THE ANALYSIS OF DISBURSEMENT INHIBITING FACTORS OF INTERNAL WORK UNIT IN THE AREA OF WORK KPPN YOGYAKARTA Submitted by: Firstanto Ary Wibowo 11/327078/PEK/16518 MASTER OF MANAGEMENT FACULTY OF ECONOMICS AND BUSINESS UNIVERSITAS GADJAH MADA 2013

FIRSTANTO ARY WIBOWO, Sony Warsono, Dr., MAFIS., Ak.

2013 | Tesis | S2 Manajemen

Pencairan dana merupakan hal terpenting dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) terutama bagi satuan kerja (satker). Dana yang sudah ada dan ditetapkan dalam DIPA tidak akan bermanfaat bagi satker apabila tidak dapat dicairkan. Dalam pelaksanaan APBN dari tahun ke tahun, hambatan dalam pencairan dana selalu menjadi sorotan tersendiri. Faktor-faktor yang menjadi penghambat pencairan dana selalu dicoba untuk diminimalisir oleh pemerintah dengan berbagai cara seperti terbitnya peraturan baru atau adanya perubahan pada peraturan yang telah ada. Peraturan terbaru mengenai Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan APBN yaitu PMK No. 190/PMK.05/2012 dimana proses pelaksanaan APBN sebagian besar berada di internal satker terutama mengenai kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran, oleh karena itu hambatan dalam pencairan dana yang berasal dari APBN pun akan semakin banyak berada di internal satker. Hal ini juga terjadi di satker-satker di wilayah kerja KPPN Yogyakarta. Untuk itu, tujuan dari penelitian ini adalah mengidentifikasi penyebab dua faktor utama penghambat proses pencairan dana di internal satker pada wilayah kerja KPPN Yogyakarta, yaitu: 1) dapat mengidentifikasi ketidakmampuan sumber daya manusia di satker sehingga kurang memahami teknik pengelolaan keuangan negara mulai dari perencanaan sampai dengan pelaksanaan DIPA; 2) dapat mengidentifikasi apakah pengawasan menjadi penyebab dari adanya tindakan kehati-hatian yang berlebihan dari satker dalam melaksanakan DIPA. Untuk mencapai tujuan penelitian, maka instrumen yang digunakan dalam penelitian ini meliputi panduan wawancara mendalam (indepth interview) untuk menggali informasi dari informan yang berasal dari satker di wilayah kerja KPPN Yogyakarta. Hasil Penelitian, kemampuan sumber daya manusia yang tidak memenuhi kualitas merupakan salah satu faktor di internal satuan kerja yang menghambat pencairan dana di KPPN Yogyakarta. Untuk pelaksana satker, hal ini dibutuhkan di dalam memahami mekanisme pencairan dana sampai dengan penerbitan SP2D oleh KPPN yang senantiasa berubah. Untuk pejabat, hal ini dibutuhkan dalam rangka menganalisa kebutuhan saat perencanaan sampai dengan pelaksanaan anggaran terutama dalam merencanakan anggaran karena dengan perencanaan yang baik diharapkan pelaksanaannya akan baik pula. Adapun pengawasan yang dilakukan oleh pihak terkait baik internal maupun eksternal merupakan salah satu faktor di internal satuan kerja yang menghambat pencairan dana di KPPN Yogyakarta, karena pengelola anggaran berhati-hati dalam membuat kebijakan agar tidak dikategorikan penyalahgunaan wewenang. Satuan kerja lebih memilih tidak melakukan kegiatan jika ada perbedaan antara perencanaan dan pelaksanaan.

Funds disbursement is the most crucial thing in State Budget (APBN) implementation, especially for work units. Existing and determined funds in DIPA would be beneficial to the work unit if it can not be disbursed. In budget implementation from year to year, hindrance in funds disbursement has always been an issue. Factors that become fund disbursement hindrance have always been tried to be minimized by the government in various ways such as new regulations issuance or changes in existing regulations. Recent regulations regarding Payment Procedures in APBN Implementation Framework which is PMK No. 190/PMK.05/2012 where most of the budget execution process is from internal work units, especially regarding to authority and responsibility of budget utilization; therefore the barriers in funds disbursement from APBN would become more in internal work units. It also occurs in work unit in of KPPN Yogyakarta region. Therefore, this research aims to identify two major cause factors inhibiting funds disbursement process in internal work unit of KPPN Yogyakarta, namely: 1) the inability to identify human resources in work units which possess lack of understanding in financial management techniques ranging from DIPA planning to implementation; 2) to identify whether supervision is the cause of excessive cautious of work unit in carrying out DIPA. To achieve the research objectives , the instruments used in this study guide includes in-depth interviews ( in-depth interview ) to gather information from informants who are from the working area KPPNs satker in Yogyakarta Untuk mencapai tujuan penelitian, maka instrumen yang digunakan dalam penelitian ini meliputi panduan wawancara mendalam (indepth interview) untuk menggali informasi dari informan yang berasal dari satker di wilayah kerja KPPN Yogyakarta. The research results indicate that human resources capability that does not meet the quality is one of the factors in the internal work unit which hamper the funds disbursement in the KPPN Yogyakarta. For work units execution, it is necessary to understand funds disbursement mechanism to the issuance of SP2D by KPPN that keeps changing. For the officers, this is necessary in analyzing the current needs planning up to the implementation of the budget, especially in the budget plan as through good planning, a practice is expected to be good too. The monitoring conducted by related parties both internally and externally is one of the factors internal work unit that hinder funds disbursement in KPPN Yogyakarta, as budget managers are cautious in making policies thus they are not categorized as authority abuse. Work unit would rather not to do any activities if there is a difference between planning and execution.

Kata Kunci : pencairan dana, faktor-faktor penghambat, internal satuan kerja, KPPN Yogyakarta, APBN, DIPA