PERAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN KARTU KREDIT (CARDING)

ADITYA YUDI TAURISANTO, Dra. Dani Krisnawati, S.H., M.Hum.

2016 | Skripsi | S1 ILMU HUKUM

Kemajuan era globalisasi membuat banyak sekali dampak yang bisa dirasakan oleh manusia salah satunya adalah munculnya kartu kredit sebagai alat pembayaran atas transaksi jual beli secara online ataupun offline. Keadaan ini juga dimanfaatkan oleh orang yang tidak bertanggungjawab dengan melakukan modus operandi tindak pidana penyalahgunaan kartu kredit (carding). Semakin berkembangnya modus operandi carding menyebabkan kerugian yang dialami oleh pemilik kartu maupun pihak perbankan, sehingga diperlukan suatu upaya penanggulangan oleh pihak Kepolisian. Berdasarkan uraian diatas, kemudian muncul permasalahan yang akan diangkat dalam penulisan hukum ini yaitu bagaimana upaya penanggulangan yang dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam tindak pidana penyalahgunaan kartu kredit (carding) dan bagaimana kendala yang dihadapi Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan kartu kedit (carding). Permasalahan diatas bertujuan untuk mengetahui upaya Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melakukan penanggulangan kejahatan carding dan mengetahui kendala yang dihadapi Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melakukan penanggulangan kejahatan carding. Kajian penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif dan empiris. Hasil analisa yang dapat disimpulkan dalam penulisan hukum ini adalah upaya preventif yang dilakukan oleh pihak Kepolisian belum optimal, hal ini justru berbading terbalik dengan upaya represif yang sudah berjalan secara optimal. Selain itu hadirnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik belum sepenuhnya berjalan dengan baik karena masih ada kekurangan yang ada pada ketentuan Undang-undang tersebut.

The progression of globalization’s impacts can be felt by all people around the globe. One of which is the emergence of credit card as a means of payment for the sale and purchase transactions through both online and offline. This situation is exploited by some irresponsible people to carry out the modus operandi of the crime of misuse of credit cards (carding). The continued evolution of the modus operandi of carding causes material losses suffered by the owner of the card as well as the banks, and therefore the countermeasures carried out by Kepolisian Negara Republik Indonesia is necessarily needed. Based on the description above, then came the problems which is raised in this law thesis which is how Kepolisian Negara Republik Indonesia undertake preventive measures in the crime of misuse of credit cards (carding) and how Kepolisian Negara Republik Indonesia face the obstacles arising in combating the crime of misuse of credit cards (carding). The raising of the problems as written above have the objectives to know the means undertaken by Kepolisian Negara Republik Indonesia in handling the crime of carding and to know the obstacles faced by Kepolisian Negara Republik Indonesia in handling the crime of carding. The type of this research is normative and empirical. The results of the analysis that can be summed up in the writing of this law thesis is that the preventive efforts undertaken by the Police have not been sufficient. This is actually inversely proportional to the repressive efforts that have been running optimally. Furthermore, the Law of The Republic of Indonesia Number 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions has not been completely worked well because there are still shortcomings that are present in the provisions of the Act.

Kata Kunci : Kepolisian, Bank Penerbit, Kartu Kredit