Tinjauan Yuridis Sengketa Tanah Akibat Perbuatan Melawan Hukum Antara TNI AU Dengan Warga Tanah Galian Halim Perdanakusumah (Studi Kasus Putusan No.3442 K/Pdt/2012)

MUHAMMAD YUSUF, R.A. Antari Innaka T, S.H., M.Hum.

2016 | Skripsi | S1 ILMU HUKUM

Arti penting hak untuk hidup dan mempertahankan hidup serta meningkatkan taraf kehidupan memerlukan kesediaan tanah untuk pemenuhan hak atas kesejahteraan berupa hak milik, yang dapat dipunyai bagi diri sendiri maupun bersama-sama dengan masyarakat, hak milik yang mempunyai fungsi sosial itu dilindungi dari tindakan sewenang-wenang dari pihak lain, sehingga jika hak milik itu diperlukan untuk kepentingan umum maka harus diberikan ganti kerugian yang wajar dan segera dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Sejak tahun 1780 tanah hak milik rakyat di Halim Perdanakusuma turun temurun diusahakan menjadi perkebunan karet, lada dan pala, luas keseluruhannya 1.250 hektar, sesuai Peta Turunan Agraria Jakarta Timur pada saat itu terdiri dari EIGENDOM VERPONDING No. 6497 dengan batas-batas sebagai berikut : 1. Disebelah Utara berbatasan dengan Tjepinang; 2. Di sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Kode 3000 Cibubur; 3. Disebelah Barat berbatasan dengan Kali Tjepinang; 4. Disebelah Timur berbatasan dengan Kali Sontar. Berdasarkan Pasal 1 ayat (10) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara jo. Pasal 1 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, dikatakan bahwa : Barang milik Negara adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 2004 dikatakan : Barang milik Negara/Daerah yang berupa tanah yang dikuasai Pemerintah Pusat/Daerah harus disertipikatkan atas nama Pemerintah Republik Indonesia/Pemerintah Daerah yang bersangkutan sementara bunyi Pasal 49 ayat (2) UU No.1 Tahun 2004 adalah : Bangunan Milik Negara/Daerah harus dilengkapi dengan bukti status kepemilikan dan ditata usahakan secara tertib. Pada 19 Juli 1983, AURI melakukan penggusuran paksa atas rumah-rumah warga di Halim Perdanakusuma dibawah pimpinan Kolonel Hardadi MS. Rumah-rumah yang dibangun diatas tanah dengan hak milik warga tersebut secara sewenang-wenang dan melawan ketentuan hukum dibongkar dan surat-surat girik bukti kepemilikan atas tanah warga dirampas dan tidak dikembalikan oleh AURI sehingga sejak tahun 1983 sampai saat ini tahun 2016 warga korban penggusuran masih belum mendapatkan kembali haknya tersebut, proses hukum yang ditempuh sejak Februari 2011 ditingkat pertama, Mei 2012 ditingkat banding, hingga 22 Desember ditingkat kasasi, yang mana ketiganya dimenangkan oleh pihak warga masih mengalami hambatan-hambatan pada proses pelaksanaan eksekusinya.

The importance of the right to life and sustain life and improve living standards requires the willingness of the land for the right to welfare in the form of property rights, which can be owned for themselves and together with the community, property rights which have a social function was protected from arbitrary action on the other hand, so that if the property is necessary in the public interest must be given reasonable compensation and immediately implemented in accordance with the provisions of legislation. Since 1780 the land ownership rights of the people at the Halim Perdanakusuma hereditary cultivated into rubber plantations, pepper and nutmeg, total area of 1,250 hectares, according Derivative Map Agrarian East Jakarta at the time consisted of Eigendom VERPONDING No. 6497 with boundaries as follows: 1. To the North is bordered by Tjepinang; 2. On the South side is bordered by the Land Code 3000 Cibubur; 3. To the west with Kali Tjepinang; 4. To the East is bordered by Kali Sontar. Under Article 1, paragraph (10) of the Constitution of the Republic of Indonesia No. 1 of 2004 on State Treasury jo. Article 1 (2) Repbulik Indonesian Government Regulation No. 6 of 2006 concerning Management of State / Region, said that: State-owned goods are all goods purchased or acquired at the expense of the state budget or come from other legitimate acquisition. Under the provisions of Article 49 paragraph (1) of Law No. 1 of 2004 said: He belongs to the State / Region in the form of land controlled by the central government / Regions should disertipikatkan on behalf of the Government of the Republic of Indonesia / Local Government concerned while the content of Article 49 paragraph (2 ) Act No. 1 of 2004 is: Building State / Regional must be supported by sufficient evidence of ownership status and try arranged in an orderly manner. On July 19, 1983, the Air Force forced eviction on the homes of residents in Halim Perdanakusuma under the command of Colonel Hardadi MS. The houses are built on land with the property rights of citizens are arbitrarily and against legal provisions dismantled and letters girik proof of ownership of land citizens seized and not returned by the Air Force that since 1983 to date 2016 citizens of evictees still yet regain their rights, legal proceedings taken since February 2011 the first level, in May 2012 appellate level, cassation level until December 22, where all three won by the residents are still experiencing obstacles in the implementation process execution.

Kata Kunci : Sengketa Tanah, Perbuatan Melawan Hukum, Pelaksanaan Eksekusi