Desentralisasi Pendidikan dan Subsidi Sekolah Rendah di Yogyakarta 1907-1939

RENI WIDIASTUTI, Dr. Agus Suwignyo, M.A.

2016 | Tesis | S2 Ilmu Sejarah

Pada awal abad XX atau bersamaan dengan diterapkannya politik Etis, pemerintah kolonial mengeluarkan kebijakan perluasan pendidikan, terutama pendidikan bumiputera. Kebijakan pendidikan yang diterapkan pemerintah kolonial dalam rangka perluasan pendidikan bumiputera di antaranya desentralisasi pendidikan dan subsidi pendidikan untuk sekolah partikelir. Di Yogyakarta, kegiatan pendidikan tidak hanya menjadi tanggung jawab semata, Kasultanan Yogyakarta dan Kadipaten Pakualaman yang berstatus sebagai pemerintah swapraja juga berkontribusi dalam menyediakan kebutuhan pendidikan. Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah sejauh mana kebijakan desentralisasi pendidikan mempengaruhi kebijakan subsidi sekolah rendah di Yogyakarta pada kurun waktu 1907-1939. Sumber-sumber yang digunakan untuk penelitian ini berupa arsip dan media cetak yang berkaitan dengan kebijakan subsidi pendidikan rendah serta desentralisasi pendidikan. Buku-buku dan artikel yang berkaitan dengan sekolah rendah dan kebijakan subsidi pendidikan partikelir juga digunakan dalam penelitian ini. Penelitian ini menyimpulkan bahwa desentralisasi pemerintahan yang diterapkan di Yogyakarta, membuat Keraton Yogyakarta dan Kadipaten Pakualaman memiliki kewenangan lebih untuk mengembangkan pendidikan rendah di lingkup wilayah Yogyakarta. Kewenangan ini diwujudkan dengan beberapa kebijakan yang diterapkan oleh pihak Pakualaman dan Keraton Yogyakarta. Di antaranya adalah mendirikan sekolah Pakualaman dan sekolah Kasultanan, bantuan pendidikan (bondha pasionaon) kepada anak-anak abdi dalem, dan subsidi pendidikan rendah untuk sekolah-sekolah di wilayah Yogyakarta. Walaupun memiliki kewenangan yang lebih untuk mengatur pendidikan di Yogyakarta, namun kebijakan pendidikan rendah yang diterapkan oleh Pakualaman dan Keraton Yogyakarta juga harus tetap mengacu pada kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah Belanda.

In the early twentieth century or in conjunction with the implementation of ethical policy, the colonial government issued a policy of the development in education, especially education for indigenous children. Educational policy implemented by the Dutch government in the development of educational for indigenous children includes the decentralization of education and subsidies for partikelir school. In Yogyakarta, educational activities not only the responsibility of colonial government, Kasultanan Yogyakarta and Kadipaten Pakualaman as the swapraja government also contributed in providing the educational needs in Yogyakarta. The main problem in this research is the extent to which the decentralization of education influences the policy of subvention for primary school in Yogyakarta during the period 1907-1939. The sources used in this study are archival and print media related with the policy of subvention for primary school and the decentralization of education. Books and articles related to the policy of subvention for primary school and partikelir's school is also used in this study. This study concluded that the decentralization of governance applied in Yogyakarta make Keraton Yogyakarta and Kadipaten Pakualaman have more authority to develop the education in Yogyakarta region.The authority of Keraton Yogyakarta and Kadipaten Pakualaman is realized with several policies adopted by the Pakualaman and Keraton Yogyakarta including the established of Kasultanan's school and Pakualaman's school, educational assistance (bondha pasionaon) for the children of the abdi dalem, and educational subsidy for primary school in the Yogyakarta area. Although it has more authority to regulate education in Yogyakarta, but educational policy implemented by Keraton Yogyakarta and Pakualaman also must refer to the educational policies by the Dutch government.

Kata Kunci : Yogyakarta, Politik Etis, Kadipaten Pakualaman, Kasultanan Yogyakarta, Pemerintahan Swapraja, Desentralisasi pendidikan, volksschool, subsidi pendidikan