Pengaturan Kelembagaan Kelurahan dan Desa sebagai Local Government Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

SANTI PUSPITASARI, Andi Sandi A.T.T., S.H., LL.M.

2016 | Skripsi | S1 ILMU HUKUM

Penelitian ini dimaksudkan untuk menelaah pengaturan kelembagaan kelurahan dan Desa dalam sistem ketatanegaraan Indonesia pasca UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sekaligus menjelaskan mengenai perbedaan dan persamaan kedua organisasi pemerintahan tersebut. Dengan demikian, dapat diketahui implikasi serta konsekuensi perubahan status kelurahan menjadi Desa dan Desa menjadi kelurahan. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yang menelaah data primer dan sekunder. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode kepustakaan yang dilakukan untuk memperoleh data sekunder di bidang hukum. Data primer yang dimaksud adalah peraturan perundang-undangan dan putusan badan peradilan terkait kelurahan dan Desa, dan data sekunder yang dimaksud adalah buku, jurnal, makalah, dan artikel. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan undang-undang, pendekatan kasus, pendekatan historis, dan pendekatan konseptual. Dengan berlakunya UU No. 23 Tahun 2014 maka berdampak pada keberlakuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan pemerintahan daerah, sehingga menimbulkan perubahan pengaturan kedudukan kelurahan dan Desa di Indonesia. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kedudukan Desa saat ini semakin kuat dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sementara kelurahan justru semakin kehilangan perannya karena tidak lagi berkedudukan sebagai satuan kerja perangkat daerah. Kedudukan kelurahan dan Desa inilah yang akan menjadi pertimbangan utama dalam perubahan status kedua organisasi pemerintahan tersebut.

This research aims to analyze institutional arrangement of kelurahan and Village in the state system of Indonesia after the enactment of Law Number 23 of 2014 on Local Government. It also explains the differences and similarities between both of those government organizations. Thus, it can be identified the implications and consequences of the status changing of kelurahan into Village and vice versa. This paper is a kind of normative-legal research that analyzes primary and secondary data. Data collection in this research use literature research in order to collect secondary data. The primary data include statutory regulations and court verdict related to kelurahan and Village. Then, the secondary data used in this research are books, journals, research paper, and articles. Besides, this research was conducted through statutory approach, case approach, historical approach, and conceptual approach. The enactment of Law Number 23 of 2014 affects validity of another statutory regulations related to local government, then it encouraged amendment to regulations concerning the position of kelurahan and village in Indonesia. This research found that, now, the position of Village is getting more firm by the enactment of Law Number 6 of 2014 on Village. However, kelurahan losses its strategic roles since they are no longer becoming a regional labor force (SKPD). Finally, the condition of kelurahan and Village as aforementioned should be regarded as the main consideration in the status changing of those two government organisations.

Kata Kunci : desa, kelurahan, pemerintahan lokal/village, kelurahan, local government.