Analisis Yuridis Penetapan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) Pada Kegiatan Investasi Hulu Minyak Dan Gas Bumi Di Indonesia Dan Implikasinya Terhadap Implementasi Article 2.1 Agreement On Trade Related Investment Measures (TRIMs)

ENDRASWARI E S, Hariyanto, S.H., M.Kn.

2016 | Skripsi | S1 ILMU HUKUM

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengkaji kesesuaian penetapan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) pada kegiatan investasi hulu minyak dan gas bumi di Indonesia dan implikasinya terhadap implementasi Article 2.1 Agreement on Trade Related Investment Measures. Penelitian ini merupakan kombinasi antara penelitian hukum yang bersifat yuridis dan empiris, yaitu membandingkan antara peraturan yang berlaku dengan masalah yang akan diteliti. Untuk menunjang data, dilakukan penelitian lapangan agar mengetahui fakta-fakta yang ada di lapangan, yakni melalui wawancara terhadap responden. Seluruh data kemudian diuraikan dan dianalisa secara kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian,didapatkan kesimpulan bahwa penetapan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) pada kegiatan investasi hulu minyak dan gas bumi di Indonesia melalui Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 15 Tahun 2013 Tentang Penggunaan Produk Dalam Negeri Pada Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas di Indonesia dan Pedoman Tata Kerja Nomor 007 Revisi III melanggar Article 2.1 Agreement on Trade Related Investment Measures karena merupakan trade-related investment measures yang melanggar prinsip National Treatment. Konsekuensi hukum yang dapat timbul dari pelanggaran tersebut adalah Indonesia dapat sewaktu-waktu digugat oleh negara yang merasa dirugikan atas aturan tersebut.

This research aims to understand and analyze the local content requirements of the investment on the upstream oil and gas sector in Indonesia towards its implication on the implementation of Article 2.1 Agreement on Trade Related Investment Measures. This research provides the combination between normative and empirical legal research, by compares the regulations with the issues that will be examined. In order to support the data, a field research is conducted to find the facts which exist in the field, through the interview with the respondents. All data is then parsed and analyzed qualitatively. Based on the results of the research, it was concluded that the local content requirements on the investment of the upstream oil and gas sector in Indonesia through the Ministry of Energy and Mineral Resources Regulation Number 15 of 2013 Regarding the Local Content Requirements on the Indonesian Upstream Oil and Gas Sector and Upstream Oil and Gas Working Guidance Number 007 Third Revision violate Article 2.1 Agreement on Trade Related Investment Measures since they are trade-related investment measures which is inconsistent with National Treatment principle. Legal consequence which can be arisen from this violation is that Indonesia can be bring by the disadvantaged country to the WTO Dispute Settlement Body.

Kata Kunci : investasi, sektor hulu minyak dan gas, prinsip national treatment