ANALISIS PENETAPAN COST RECOVERY PADA PENGELOLAAN SEKTOR HULU MIGAS DI INDONESIA

EVY PUTRI SOEWANDARI, Karina Dwi Nugrahati Putri, S.H., LL.M

2016 | Skripsi | S1 ILMU HUKUM

Penulisan Hukum ini membahas mengenai analisis penetapan cost recovery pada pengelolaan sektor hulu migas di Indonesia. Skrispsi ini membahas bagaimana Pemerintah menetapkan besaran nominal cost recovery pada pengelolaan sektor hulu migas di Indonesia dan apa saja yang menjadi kendala penetapan cost recovery. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mengkaji cara penetapan cost recovery pada pengelolaan sektor hulu migas di Indonesia dan untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi kendala pentepan cost recovery. Metode penelitian dalam penulisan hukum ini, data yang didapat dianalisis secara kualitatif dan disajikan secara deduktif, dengan pendekatan yuridis empiris dan normatif. Jenis penelitian yang digunakan adalah ialah penelitian kepustakaan dan lapangan. Hasil dari penelitian ini bahwa Pemerintah yang diwakili oleh SKK Migas dalam menetapkan cost recovery diawali dengan melakukan negosiasi dengan Kontraktor Kontrak Kerja Sama pada awal tahap penyusunan Plan of Development, dan tidak ada penetapan berapa besaran atau batasan dari nominal cost recovery yang dapat dikembalikan oleh Pemerintah, selama itu menghasilkan secara komersil maka Pemerintah akan mengembalikan cost tersebut sepenuhnya sesuai dengan POD, WP&B serta AFE yang ada sesuai dengan negosiasi di awal dengan tetap mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 79 tTahun 2010 dan kendala yang ditemui ialah terletak ketika terjadi pembengkakan biaya pada AFE yang berbeda dengan AFE awal yang telah disetujui pada negosiasi awal tanpa ada justifikasi yang jelas.

This legal writing discusses the analysis of the implementation of cost recovery in the upstream oil and gas sector management in Indonesia. This undergraduate thesis discusses how the Government determines the nominal amount of cost recovery in the upstream oil and gas sector management in Indonesia and the obstacle of the implementation of cost recovery. The purposes of this study were to determine and study the implementation of cost recovery in the upstream oil and gas sector management in Indonesia and determine limiting factor of the implementation of cost recovery. The research method in this legal writing was collected data was analyzed qualitatively and presented deductively with empiric and normative judicial approaches. The research types were literature and field studies. The result of this study was the Government, which is represented by Special Task Force for Oil and Gas, implements cost recovery by first negotiating with Cooperative Contract Contractor at the beginning of Plan of Development formulation stage. There is no stipulation of nominal amount or limit of cost recovery which can be returned by the Government. As long as it’s commercially productive, the Government will return the cost fully, consistent with POD, WP&B and AFE in the initial negotiation by still referring to Government Regulation Number 79 of 2010. The obstacle is increased cost in AFE, which is different from initial AFE, which has been approved in the initial negotiation, without any clear justification.

Kata Kunci : Cost Recovery, Migas, Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS), SKK Migas, Production Sharing Contract