Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) adalah suatu masa yang diberikan oleh undang-undang melalui putusan hakim pengadilan niaga kepada debitor dan kreditor untuk memusyawarahkan cara-cara pembayaran utang debitor dengan memberikan rencana pembayaran seluruh atau sebagian utang debitor, ermasuk apabila perlu untuk merestrukturisasi utang tersebut. Dengan diberikannya kesempatan bagi debitor untuk menunda kewajiban pembayaran utang-utangnya, maka ada kemungkinan bagi debitor untuk melanjutkan usahanya sehingga dapat memberi suatu jaminan bagi pelunasan utang-utang kepada seluruh kreditor, dan juga memberi kesempatan kepada debitor untuk merestrukturisasi utang-utangnya, sedangkan bagi kreditor, PKPU yang telah diberikan kepada debitor juga dimaksudkan agar kreditor memperoleh kepastian mengenai tagihannya, utang piutangnya akan dapat dilunasi oleh debitor. Permasalahan utama yang ingin dijawab dengan penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan restrukturisasi utang perusahaan melalui penundaan kewajiban pembayaran utang, apa akibat hukum yang timbul dengan adanya penundaan penundaan kewajiban pembayaran utang, serta perlindungan hukum terhadap kepentingan para kreditor dalam penundaan kewajiban pembayaran utang (pada kasus PT Saphir Yogya Super Mall). Metode penelitian ini dilakukan dengan pendekatan yuridis normatif yaitu metode yang meninjau dan membahas masalah penelitian dengan menitikberatkan pada segi-segi hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku dan data dianalisis menggunakan metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini adalah bahwa pengajuan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang tersebut sekaligus dapat sebagai bentuk perlawanan terhadap permohonan pernyataan pailit yang sebelumnya telah diajukan terlebih dulu oleh kreditor. Pelaksanaan restrukturisasi utang perusahaan melalui penundaan kewajiban pembayaran utang dilakukan dengan menyertakan suatu rencana perdamaian yang diajukan debitor kepada para kreditornya. Dapat diterima atau tidak rencana perdamaian ditentukan oleh para kreditor yang hasilnya sangat menentukan bagi kelangsungan perusahaan debitor. Dalam hal restrukturisasi utang perusahaan debitor dilakukan melalui penundaan kewajiban pembayaran utang, maka akibat hukum yang ditimbulkan berbeda dengan jika debitor dinyatakan pailit melalui putusan yang dikeluarkan oleh pengadilan. Pada kasus PT. Saphir Yogya Super Mall salah satu akibat hukum yang timbul dalam hal restrukturisai utang perusahaan debitor dilakukan melalui mekanisme penundaan kewajiban pembayaran utang adalah PT. Bank Bukopin Tbk sebagai kreditor separatis bersedia melakukan perubahan terhadap perjanjian dengan debitor berupa pemberian haircut (pemotongan atau pengurangan) tunggakan bunga yang belum dibayar debitor. Hal ini menunjukkan bahwa dalam kasus ini pemilihan PKPU merupakan langkah yang tepat sebagai upaya untuk merestrukturisasi utang debitor. Adapun perjanjian perdamaian yang telah dicapai dalam PKPU dapat dibatalkan oleh pengadilan niaga dalam hal debitor lalai melaksanakan perjanjian. Hal tersebut merupakan wujud perlindungan hukum yang diberikan terhadap kepentingan kreditor.

Suspension of Payment (PKPU) is a term given by law through the commercial court judge's decision to debtors and creditors to deliberate on ways of debt payments by the debtor gives the whole or part of the payment plan the debtor's debt, including if necessary to restructure debt , Given a chance for the debtor to defer its debt payment obligations, then it is possible for the debtor to continue his efforts in order to provide a guarantee for the repayment of debts to all creditors, and also provide an opportunity for debtors to restructure its debts, whereas for creditors, PKPU which has been given to the debtor is also intended to obtain certainty about the invoice from creditors, debt receivables will be settled by the debtor. The main issues to be answered by this study is how the implementation of the company's debt restructuring through the suspension of debt payments, what legal consequences that arise with the delay of delay debt payment obligations, as well as legal protection of the interests of the creditors in the suspension of debt payments (in the case of PT Saphir Yogya Super Mall). This research method is done with normative juridical approach method that review and discuss research with emphasis on aspects of the laws or regulations in force and the data were analyzed using descriptive qualitative method. Results of this study is that the request for postponement of the debt payment obligations at once can be a form of resistance againts previous declaration of bankruptcy petition has been submitted in advance by creditors. Implementation of the company's debt restructuring through the suspension of debt payments made to include a settlement plan proposed debtors to creditors. Acceptable or not of the plan determined by the creditors whose outcome is crucial for the survival of the debtor company. In terms of corporate debt restructuring the debtor conducted through the suspension of debt payments, then the legal consequences arising different if the debtor is declared bankrupt by the decision issued by the court. In the case of PT. Saphir Yogya Super Mall one of the legal consequences arising in terms of the debtor company's debt restructuring done through the mechanism of suspension of debt payments is PT. Bank Bukopin Tbk as secure creditor is willing to make changes to an agreement with the debtor for the provision of a haircut (deduction or reduction) of unpaid interest arrears debtors. This shows that in this case the election PKPU is the right step in an effort to restructure the debt the debtor. The settlement agreement has been reached within PKPU can be canceled by the commercial court in case the debtor fails to perform the agreement. It is a form of legal protection given to the interests of creditors.

Kata Kunci : Restrukturisasi Utang, Penundaan kewajiban pembayaran utang