UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menuntut segenap badan publik di Indonesia untuk membuka pintu akses atas informasi yang dimilikinya. Penelitian-penelitian terdahulu terhadap sejumlah badan publik yang telah mengimplementasikan undang-undang tersebut menunjukkan bahwa praktisi humasnya memiliki andil dalam pelaksanaan di lapangan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik implementasi UU No. 14 Tahun 2008 di badan publik dan mengetahui peran atau keterlibatan humas badan publik didalamnya. Metode penelitian yang digunakan adalah studi kasus. Sedangkan teknik pengumpulan datanya adalah studi pustaka, wawancara mendalam, dan observasi partisipatif. Badan publik yang menjadi obyek adalah kantor pusat Badan Pemeriksa Keuangan RI (BPK RI). Alasan pemilihannya adalah karena BPK RI telah mengimplementasikan UU No. 14 Tahun 2008 dan sejumlah praktisi humasnya berperan sebagai petugas informasi. Hasil temuan penelitian menunjukkan bahwa Humas BPK RI merupakan aktor utama pelaksanaan implementasi UU No. 14 Tahun 2008 di lembaga tersebut. Jenis peran humas yang mayoritas dijalankan dalam implementasi tersebut adalah peran teknis dan kemudian peran manajerial. Adapun implementasi UU No. 14 Tahun 2008 yang dijalankan oleh Humas BPK RI itu sendiri masih belum sempurna karena ada kewajiban teknis dalam undang-undang yang belum terlaksana. Selain itu Humas BPK RI juga kerap terbentur sejumlah kendala seperti pihak internal BPK RI yang belum memahami urgensi dari praktik keterbukaan informasi publik dan staf humas yang kerap mengalami overload maupun tumpang tindih tugas. Oleh karena itu, setidaknya Humas BPK RI perlu membuat peraturan baru atau merevisi peraturan yang ada sesuai dengan undangundang, kembali melakukan sosialisasi peraturan kepada pihak internal BPK RI yang terkait, serta menambah jumlah staf atau memberi insentif tambahan kepada staf humas yang berperan ganda sebagai petugas informasi.

Law no. 14 of 2008 on Public Disclosure requires all public bodies in Indonesia to open the door of access to the information it holds . Previous studies on a number of public institutions that have implemented the legislation shows that public relations practitioners have contributed to the implementation on the ground. This study aims to determine practical implementation of Law no. 14 of 2008 on public institutions and determine the role or involvement of public relations in it . The research method used is a case study . While the data collection technique is literature , in-depth interviews , and participant observation . Public institution that become the object is the headquarters of The Audit Board of The Republic of Indonesia (BPK RI) . The reason is of the election is because BPK RI has implemented Law. 14 of 2008 and a number of BPK RI’s public relations staff act as the information officers who responsible to the law implementation. Research findings indicate that PR BPK is the main actor of Law No. 14 of 2008’s implementation at the institution. The majority type of role executed by BPK’s public relations is the role of technical and then managerial roles. The implementation of the Law. 14 of 2008 which is run by the Public Relations BPK itself is still not perfect because there are still some technical obligation in the legislation that has not been done. Moreover PR BPK also often has several obstructions such as internal staff of BPK who do not understand the urgency of the practice of public disclosure. And also public relations staffs who often experience an overload or overlapping tasks. Therefore , at least PR BPK need to create new rules or revise existing regulations in accordance with the law, returned to disseminate to the internal regulations related BPK, and increase the number of staff or provide additional incentives to the staff of the dual role as a public relations information officer

Kata Kunci : Peran Humas, Humas Pemerintah, UU No. 14 Tahun 2008, Keterbukaan Informasi Publik, Implementasi, Badan Publik