Konflik Timor Timur yang terjadi sejak tahun 1975 sampai 1999 disertai beberapa masa peralihan pasca jajak pendapat untuk memilih menjadi negara yang berdaulat berimplikasi tidak hanya banyak nya nyawa yang terenggut namun juga korban atas anak-anak Timor Timur yang pada masa konflik dipindahkan ke Indonesia namun kemudian mereka harus terpisah dengan keluarganya. Ini pula yang menjadikan Indonesia mendapatkan catatan dari Komite Hak Anak PBB terhadap permasalahan kewajiban negara pihak untuk melakukan reunifikasi terhadap anak-anak yang terpisahkan dari orang tuanya. Penulisan hukum ini memfokuskan pada permasalahan upaya reunifikasi terhadap anak-anak korban konflik timor timur yang ada di Indonesia berdasarkan convention on the rights of the child. Metode penelitian yang digunakan adalah normative empiris dimana penelitian ini meninjau dari ketentuan hukum yang berlaku, kemudian dilihat implementasinya di lapangan dengan cara pengumpulan data maupun wawancara kepada narasumber. Kesimpulan dari penulisan hukum ini bahwa Indonesia masih memiliki tugas untuk melakukan reunifikasi terhadap anak-anak korban konflik timor timur yang dimana hal tersebut menjadi salah satu aturan yang tercantum pada convention on the rights of the child. Upaya reunifikasi tersebut harus dilaksanakan secara maksimal agar hak-hak anak yang terpisahkan tersebut dapat dikembalikan kepada orang tuanya, atau setidaknya mereka dapat mengetahui asal usulnya sebagaimana yang diatur dalam convention on the rights of the child tersebut.

Conflict in East Timor that occurred from 1975 to 1999 has implications not only because so many people are death, but also the victim for the children of East Timor who moved to Indonesia during the conflict, and then they must be separated from their families. It also makes Indonesia got a list of issue from the UN Children's Rights Committee to the problems the state's obligation to make the reunification of children separated from their parents. This law thesis focuses on the problem of reunification efforts towards children affected by the conflict in East Timor in Indonesia based on the Convention on the Rights of the Child. The method used is empirical normative where this research review of the provisions of applicable law, then be implemented in the field by means of data collection and interviews with informants. The conclusion of this legal writing that Indonesia still has a duty to make the reunification of the child victims of the conflict in East Timor where it became one of the rules listed in the Convention On the Rights of the Child. The reunification efforts should be implemented to the maximum so that the rights of separated children may be returned to his parents, or at least they can know the origin as set out in the Convention on the Rights of the Child is.

Kata Kunci : Convention on the Rights of the Child, Konvensi Hak Anak, Timor Timur, East Timor, Refugee, Anak