Pasar Gelap di Batam: Kapasitas Pengawasan Pemerintah dalam menangani Kasus Penyelundupan dan Perdagangan Ilegal barang Elektronik di Kota Batam

ROSSA PRATIWI, Dr. Amalinda Savirani, S.I.P., M.A.

2016 | Skripsi | S1 ILMU PEMERINTAHAN (POLITIK DAN PEMERINTAHAN)

Penelitian ini adalah tentang kapasitas pengawasan pemerintah dalam praktek ekonomi illegal berupa penyelundupan dan perdagangan barang-barang elektronik dari negara tetangga seperti Singapura, Malaysia, Thailand, Tingkok ke Indonesia khususnya Kota Batam. Pertanyaan utama yang ingin dijawab adalah bagaimana kapasitas Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam penanganan praktek ekonomi illegal di wilayah Kota Batam ? Pertanyaan penelitian tersebut dijawab dengan menggunakan metode kualitatif studi kasus yang akan menguak secara lebih mendalam dengan how dan why. Peneliti tidak hanya ingin mengetahui fakta-fakta yang terlihat secara langsung, namun juga ingin menguak sisi-sisi lain dari praktek ekonomi ilegal yang berlangsung sekian lama di Kota Batam serta penanganannya oleh pemerintah.Penulis menggunakan konsep pengawasan yang disertakan dengan indikator pengawasan yang efektif sebagai kerangka pikir guna menjawab pertanyaan peenelitian dan kemudian menyimpulkan di akhir apakah pengawasan yang telah dilakukan oleh Pemerintah sudah maksimal dan efektif ataukah belum. Hal yang menjadi temuan di dalam penelitian ini adalah pertama, kondisi fisik geografis yang sangat luas disertai banyaknya titik pelabuhan tikus atau liar di Kota Batam. Ini merupakan pendukung awal terjadinya praktek-praktek penyelundupan barang elektronik ke dalam Batam. Kedua, berlangsungnya hukum pasar, yakni adanya permintaan dan penawaran yang tinggi di Batam akan barang elektronik murah namun impor. Adanya Pasar Maling yang merupakan tempat tujuan selanjutnya setelah barang diselundupkan juga merupakan sebuah temuan. Status ilegal yang disandang oleh pasar maling tersebut tidak dapat ditindak lanjuti oleh pemerintah dengan alasan untuk memenuhi hasrat masyarakat akan barang impor murah. Ketiga, adanya kerjasama antara oknum penyelundup dan aparat di lapangan. Para aparat ini memiliki keburukan-keburukan yakni terbiasa melakukan praktek suap-menyuap. Keempat, budaya konsumerisme masyarakat yang pragmatis dan egoisme lembaga yang berjalan sendiri-sendiri. Kapasitas pengawasan yang masih lemah dan belum efektif dikarenakan setiap lembaga masih menemukan kelemahan-kelemahan yang datang dari internal maupun eksternal. Kelemahan internal seperti soal kejelasan rencana kerja yang masih jangka pendek sehingga output yang dihasilkan kurang optimal, sumber daya manusia berupa aparat yang tenaganya masih kurang unutk melakukan pengawasan di perairan Batam yang termasuk perairan rawan, serta kelengkapan infrastruktur penunjang seperti kapal dan mesin yang belum maksimal. Selanjutnya, kelemahan yang datang dari luar yaitu seperti ego kelembagaan yang berjalan sendiri-sendiri dalam melakukan pengawasan, strategi-strategi para penyelundup yang lebih matang serta kurangnya partisipasi dari masyarakat untuk memberikan informasi kepada aparat di lapangan membuat kapasitas pengawasan yang dimiliki pemerintah masih tergolong lemah.

This research is about the capacity of government oversight in the form of economic practice illegal smuggling and trading of electronic goods from neighboring countries such as Singapore, Malaysia, Thailand, Indonesia in particular Tingkok to Batam. The main question to be answered was how the capacity of the Central Government and Local Government in handling economic practice illegal in the city of Batam? The research questions are answered using qualitative methods case studies will reveal more deeply with how and why. Researchers do not just want to know the facts are seen immediately, but also wanted to uncover the other sides of the illegal economic practices that lasted for so long in Batam City and its handling by pemerintah. Researcher using the concept of supervision that is included with indicators of effective monitoring as a framework peenelitian thought to answer questions and then concludes at the end whether the surveillance has been done by the Government has a maximum and effective or not. Things become the findings in this study is the first, the physical condition of a very wide geographical accompanied many points or wild mice port in Batam. It was an early supporter practices occurring smuggling electronic items into Batam. Second, the on going market laws, namely their high demand and supply in Batam will cost yet imported electronic goods. Their market which is where the next destination after the smuggled goods is also a finding. Illegal status carried by the burglar market can not be followed up by the government with an excuse to meet the desires of the community will be low-priced imports. Third, the cooperation between unscrupulous smugglers and officials on the ground. The apparatus has the vices that are accustomed to the practice of bribery. Fourth, the culture of consumerism and egoism pragmatic society institutions that walk on their own. Supervisory capacity is still weak and not effective because each agency still find weaknesses that come from both internal and external. Internal weaknesses as a matter of clarity of the work plan is still short-term so that output is less than optimal, human resources in the form of apparatus whose energy is still less fatherly conduct surveillance in the waters of Batam, which includes the waters of cartilage, as well as the completeness of supporting infrastructure such as ships and machinery are not maximized. Furthermore, the weakness coming from outside is like ego institutional walking alone in conducting surveillance, strategies smugglers more mature as well as the lack of participation of the public to provide information to officers in the field to make supervisory capacity owned by the government is still relatively weak.

Kata Kunci : Pengawasan, Perdagangan Ilegal