Kebijakan potensi pendapatan asli daerah Kota Palangka Raya

ANGGRYANI, Lilis, Dr. Samsubar Saleh, MA

2003 | Tesis | Magister Administrasi Publik

Dalam menjamin terselenggaranya otonomi daerah diperlukan usaha-usaha untuk meningkatkan kemampuan keuangan sendiri yakni dengan upaya meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD), baik dengan meningkatkan penerimaan Sumber Pendapatan Asli Daerah yang sudah ada maupun dengan penggalian Sumber Pendapatan Asli Daerah yang baru sesuai dengan ketentuan yang ada serta memperhatikan kondisi dan potensi ekonomi masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa kebijakan atas potensi pendapatan asli daerah Kota Palangkaraya dan merekomendasikan alternatif kebijakan untuk meningkatkan potensi pendapatan asli daerah. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif untuk eksplorasi dan klarifikasi mengenai suatu fenomena atau kenyataan sosial dengan menggunakan studi kasus di Kota Palangka Raya. Data dikumpulkan dengan melalui sumber dokumentasi, wawancara dan observasi langsung. Teknik untuk mengevaluasi alternatif kebijakan adalah dengan menggabungkan Franklin Method dan Equivalent Alternative Method. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masalah utama yang dihadapi Kota Palangka Raya adalah rendahnya pendapatan asli daerah, terutama dilihat dari kontribusinya terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Belanja Rutinnya. Rendahnya pendapatan asli daerah ini disebabkan oleh kurang optimalnya intensifikasi pendapatan asli daerah, kurang optimalnya ekstensifikasi pendapatan asli daerah dan lemahnya sumber daya manusia baik dari sisi kualitas maupun kuantitas. Rendahnya pendapatan asli daerah ini bisa diatasi dengan melakukan beberapa alternatif kebijakan, yaitu alternatif kebijakan intensifikasi pendapatan asli daerah, ekstensifikasi pendapatan asli daerah, dan peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia. Alternatif kebijakan ekstensifikasi menjadi prioritas paling utama, diikuti dengan alternatif kebijakan intensifikasi pendapatan asli daerah dan prioritas ketiga adalah alternatif kebijakan peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia. Namun demikian, ketiga alternatif kebijakan tersebut seharusnya dilaksanakan secara bersamasama agar tercapai hasil yang optimal dan efektif.

In an effort to implement regional autonomy, it needs many efforts to increase the financial ability by increasing local original income (PAD) through increasing the income of existing local original income source and the exploration of new local original income as the regulation allow this to do. It also needs to kow the real economic condition and potential of society. The purpose of this research was to analyze the policy of local original income potential in Palangka Raya and recommend the policy alternative to increase the local original income. The research type used was descriptive research to explore and to clarify about a phenomenon or social fact using case study in Palangka Raya City. Data was obtained using documentation source, interview, and direct observation. The technique to evaluate policy alternatives was Franklin Method and Equivalent Alternative Method. The result of research showed that the main problem faced by Palangka Raya City was the low local original income, especially in terms of its contribution to local income and expenditure budget (APBD) and the routine expenditure. The low local original income was caused by the less optimal of local original income intensification, the less optimal of local original income extensification, and the weakness in human resources both in its quality and quantity. The low local original income can be solved by doing some policy alternatives, i.e. optimizing the local original income intensification, local original income extensification, and enhancing human resources both in its quality and quantity. The policy alternatif of optimizing the local original income extensification was the main priority, followed by the policy alternatif of optimizing the local original income intensification. The third priority was the policy alternative of enhancing the human resources quality and quantity. Nevertheless, these policy alternatives must be done simultaneously in order to gain the optimal and effective results.

Kata Kunci : Kebijakan Pemerintah Daerah Tk II,Potensi PAD