ANALISIS PROSEDUR PENAGIHAN PAJAK DENGAN SURAT TEGURAN DAN SURAT PAKSA PAJAK DI KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA WATES

HASRUL EKO MARSANTO, Faiz Zamzami, S.E., M.Acc., QIA.

2016 | Tugas Akhir | D3 AKUNTANSI SV

INTISARI Sumber penerimaan negara terbesar di Indonesia berasal dari pajak. Pajak sendiri merupakan iuran wajib yang bersifat memaksa. Oleh karena itu, setiap individu yang sudah ber-NPWP wajib membayar pajak terutangnya. Dalam prakteknya masih banyak Wajib Pajak yang tidak membayar pajak sesuai dengan Undang Udang Perpajakan yang berlaku. Untuk itu penulis tertarik untuk meneliti tentang analisis prosedur penagihan pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa studi kasus di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Wates. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Prosedur Penagihan Pajak Dengan Surat Teguran Dan Surat Paksa di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Wates dan juga untuk mengetahui kendala yang di hadapi dalam pelaksanaan Penagihan dengan Surat Teguran dan Surat Paksa. Metodologi penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian deskriptif kualitatif. Penulis mengambil data berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang kemudian diolah menjadi sebuah paragraf rinci. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Data Kepustakaan, Wawancara, dan Observasi. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi dengan beberapa pegawai khususnya bagian Seksi Penagihan, prosedur Penagihan Pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa sudah sesuai dengan SOP hanya saja terdapat beberapa kendala seperti kurangnya jumlah Jurusita Pajak yang menyebabkan waktu yang diperlukan untuk menerbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa melebihi waktu yang ditetapkan di SOP. Kendala juga terjadi karena kurangnya kesadaran WP akan Undang Undang Perpajakan yang berlaku . Selain itu pihak luar juga kurang berkoordinasi dengan Kantor Pelayanan Pajak seperti saat petugas Pos menitipkan Surat Teguran ke Kepala Dusun , akan tetapi tidak langsung disampaikan ke WP yang dituju hal tersebut membuat penyampaian Surat Teguran menjadi terhambat. Kata kunci : Surat Teguran, Surat Paksa, Prosedur

ABSTRACT Sources of income the largest country in Indonesia are of taxes .Tax its elf is compulsory that is force .Hence , each individual already ber-npwp required to pay the tax terutangnya .In practice many taxpayers who is not paying tax in accordance with act shrimp tax apply .For that writer interested to scrutinize about analysis procedure billing tax by the warning letter from and the force a case study in the tax office Pratama wates This research aims to to see how procedure pressing a claim tax by the warning letter from and the force in office financial pratama tax wates and also to identify the constraints in take on the implementation of the billing with the warning letter from and the force .Metedologi research used writer is research descriptive qualitative .Writer take the data based on the results of interviews who then processed be a paragraph detailed .Data sources used in the data is literature , interview , and observation . The results of interviews with a couple of especially the part sexy billing , procedure billing tax by the warning letter from and the force is in line with sop only there are several obstacles such as a lack of bailiff tax that causes the time needed to issues a rebuke and the force more than a set time on sop .Obstacles also occur because to lack of awareness of the taxpayer will the constitution tax apply .In addition outside also less coordinate with the tax office like when postal officials submit warning letter to the head of dusun , will but not directly passed on to the taxpayer its intended it makes delivery of the warning letter from is held up . Keywords: warning letter , a force , procedures

Kata Kunci : Kata kunci : Surat Teguran, Surat Paksa, Prosedur