Penyusunan tesis ini bertujuan untuk mengetahui: (1) riwayat tanah sengketa, subjek yang berhak dan status yang tepat atas tanah objek sengketa tersebut; (2) apakah tindakan Pemerintah Kota Balikpapan yang menguasai tanah sengketa dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum oleh penguasa; (3) konsekuensi hukum dari pembangunan fasilitas umum (taman) dalam rangka Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan di atas tanah obyek sengketa selama sengketa berlangsung; serta (4) apakah eksekusi putusan pengadilan dapat dilakukan terhadap tanah obyek sengketa yang di atasnya telah dibangun suatu fasilitas umum. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Analisis data primer dan sekunder dilakukan dengan kategorisasi berdasarkan rumusan masalah. Selanjutnya, interpretasi dilakukan secara deskriptif analitik. Hasil penelitian ini adalah sebagai berikut: 1. Subjek yang berhak atas tanah sengketa adalah Abdulrasyid dkk dengan status tanah berupa tanah hak milik. 2. Tindakan Pemerintah Kota Balikpapan dalam kapasitasnya sebagai badan hukum publik pemegang kekuasaan eksekutif tanah sengketa terbukti sebagai perbuatan melawan hukum oleh penguasa (onrechtmatige overheidsdaad) menurut ketentuan pasal 1365 KUHPerdata. 3. Berdirinya Taman Bekapai sebagai fasilitas umum dalam rangka Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan di atas tanah obyek sengketa selama sengketa berlangsung tidak menimbulkan konsekuensi hukum apapun. 4. Eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan bersifat final dapat dilakukan terhadap tanah objek sengketa yang di atasnya telah dibangun suatu fasilitas umum. Hal ini berdasarkan surat Mahkamah Agung kepada Pengadilan Tinggi Samarinda tertanggal 28 Oktober 2005 Nomor: KMA/371/X/2005.

The aims of the thesis are to learn about: (1) the history of the disputed land, legal subject who has the right of it, and its most appropriate title; (2) whether the act of The Government of Balikpapan City to posess the disputed land could be determined as tort by the authorities (onrechtmatige overheidsdaad); (3) the consequences of building public facility (city park) on disputed land in the framework of Corporate Social Responsibility; and (4) the possibility of court decision execution towards disputed land with a public facility building. This normative legal research applied the analysis of primary and secondary data through categorization based on the research questions. The data are interpreted using descriptive analytical method. The results of the research are: 1. The legal subjects who have the right of the disputed land are Abdulrasyid et al. The most appropriate title is the ownership rights. 2. The act of The Government of Balikpapan City to posess the disputed land could be determined as tort by the authorities (onrechtmatige overheidsdaad) because it complies with the elements of tort based on Civil Law Article 1365. The Government of Balikpapan City was sued on its capacity as public authority, which holds executive power. 3. The building of public facility (Taman Bekapai) on disputed has no legal consequence. 4. Court decision which is already final and binding could be executed on a disputed land which has a public facility buiding on it in accordance with Supreme Court Instruction to High Court of Samarinda (KMA/371/X/2005) on 28 October 2005.

Kata Kunci : sengketa tanah, perbuatan melawan hukum oleh penguasa, kepentingan umum dan eksekusi putusan pengadilan