Efektivitas Sistem Pengendalian Intern Dalam Pengumpulan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Studi Kasus di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Ketapang

NABILA BASMAH, Dr. Revrisond Baswir, M.B.A., Ak., CA.

2016 | Skripsi | S1 AKUNTANSI

INTISARI Sejak 1 januari 2011 pajak BPHTB dialihkan kewenangannya dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Peralihan wewenang pengelolaan pajak BPHTB ini penting bagi daerah, karena sebagai upaya pemerintah dalam meningkatkan akuntabilitas, efektivitas, dalam pengumpulan penerimaan BPHTB di daerah. Namun dalam pelaksanaannya terdapat beberapa kelemahan yang terjadi.penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi sistem pengendalian internal atas pengumpulan BPHTB di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Ketapang. penelitian ini dilakukan karena terdapat beberapa kelemahan yang terjadi dalam proses pengumpulan pajak BPHTB. Penulis mengevaluasi sistem pengendalian daerah berdasarkan komponen pengendalian internal: lingkungan pengendalian, penilaian resiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, dan pemantauan. metode analisis dalam penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif dengan melakukan wawancara dan observasi langsung. penulis melakukan penelitian dengan membandingkan antara sistem pengendalian internal pengumpulan pajak BPHTB yang semestinya diterapkan dengan sistem pengumpulan pajak BPHTB yang saat ini diterapkan di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Ketapang. Kesimpulan dari penelitian ini adalah kelima komponen sistem pengendalian internal sudah diterapkan dengan baik namun masih ada kekurangan-kekurangn sehingga masih diperlukan perbaikan dalam mengatasi hal tersebut. Penulis juga memberikan saran untuk mengatasi kekurangan yang ada dalam menerapkan sistem pengendalian internal dalam pengumpulan pajak BPHTB di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Ketapang. Kata Kunci : Sistem Pengendalian Intern, Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, SPI, BPHTB

ABSTRACT Since 1st January 2011 the tax authority BPHTB transferred from central government to local governments. BPHTB tax authority transfer management is important for the region, because as the government's efforts in improving the accountability, effectiveness in collecting BPHTB in the area. However, in practice there are some disadvantages that occur. This study aims to evaluate the system of internal controls over the collection of Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Ketapang. This research is done because there are some weaknesses that occur in the process of tax collection BPHTB. Author evaluate the control system of the region based on the components of internal control: control environment, risk assessment, control activities, information and communication, and monitoring. Methods of analysis in this study uses qualitative analysis to conduct interviews and direct observation. Author conducted a study to compare between the internal control system of tax collection BPHTB that should be applied to the tax collection system BPHTB currently applied in Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Ketapang. Conclusions of this study are the five components of internal control system has been implemented well but there are still deficiencies that still needed improvement in overcoming it. The author also gives suggestions to overcome existing deficiencies in implementing the internal control system of collecting taxes BPHTB in Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Ketapang. Key Words: Internal Control System. BPHTB

Kata Kunci : Sistem Pengendalian Intern, Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, SPI, BPHTB