Implementasi Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pengawasan, Pengendalian Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol Kabupaten Sukoharjo

IKHSAN FAHMI, Prof. Dr. Yeremias T. Keban

2016 | Skripsi | S1 ILMU ADMINISTRASI NEGARA (MANAJEMEN DAN KEBIJAKAN PUBLIK)

Sudah tidak bisa dipungkiri lagi bahwa minuman keras meresahkan kehidupan masyarakat. Karena selain membahayakan pemakainya, juga dapat membawa dampak secara tidak langsung pada pihak masyarakat yang tidak memakainya. Kehilangan kontrol diri karena penurunan kesadaran saat mengonsumsi miras diyakini sebagai salah satu sebab terjadinya tindakan kriminal nan melanggar hukum serta norma dan nilai yang dianut masyarakat. Hal tersebut tidak bisa terlepas dari kenyataan begitu mudahnya mendapatkan minuman keras secara ilegal di masyarakat. Begitu pula dengan keadaan yang ada di Kabupaten Sukoharjo. Maraknya peredaran minuman keras secara ilegal erat kaitannya dengan keberadaan sentra industri alkohol di Kecamatan Polokarto dan Kecamatan Mojolaban, dikarenakan sebagian produsen alkohol memproduksi miras ilegal tradisional. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 Kabupaten Sukoharjo merupakan salah satu upaya kokret Pemkab Sukoharjo guna membatasi peredaran miras ilegal termasuk miras tradisional. Pada penelitian ini terdapat tiga aspek penting yang diatur, yakni aspek pengawasan, pengendalian peredaran, dan penjualan minuman beralkohol; yang pada implementasinya dilakukan oleh Tim Pengawas Pengendalian Peredaran dan Penjualan. Terdapat juga faktor lain yang turut mempengaruhi proses implementasi, yakni faktor isi kebijakan dan lingkungan kebijakan. Hasil pengamatan dan pencarian informasi di lapangan menunjukkan bahwa proses Implementasi Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 Kabupaten Sukoharjo, belum berjalan optimal karena masih banyak kekurangan-kekurangan yang ada pada proses pengimplementasian. Berbagai faktor yang menghambat jalannya implementasi di antaranya adalah problematika kekurangan sumber daya program yang menjadi salah satu faktor mengapa miras ilegal masih mudah ditemui di Kabupaten Sukoharjo. Problematika kedua adalah ketidakpatuhan sebagian masyarakat terhadap Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 Kabupaten Sukoharjo, pihak terkait beranggapan bahwa kebijakan miras mengganggu mata pencaharian mereka yang berada pada sektor industri alkohol. Problematika ketiga yakni anggapan sebagian masyarakat bahwa keberadaan minuman keras tradisional merupakan sebuah warisan dari nenek moyang yang harus dilestarikan, yang mana kontradiksi dengan isi Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 Kabupaten Sukoharjo.

It is no denying that the liquor disturbing people's lives. Because in addition to endangering the drinker, it can also bring indirect impact on the people who do not consume them. Loss of self control because of loss of consciousness when consuming alcohol is believed to be one of the causes of crimes that violate the law and the norms and values of society. It can not be separated from the reality so easily get the liquor illegally in the community. Similarly, the existing situation in Sukoharjo district. Widespread circulation of illegal liquor is closely related to the presence of the alcohol industry centers in the district and sub-district Polokarto Mojolaban, because most manufacturers of traditional alcohol producing illegal alcohol. Regional Regulation No. 7 of 2012 Sukoharjo district, is one Sukoharjo regency concrete efforts to restrict the circulation of illegal liquor including traditional liquor. In this study, there are three important aspects that are regulated, namely the aspects of monitoring, control distribution, and sale of alcoholic beverages; that the implementation is done by the Supervisory Team Control Distribution and Sales. There are also other factors that influence the implementation process, the content of policy and the context of policy. Observations and search for information in the field indicates that the process of implementation of the Regional Regulation No. 7 of 2012 Sukoharjo district, not run optimally because there are still many shortcomings that exist in the process of implementing. Various factors that hamper the implementation of which is the problem of the shortage of resources the program to be one factor why the illegal liquor still easily found in Sukoharjo. The second factor is the non-compliance with some people on the Regional Regulation No. 7 of 2012 Sukoharjo district, related parties assumed that alcohol policy disrupt livelihoods of those who are in the industrial sector of alcohol. The third factor is the assumption most people that the existence of traditional liquor is a legacy from their ancestors that must be preserved, which contradicts the content of Regional Regulation No. 7 of 2012 Sukoharjo district.

Kata Kunci : Peraturan Daerah, Implementasi, isi kebijakan, lingkungan kebijakan, minuman keras tradisional