Peran camat / pemerintah kecamatan dalam pemerintahan desa sebelum dan setelah otonomi daerah

FATHONI, Muhammad, Dr. Agus Dwiyanto

2003 | Tesis | Magister Administrasi Publik

Lahirnya UU No. 22 Tahun 1999 telah membawa berbagai perubahan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, termasuk Pemerintahan Kecamatan dan Desa. Penelitian ini dimaksudkan adalah untuk menelaah sejauhmana implikasi perubahan peran Camat terhadap Pemerintahan Desa pasca UU No. 22 Tahun 1999, di Kecamatan Tebo Ulu Kabupaten Tebo, dengan membandingkan peran yang dimainkan Camat sebelum dan setelah otonomi daerah. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif, yakni mendeskripsikan fakta-fakta yang diperoleh melalui pengamatan/ observasi, wawancara mendalam dan telaahan dokumentasi, dengan menggunakan analisis kualitatif. Proses pengolahan data tidak menggunakan tekhnik statistik, sehingga hasil analisa jawaban responden tidak terikat pada skor dan angka, akan tetapi dalam suatu penjelasan dengan kalimat-kalimat. Analisis terhadap peran Camat sebelum otonomi daerah menunjukkan bahwa ada empat peran besar yang dimainkan Camat/Pemerintah Kecamatan dalam pemerintahan desa, yaitu dalam pemilihan Kepala Desa, pengangkatan pejabat Kepala Desa, pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa, serta pembinaan dan pengawasan tehadap pemerintahan desa. Sedangkan setelah otonomi daerah ternyata peran yang dimainkan Camat tidak terlalu banyak berubah, Camat masih berperan dalam pemilihan Kepala Desa, pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa, penonaktifan Kepala Desa, pembinaan administrasi desa, serta melakukan kontrol terhadap perangkat desa. Hal tersebut menunjukkan bahwa UU No. 22 tahun 1999 belum diterapkan secara utuh di Kecamatan Tebo Ulu. Rekomendasi atas temuan di atas, hendaknya Pemerintah Kabupaten Tebo dapat merumuskan Kebijakan baru tentang posisi Pemerintah Kecamatan sebagai perangkat Pemerintah Kabupaten yang hanya melaksanakan fungsi koordinasi di tingkat Kecamatan, dengan melimpahkan berbagai kewenangan koordinasi dalam berbagai penyelenggaraan pemerintahan desa di wilayah kecamatan, kebijakan tersebut diikuti dengan melakukan pembinaan secara intensif yang tepat dan terarah yang sesuai dengan kondisi obyektif di desa bagi upaya peningkatan kemampuan perangkat pemerintah desa dalam menyelenggarakan kegiatan pemerintahannya. Dan bagi desa-desa yang masih terisolir perlu diberikan perhatian dan perlakuan khusus terutama adalah menyangkut perbaikan sarana transportasi dan komuni

The external aspect of ordinance number 22, 1999 has led the various kinds of changes in running the Local Government, including Subdistrict and village. This thesis is aimed to examine how far the change implication of role on Subdistrict head at the Local Government post of ordinance number 22, 1999, at Tebo Ulu subdistrict in Tebo district. It is put into in action through comparing the role played by Subdistrict head before and after regional autonomy. This study uses descriptive method. It describes the facts gained through having survey/observation, dept interview and documentation using qualitative analysis. The data processing is not applied statistical technique so that the result of analysis from the from the respondents were untied on scores and numbers, but it was described in sentences. The analysis role of Subdistrict head before regional autonomy showed that there were four important roles played by Subdistrict head in the village administration, namely at the election of village head, promotion for the staff of village head, promotion and cessation of the village staff, guiding and controlling for the village administration. While after regional autonomy the role played by sub district head is still stagnant. It means that sub district head still has central role on the village head election for instance on promotion and cessation of the village staff and also cessation of head of village staff. It shows that the ordinance number 22, 1999 has not been applied completely at Tebo Ulu subdistrict. Recommendation of finding stated above, the administration at Tebo District are able to formulate a new policy on the position of Subdistrict administration as a staff of District Administrative which only handle functional coordination at the subdistrict level through delegating various authority of coordination in running village administration at subdistrict. This policy should be followed by taking an intensive coordination properly and systematically. It must certainly be relevant to the objective condition at the village in the effort of improving the capability for governmental staff at the village in running the administrative activities. For the isolated villages, they should be paid serious attention and special treatment particularly in improving the transportation and communication

Kata Kunci : Otonomi Daerah,Peran Camat dan Kecamatan