Anggaran merupakan alat terpenting bagi pemerintah untuk mengarahkan pembangunan sosial ekonomi, menjamin kesinambungan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Anggaran diperlukan karena adanya kebutuhan dan keinginan masyarakat yang tidak terbatas sementara sumberdaya terbatas. Anggaran juga diperlukan untuk meyakinkan bahwa pemerintah telah bertangungjawab kepada rakyat. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) disusun dan ditetapkan bersama oleh pemerintah dan DPRD setelah dievaluasi oleh Menteri Dalam Negeri. Fungsi anggaran DPRD adalah meratifikasi APBD dan mengendalikan, mengawasi serta mengevaluasi pelaksanaan APBD oleh pemerintah. Indikator pelaksanaan fungsi anggaran oleh DPRD tercermin dari APBD yang aspiratif, APBD yang berpihak pada kepentingan publik, dan APBD berbasis kinerja. Implementasi fungsi anggaran akan berpengaruh pada kinerja APBD yaitu produktifitas, efisiensi, dan efektivitas APBD. Penelitian ini bertujuan untuk: (1) mendeskripsikan penerapan fungsi anggaran DPRD yang meliputi proses dan mekanisme penetapan APBD; (2) mengidentifikasi masalah-masalah dalam penerapan fungsi anggaran DPRD; dan (3) mengidentifikasi dampak dari penerapan fungsi anggaran DPRD terhadap kinerja APBD. Penelitian berbentuk survei untuk mengumpulkan data primer dan data sekunder yang dikumpulkan dari instansi pemerintah dan DPRD Provinsi Gorontalo serta wawancara dengan responden kunci. Responden sebanyak 48 orang yang terlibat secara langsung dalam penyusunan, pembahasan, penetapan APBD (Anggota DPRD dan pejabat pemerintah) serta LSM. Keterkaitan antara penerapan fungsi anggaran DPRD dengan kinerja APBD dianalisis menggunakan analisis korelasi peringkat Spearman (Spearman Rank Correlation). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan fungsi anggaran DPRD Provinsi Gorontalo diimplementasikan dalam bentuk pembahasan Kebijakan Umum Anggaran, Penetapan Pagu Anggaran, Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, dan penetapan APBD. Mekanisme penyusunan dan penetapan APBD sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 dengan sedikit variasi teknis pelaksanaan tanpa mengurangi substansi tahap-tahap pelaksanaan yang ditetapkan. Fungsi anggaran DPRD telah dilaksanakan oleh DPRD Provinsi Gorontalo yang tercermin dari (1) Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan APBD yang aspiratif (66,3% responden menyatakan setuju) dan berpihak pada kepentingan publik (75% responden menyatakan setuju), (2) pertimbangan membahas dan menetapkan APBD oleh DPRD yang berdasarkan visi dan misi pemerintah (57% responden menyatakan setuju) dan kepentingan masyarakat (34% responden menyatakan setuju), (3) proporsi belanja publik yang lebih besar dari belanja aparatur (51,5% - 66,9%), (4) APBD berbasis kinerja di mana DPRD dalam membahas dan menetapkan anggaran didasarkan pada hasil, manfaat, dan dampak dari kegiatan, (5) perubahan kegiatan dan anggaran yang diajukan leh pemerintah setelah dibahas oleh DPRD dan (6) tingkat efisiensi dan efektifitas pelaksanaan APBD oleh Pemerintah Provinsi Gorontalo dinilai oleh lebih 60% responden cukup efisien dan efektif. Masalah-masalah yang dihadapi dalam penerapan fungsi anggaran DPRD menurut tingkat kepentingan masalah yaitu: (1) besarnya gaji/tunjangan DPRD (87,5% responden); (2) kualitas SDM DPRD (50% responden), (3) kebijakan pemerintah pusat dalam penetapan APBD (29,4% responden); (4) kualitas RAPBD yang diajukan pemerintah (28,6% responden); (5) tarik menarik kepentingan antara pemerintah dan DPRD (26,7% responden), (6) tarik menarik kepentingan antar fraksi (25,0% responden); (7) kualitas SDM pemerintah (21,1% responden). Penerapan fungsi anggaran DPRD yang tercermin dari APBD yang aspiratif, APBD yang berpihak pada kepentingan publik, dan APBD berbasis kinerja berkorelasi positif dengan produktifitas, efisiensi dan efektifitas pelaksanaan APBD. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Gorontalo dinilai berhasil memacu pertumbuhan ekonomi, meningkatkan mutu, pemerataan dan relevansi pendidikan, meningkatkan produksi pertanian dan perikanan, mengurangi angka kemiskinan dan pengangguran, meningkatkan pembangunan infrastruktur, serta pelayanan kesehatan bagi masyarakat.

Budget is an important instrument of government to direct the social and economic development, to guarantee the sustainability of the development and to improve the prosperity of the people. Budget is needed because of the unlimited need and expectation of people while the resources are limited. It is also needed to confince that government has been responsibled to people. Regional Budget Income and Expenditure (RBIE) is prepared and decided by Province Government and Local Parliament after evaluating by Ministry of Home Affairs. The budget functions of Local Parliament (DPRD) are to ratify, control, and evaluate the implementation of RBIE. Implementations of budget function of Local Parliament are indicatedn by aspiratives level of RBIE, pro-public RBIE, and performance based level of RBIE. Implementation of budget function will affect the productivity, efficiency and effectivity of RBIE. The aims of the research were: (1) to describe the implementation of budget function by Local Parliament; (2) to identify the problems in implementing the budget function by Local Parliament; and (3) to identify the impact of implementation of budget function of Local Parliament to the performance of RBIE. Surveys were conducted to collect the primary and secondary data. The primary data were collected by interviewing 48 respondents involved in preparing, discussions the RBIE including NGO. The secondary data were collected from related institutions. The interrelationships between implementation of budget function of Local Parliament and the performance of RBIE were analyzed using Spearman rank correlation. Results of the research showed that the implementation of budget functions of the Local Parliament were in form of discussion of Budget General Policy, Budget Platform, Regional Budget Income and Expenditure Planning and Decision Making on RBIE. The mechanism of preparing and validation of RBIE followed the Home Affairs Ministry Act No 13 2006 with little variation in the technical implementation. Budget functions of Local Parliament (RP) have been implemented by RP as manifested by (1) aspirative General Budget Policy and RBIE (66.3% renpondents agreed) and pro-public RBIE (75% renpondents agreed); (2) RBIE based on vision and mission of government (57% respondents agreed) dan RBIE based on public need (34% respondents agreed); (3) proportion of public expenditure (515%-66.9%) was greater than civil servants expenditure; (4) RBIE based on performance; (5) the change of the number of activities and budget proposed by government after it was debated by RP, and (6) efficiency and effectiveness of RBIE (more than 60% respondents agreed). The problems in the imoplementation of budget function by RP were (1) the salary of Parliament member (87.5% respondents agreed); (2) the quality of the parliament member (50% respondents agreed); (3) the policy of central government to evaluate the RBIE before validating by RP (29.4% respondents agreed); (4) the quality of RBIE proposed by government (28.6% respondents agreed); (5) push and pull interest of RP and government (26.7% respondents agreed); (6) push and pull interest among fraction in RP (25% respondents agreed); and (7) the quality of human resources of Government (21.1% respondents agreed). Implementation of budget function of RP as manifested in aspiratives RBIE, pro-public RBIE, and based performance RBIE had positive correlation with productivity, efficiency and effectivity of RBIE implementation. RBIE of Gorontalo Province was successfully in acelerating economic growth, increasing the quality, distributing and relevancy of education, increasing the production of agriculture, fishery, decreasing the number of poor people and unemployment, increasing infrastructure development and health services of people.

Kata Kunci : APBD,DPRD,Kebijakan umum anggaran,APBD aspiratif