Studi tentang penetapan upah minimum setelah pelaksanaan otonomi daerah di Propinsi Jawa Tengah

ROHATIN, Siti, Dr. Muhadjir Darwin

2003 | Tesis | Magister Administrasi Publik

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana upaya pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan pekerja melalui peningkatan upah minimum sebagai jaring pengaman, bagaimana mekanisme penetapan upah minimum, siapa aktor yang terlibat dalam penetapan upah minimum, bagaimana peran masing- masing aktor yang terlibat didalamnya dan bagaimana peran Kabupaten /Kota dalam penetapan upah minimum setelah pelaksanaan otonomi daerah. Kewenangan penetapan upah minimum sebelum pelaksanaan otonomi daerah merupakan kewenangan Menteri Tenaga Kerja, kemudian dengan adanya Undang- Undang 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Propinsi Sebagai Daerah Otonom merupakan kewenangan Gubernur. Gubernur dalam menetapkan upah minimum berdasarkan atas usulan dari Komisi Penelitian Pengupahan dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Jawa Tengah, yang anggotanya terdiri dari 8 orang dari perwakilan unsur pekerja, 8 orang perwakilan dari pemerintah, 8 orang perwakilan dari unsur pengusaha dan 1 orang dari unsur perguruan tinggi. Adanya Undang- Undang 21 tahun 2000 tentang Serikat Pekerja maka terdapat 24 serikat pekerja yang terdaftar di Kanwil Depnaker Propinsi Jateng yang sebelumnya hanya satu (FSPSI) dan semua serikat pekerja meminta menjadi anggota komisi pengupahan. Sehingga perwakilan 8 (delapan) orang dari pekerja merupakan hasil kesepakatan dari 24 serikat pekerja yang terdaftar bukan proporsional keanggotaan serikat pekerja. Komisi dalam merumuskan upah minimum mempertimbangkan: Kebutuhan Hidup Minimum (KHM), Indeks Harga Konsumen, Upah Antar Daerah, Kemampuan Perusahaan, Kondisi Pasar Kerja, Tingkat Perekonomian dan Pendapatan Perkapita (PDRB) dan usulan upah minimum dari Kabupaten/Kota. KHM merupakan pertimbangan yang dominan dalam pembahasan upah minimum, akan tetapi belum ada standarisasi yang jelas bagaimana penelitian KHM dilakukan, sehingga sering menimbulkan perdebatan dalam pembahasan upah minimum. Peran masing-masing unsur dala m komisi belum efektif, hal ini nampak dalam merumuskan upah minimum yang masih berdasarkan negosiasi antar unsur meskipun berdasarkan 7 pertimbangan yang belum ada formulasinya. Peran Kabupaten/Kota dalam mengusulkan upah minimum juga belum optimal, tebukti dari 35 Kab./Kota terdapat 18 Kab/Kota mengusulkan 1 (satu) angka yang menurut komisi pengupahan propinsi dinilai terlalu rendah /jauh dibawah KHM di daerahnya, 3 Kab/Kota tidak mengirimkan/tidak membalas surat permintaan usulan dari Gubernur, 1(satu) menjawab tidak mengusulkan dan 13 Kab/Kota mengusulkan upah minimum lebih dari satu angka karena tidak tercapai kesepakatan dan Bupati/Walikota tidak memutuskan.

This research aimed to know what are the government efforts in improving the welfare of employees through increasing the minimum wage as safety net, what is the mechanism of determining the minimum wage, who are the agents in determining the minimum wage, what is the role of each agent, and what is the role of the regency/city in determining the minimum wage after the implementation of regional autonomy. The authority of determining the minimum wage before the implementation of regional autonomy is the authority of Labour Ministry, and by the National Art 22 Year 1999 about local government and the Government Regulation No 25 Year 2000 about the authority of government and province as autonomy region is the governor’s authority. The governor determine the minimum wage based on the proposal from the comission of wage investigation and social guarantee of labour in Central Java in which the members consist of 8 person from labour representative, 8 person from government representative, 8 person from businessmen representative, and 1 person from higher education representative. The National Art 20 Year 2000 about the Labour Union make 24 Labour Unions which are registered at Regional Office of Labour Department of Central Java. There was only one before i.e. FSPSI and all the Labour Unions asked for becoming the member of wage commission. Therefore 8 representatives from the labour was an agreement of 24 registered Labour Unions, not Labour Union members proportionally. In determining the minimum wage the commission considered: the Minimum Living Needs (KHM), the index of consumer prices, the wage of inter regions, the company’s capability, the condition of work market, economy level and product domestic regional brutto (PDRB) and the minimum proposed wage from the regency/city. KHM is the main consideration in discussing the minimum wage, however there is no clear standardization on doing the research of KHM. Therefore it often causes a debate in discussing the min imum wage. The role of each element in the commission is not effective yet. It is shown in formulating the minimum wage still based on the negotiation among the elements, even though the 7 considerations have not had their formulation yet. The role of regency/city in proposing the minimum wage is also not optimum yet. The finding shows that only 18 from 35 regencies/cities proposed 1 (one) figure and according to the commission it is too low/far from KHM in the region, 3 regencies/cities did not send back the letter of proposal demanding from the governor, 1 (one) replied not to propose and 13 regencies/cities proposed more than one figure of the minimum wage since there was no agreement and the regent/major did not decide.

Kata Kunci : Otonomi Daerah, Upah Minimum