Tinjauan Hukum Mengenai Kewajiban Giro Wajib Minimum bagi Bank Umum Konvensional sebagai Salah Satu Alternatif Kebijakan Moneter Bank Indonesia dalam Mengatur Laju Inflasi

TRI DHARMA LAKSONO, Dr. Paripurna, S.H., M.Hum., LL.M

2016 | Skripsi | S1 ILMU HUKUM

Giro Wajiib Minimum merupakan suatu kewajiban yang mengharuskan bank untuk memelihara sebagian dana yang berhasil diperoleh dari pihak ketiga pada rekening gironya di Bank Indonesia. Kewajiban ini merupakan salah satu bentuk pelaksanaan tugas Bank Indonesia untuk mengatur laju inflasi. Dalam penulisan hukum ini Penulis mengkaji bererapa aspek hukum dari penerapan kewajiban Giro Wajib Minimum bagi Bank Umum Konvensional, seperti apa saja kewajiban yang terkait, bagaimana pentransmisiannya, dan apakah rekening giro wajib minimum bank dapat dijadikan objek sita dalam penyelesaian perkara melalui pengadilan. Penulisan hukum ini menggunakan metode yuridis-empiris yakni dengan menggunakan studi pustaka dan penelitian lapangan untuk menjawab rumusan masalah terkait terkait hal ini. Penulis juga melakukan wawancara dengan beberapa responden yang terlibat langsung dengan objek penelitian. Data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan deskriptif.. Berdasarkan hasil penelitian, Penulis menyimpulkan bahwa kewajiban Giro Wajib Minimum menargetkan likuiditas bank sebagai sasaran pentransmisiannya. Melalui pengendalian likuiditas, Bank Indonesia dapat mempengaruhi bank unuk menetapkan tingkat suku bunga dan jumlah kredit yang disalurkan bank kepada masyarakat sehingga perilaku ekonomi masyarakat dapat dipengaruhi dan tingkat inflasi bisa terjaga. Penulis juga menyimpulkan bahwa pengaturan mengenai pelarangan penyitaan dan pemblokiran rekening giro wajib minimum yang berlaku saat ini kuranglah memliki kekuatan hukum mengikat bagi para penegak hukum. Diperlukanlah aturan yang bersifat mengikat bagi seluruh penegak hukum tidak hanya secara internal lembaga atau instansi tertentu saja.

The Statutory Reserve Requirement is a requirement regarding the amount of cash a bank must hold in reserve againts third-party funds made by costumers. This requirement is a monetary policy of Bank Indonesia to control the inflation rate. In this legal research, the author analyzes several legal aspects of this policy implementation issued for conventional commercial banks, such as the requirements, how to implement, and whether the conventional commercial banks reserve requirement account is forefeitable in the dispute settlement through court. This legal research is a juridical-empirical reseacrh by the use of library reseacrh and field research to answer the legal problems. The author also conducted interview with several respondents who are directly involved to the research objects. The data obtained are analyzed by descriptive and qualitative method. Based on the result of this reseach, the author concludes that the statutory reserve requirement aims the bank liquidity to conducts its implementation. By targeting the bank liquidity, Bank Indonesia is able to influence the banks decisions to set their interest rates and the amounts of distributed loans. The author also concludes that the regulations concerning the prohibitions of seizing and blocking the banks reserve requirement accounts by the law enforcers do not sufficiently have binding legal force. The regulations which are externally and internally binding to all institutions are necessary.

Kata Kunci : Giro Wajib Minimum, Inflasi, Kebijakan Moneter Bank Indonesia