Penelitian ini mengkaji tentang kebijakan renegosiasi yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia terhadap perusahaaan multinasional pemegang Kontrak Karya. Secara spesifik penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana dinamika proses renegosiasi Kontrak Karya antara Pemerintah Indonesia dengan salah satu MNC asal Kanada yaitu PT.Vale; dan untuk mengetahui mengapa renegosiasi KK tersebut berkepanjangan (protracted) berlarut-larut. Tesis ini merupakan jenis penelitian library research dan field research yaitu dengan interview. Dalam pengumpulan data, penulis menggunakan data-data dokumentasi yang berupa buku, jurnal, surat kabar, majalah yang berkaitan dengan masalah yang diteliti; dan juga data hasil inveriew, data – data yang terkumpul digeneralisasikan, dianalisa secara kualitatif, kemudian disimpulkan. Dari kesimpulan yang merupakan hasil penelitian, terlihat bahwa proses renegosiasi kontrak karya antara pemerintah Indonesia dengan PT.Vale yang dimulai sejak tahun 2009 melalui instrument UU minerba No.4 Tahun 2009, tidak selesai hingga batas waktu yang ditentukan yaitu tahun Januari 2010. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia melakukan perpanjangan dan pembentukn tim renegosiasi untuk menyelesaiakan renegosiasi KK PT.Vale Indonesia. Akan tetapi, hingga 22 Agustus 2013, PT.Vale Indonesia belum sepakat untuk merenegoisiasikan KK dengan pemerintah Indnesia. Adapun penyebab berkepanjangannya (protracted) renegosiasi KK diantara kedua pihak di sebabkan oleh dua hal, diantaranya; pertama,ekonomi dan politik internasional yang diinterpretasikan dalam beberapa hal yaitu, respon internasional-Jepan, kuatnya bargaining position PT.Vale, intervensi home country, kontrak Karya dan Upaya penghindaran PT.Vale Untuk Renegosiasi; kedua,ekonomi dan politik domestik. Faktor penghambat tersebut dapat berupa perjanjian kerjasama jangka panjang terkait ekspor nikel antara Indonesia dengan Jepang dan PT.Vale Indonesia, tarik ulur pemerintah pusat dengan daerah (provinsi dan kabupaten, legitimasi pemerintah yang lemah dan tidak stabil ekonomi dan politik domestik, perbedaan pandangan dan kepentingan dalam internal tim renegosiasi Indonesia, lemahnya bargaining position pemerintah Indonesia sebagai host country: buruknya iklim investasi pertambangan Indonesia, tekanan dari nongoverment organization, perkiraan dampak negative implementasi UU Minerba.

This research analyzed renegotiation policy established by Indonesian government on multinational enterprises holding contract of work. In particular sense, the research was intended to study dynamic of renegotiation process of contract of work between Indonesian government and Canada multinational company PT Vale Indonesia and to identify why contract of work renegotiation was protracted. This thesis is library research and field research with interview. Data was collected using documentary data from books, journal, newspaper, magazine related to problem studies and data of interview. Collected data is generalized, analyzed qualitatively and concluded. The results indicated that contract of work renegotiation process between Indonesia government and PT. Vale since 2009 through Law no 4 of 2009 on Mineral and Coal did not finished until predetermined time of January 2010. Therefore, Indonesia government added the renegotiation period and established renegotiation team to solve contract of work renegotiation with PT. Vale Indonesia. However, until 22 August 2013, PT. Vale Indonesia has not agreed to renegotiate contract of work with Indonesia government. The cause of protracted contract of work renegotiation between both parties is caused by two factors. First, international economic and political conditions are interpreted in some matters such as international-Japan response, Japan intervention, strong bargaining position of PT. Vale, home country intervention, contract of work and avoidance by PT. Vale to negotiate. The second factor is domestic economic and political condition. Inhibiting factor is long term cooperation contract related to nickel export between Indonesia and Japan and PT. Vale Indonesia, tug of war between central government and local government (provincial and regency), weak government legitimacy, unstable domestic economic and political condition, different view and interest in Indonesian renegotiation team, weak bargaining position of Indonesia government as host country, bad investment climate in Indonesia mining field, pressure from non government organization and estimation of negative impact of Mineral and Coal Law implementation.

Kata Kunci : -