Implikasi kebijakan PP Nomor 84 Tahun 2000 tentang pedoman organisasi perangkat daerah pada efektivitas penempatan pegawai di Kabupaten Biak Numfor

KAWER, Theodorus, Dr. Warsito Utomo

2003 | Tesis | Magister Administrasi Publik

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implikasi yang ditimbulkan oleh kebijakan PP nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman organisasi Perangkat Daerah pada efektivitas penempatan pegawai, kemudian untuk mencoba menjelaskan sekaligus mengadakan penilaian dan evaluasi awal (dini) atas penerapan kebijakan ini di Kabupaten Biak Numfor. Pemberlakuan UU Nomor 22 Tahun 1999 telah membawa pergeseran pada paradigma baru yang di karenakan selama ini kurang diperhatikannya prinsip demokrasi, peranserta masyarakat, pemerataan, keadilan serta keanekaragaman daerah. Perwujudan salah satu paradigma baru itu nampak pada pasal 68 tentang susunan organisasi perangkat daerah. Penerapan Kebijakan ini ternyata menimbulkan kenyataan dan fenomena di berbagai daerah antara lain: Adanya beberapa daerah yang dengan sangat hati-hati membentuk struktur organisasi perangkat daerah. Hal ini dimaksudkan untuk terciptanya efisiensi. Sebaliknya ada daerah yang melakukan pemekaran (proliferasi), akibatnya terjadi over-head cost yang tinggi dalam membiayai birokrasi pemerintah daerah. Secara khusus pemberlakuan kebijakan ini di Kabupaten Biak Numfor telah mendapat respon melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Biak Numfor maka dikeluarkanlah Peraturan Daerah antara lain nomor: 16, 17, 18, 19, 20 Tahun 2001. Penerapan kebijakan pengembangan Organisasi ini di Kabupaten Biak Numfor telah menghasilkan sebanyak 46 organisasi perangkat daerah dan formasi jabatan struktural sebanyak 786 dengan rincian eselon II.a:1, eselon II.b:28,eselon III.a:143,eselon III.b:12, eselon IV.a: 546, eselon IV.b: 56 dibandingkan sebelumnya hanya 481 dengan rincian : eselon II.b:1, eselon III.a:19,III.b:1, eselon IV.a:80, eselon IV.b:56, eselon V.a:263, eselon V.b:117. Selain itu penerapan kebijakan ini menimbulkan dampak yang diharapkan maupun dampak yang tidak diharapkan. Berdasarkan hasil pengamatan dan analisis atas fakta dan fenomena yang dihimpun maka penelitian ini mendapatkan hasil sebagai berikut: bahwa Implikasi kebijakan ini di bidang kelembagaan dan organisasi adalah terjadinya ketidak-tepatan pembentukan organisasi perangkat daerah, terjadinya ketidak-seimbangan rasio organisasi yang terbentuk dengan formasi jabatan struktural secara keseluruhan, terjadinya ketidak-seimbangan rasio formasi jabatan dengan jumlah pegawai yang memenuhi persyaratan dan terjadinya ketidak-seimbangan persentase jumlah pegawai negeri sipil yang memenuhi persyaratan dengan jumlah pegawai secara keseluruhan. Dampak yang kemudian muncul pada proses penempatan pegawai adalah terjadinya ketidaksesuaian kompetensi, latar belakang pendidikan, pengalaman tugas,pendidikan dan pelatihan jabatan (kepemimpinan) dan ketidaksesuaian kemungkinan pengembangan dan pembinaan karier pegawai. Dengan demikian maka penelitian ini merekomendasikan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Biak Numfor untuk segara mengadakan evaluasi atas penerapan kebijakan pengembangan organisasi perangkat daerah dengan mengambil langkah-langkah yakni membentuk team kerja dari lingkungan Pemda dan melibatkan/didampingi ahli dari luar untuk penyempurnaan organisasi perangkat daerah. Kemudian mengadakan peninjauan ulang atas proses penempatan pegawai yang telah dilakukan dengan sasaran untuk mendapatkan proses penempatan pegawai yang efektif.

The aim of this study is to know the implication which is emerged by the policy of PP number 84 Year 2000 about Regional Equipment Organization Guide Line on the effectiveness of the placement of official, then to try in explaining and doing in the assessment and evaluation earlier on the implication of this policy in Biak Numfor Regency. Application UU Number 22 Tear 1999 has brought the shifting on the new paradigm because of during this time,there is just little attention about the principle of democration,participation of society, distribution, justice and also the regional diversity. The realization of one of the new paradigm appears in the article 68 about regional equipmentorganization formation. In fact, the application of this policy emerges the reality and phenomenon in many regional, those are. There are many regionals which is carefully in making of regional equipment organization structure, this is aimed to create efficiency. On the other hand, there are many regionals which do proliferation, consequently, there is a high over-head cost in financing the bureaucracy of the regional government. Specifically, the application of this policy in Biak Numfor Regency has gotten response through the Assembly at in Biak Numfor Regency, so Regional Regulation is released, those are number: 16,17,18,19,20 Year 2001. The applying of the policy of the organization development in Biak Numfor Regency has resulted the amount of 46 regional equipment organization and 786 structural position formation, in detail:echelon II.a:,echelon II.b:28, echelon III.a: 143, echelon III.b: 12, echelon IV.a: 546, echelon IV.b: 56, and if it is compared before just the amount of 481, in detail: echelon II.b: 1, echelon III.a: 19, echelon III.b: 1, echelon IV.a: 80, echelon IV.b: 56, echelon V.a:263, echelon V.b: 117. Besides that, the applying of this policy emerges the impact which is hoped or the impact which is not hoped. Based on the observation result and the analysis of the fact and the phenomenon which is gathered, so the result of this study is as follows: that the implication of this policy in the field of institutional and organization is that there is not appropriate in forming a regional equipment organization, there is no balance in the ratio of organization which is formed with structural position formation entirely, there is no balance in the ratio of position formation with the number of official which is fulfill the requirement, and there is no balance the persentase of the number of civil servant which is fulfill the requirement with the total number of official. The impact which emerges afterward on the process of placement of official is that there is no appropriate on the competency, education bacground, working experience, education and position training (leadership) and there is no appropriate in the possibility development and building in the official career. So, this study gives a recommendation to Regional Government in Biak Numfor Regency to do evaluation as soon as possible about the application of the policy of regional equiment organization development by taking these steps, it is the forming team-work in the circle of regional government and also involving the expert from outside to complete the regional equipment organization. Then, the regional government must also do review abaout the process of placement of official which has been done the target to get the process of placement of official effectively

Kata Kunci : Kebijakan Pemerintah,PP No84 Th 2000,Perangkat Daerah