions, the first is establishment of local autonomy that has consequence to purchase its household, hence tax levied and local retribution effort has to be done by intensification and extensification manner. Second condition is complaint of entrepreneur about tax levied that has tendency as high cost economic. Third condition is, necessarily concession of infestation in the local area to establish local economic that has implication to opening of employment field to increase revenue and prosperity of local community. This research has aimed to investigate the role of government bureaucracy, especially BKPMD institution that has related to concession of infestation license in Jambi province. This research has aimed to investigate about variants and factors that are assumed relevant and dominant to the role of bureaucracy it self too. The method of this research is descriptive method qualitative. Qualitative approach make serious effort to analyse about dimension of research variable, is used in the table, especially to measure level of effectiveness of activity of BKPMD in the Jambi province, as long as give service to the investors and entrepreneurs. The finds of this research is that the role of BKPMD does not positively support effective role that it is desired for invest license process services yet. A variety of problems still colored license process, evenly technical, administrative or distortion that become the effect of Collusion, Corruption and Nepotism practices by the operation of scalping practice to process invest license. Human resources for BKPMD generally are good enough, but they were not in same track to service quality, which gave to service users. Information technology that have been managed and owned by BKPMD generally does not fix to service velocity needs for invest climate yet. The attitude of entrepreneurs and investors tends to negatives of collusion, corruption, and nepotism, one of the causes is effect of entrepreneurs themselves who were less discipline in completing the requisites, and they tend to make dishonest way with scalpers to make early invest license. The recommendation that could be given by this research outcome is the necessary to enhance of bureaucrats role in giving invest license at BKPMD, through standard working fixing that had orientation to service quality enhancement and it is necessary to make deregulation at invest license service field which has aimed to cut procedure off and avoid overlapping of administrative requisites inter institutions, and against collusion, corruption and nepotism practices, also creating invest climate that is good at Jambi Province

Kata Kunci : Investasi,Perizinan,Peran Birokrasi